Pembangunan patung dalam proyek konstruksi sering kali dihitung dan di rancang dengan jenis kontrak Harga Satuan seperti Pekerjaan Konstruksi lainnya. Padahal patung memiliki aspek seni yang hasilnya di lihat dari keluaran yang lebih cocok menggunakan kontrak lumsum. Dengan demikian dapat saja pembangunan tugu/patung menggunakan jenis kontrak lumsum, namun tetap memerlukan ...
SelengkapnyaChristian
Dokumentasi : Bimtek dan Proses Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Kajian Internal PBJP pada BLUD – RSUD Beriman Kota Balikpapan 21-22 Februari 2025
Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Memahami Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perpres 16/2018 Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, terdapat definisi dasar mengenai pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Definisi ini berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa ...
SelengkapnyaPemaketan Bagi Usaha Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan Pemaketan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nasional, termasuk pemberdayaan usaha kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan untuk usaha kecil harus dilakukan dengan mengutamakan bagi Usaha Kecil guna menciptakan keadilan dan peluang usaha. Langkah ...
SelengkapnyaNew Public Management dan New Public Service, Paradigma baru Birokrasi
Larbi (2006) menjelaskan bahwa New Public Management (NPM) mendorong : Mendorong efisiensi dan efektifitas; Pengelolaan secara desentralisasi; Membuka peluang kerjasama pemerintah dan pelaku usaha; Melakukan perjanjian kinerja; Mendorong privatisasi pada sektor tertentu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa. New Public Service (NPS) memiliki kesamaan dengan NPM dalam beberapa hal, yaitu ...
SelengkapnyaKapan Kita Update Barang/Jasa Sudah Selesai Paket nya pada e-Purchasing Katalog Versi 5?
Ketika barang/jasa sudah diterima sepenuhnya sesuai dengan surat pesanan, maka PPK dapat menggunakan fitur penyelesaian paket ini saat barang/jasa pemerintah tersebut diterima semua sesuai surat pesanan, bila belum terbayarkan karena masih melalui proses reviu hutang Inspektorat maka sebenarnya barang/jasa tersebut tetap sudah tuntas proses pengadaannya, hanya saja proses pembayarannya yang ...
SelengkapnyaSerba-Serbi jasa Konsultansi
pak izin bertanya Untuk konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan sederhana, apakah dipakai jenis kontrak waktu penugasan? 1. Misal konstruksi selesai 3 hari lebih cepat dr waktu kontrak, apakah dibayarkannya hanya sejumlah waktu pengawasan tsb? Kemudian konstruksi lebih lama, apakah pemerintah membayar kompensasi perpanjangan waktu dengan konsultan pengawas tsb?3. Pada masa ...
SelengkapnyaPenerapan Pajak Pertambahan Nilai Dari Katalog Elektronik
Harga yang tayang di katalog elektronik adalah harga termasuk kewajiban perpajakan, sehingga setelah diperoleh kepastian terkait tarif pajak pada masa-masa tulisan ini dibuat, maka harga tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Demik
SelengkapnyaPejabat Pengadaan dari Fungsional JF PPBJ Boleh menerima honorarium Pejabat Pengadaan dari OPD lain?
dalam Perpres Standar Harga Satuan Regional disebutkan bahwa : Dalam ha1 pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. dengan demikian para fungsional PPBJ tidak dapat menerima honorarium. Dengan demikian diperlukan sebuah kebijakan TPP di Daerah yang berpihak bagi ...
SelengkapnyaInovasi pada Pengadaan Publik, bisa namun sulit….
Kita kesampingkan logika bebas yang tanpa aturan, dan mari menggunakan logika + aturan. Mengapa Procurement swasta / privat bisa lentur tanpa keribetan di Procurement Pemerintah / publik? Karena sumber dana nya adalah dana publik, jadi selain menggunakan logika, kita juga harus perhatikan norma. Bahkan untuk sektor swasta yang masih ada ...
Selengkapnya