Bulan
Konsolidasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025)
Disclaimer : Dokumen ini bukan konsolidasi yang digagas secara kelembagaan resmi baik LKPP maupun Pemerintah Daerah tempat penulis bekerja, konsolidasi Perpres PBJP ini merupakan inisiatif pribadi dan tidak bersifat dokumen kenegaraan atau peraturan perundangan resmi, setiap orang dapat dengan bebas menyebarluaskan file PDF ini tanpa dipungut biaya, dalam hal terdapat ...
SelengkapnyaPBJ Pemerintah Desa sebagai Pengadaan Khusus
PBJ Desa pada era Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan pada era Perpres 16/2018 sampai dengan Perpres 12/2021 belum termasuk dalam aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan semakin meningkatnya APBDesa tentunya pengaturan belanja pemerintah desa mengalami eskalasi, dengan ditetapkannya Perpres 46/2025 yang merupakan perubahan kedua Perpres 16/2025 PBJP Desa menjadi termasuk dalam ...
SelengkapnyaPenggunaan Produk Dalam Negeri dalam Penawaran dan Konsistensi pada Pelaksanaan Kontrak
Ketika proses pemilihan penyedia mencantumkan penggunaan produk dalam negeri, maka saat pelaku usaha ditetapkan sebagai penyedia dan berkontrak, pelaksanaan kontraktualnya wajib mematuhi penawaran. Kesinambungan ini telah memiliki ayat dalam Pasal 52 yang memayungi dan menjadikan hal ini kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perpres 46/2025, dengan bunyi ayat (3) Pasal 52, maka ...
SelengkapnyaSwakelola dan Penyedia dalam Swakelola Era Perpres 46/2025
Pengadaan melalui Penyedia dalam swakelola semakin dipertegas di Perpres 46/2025 menjadi wajib mengikuti metode pemilihan penyedia untuk bahan/material/alat/produk penunjang di perpres ini, hal ini bisa kita lihat pada : Pasal 47 ayat (7) menyebutkan : Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri ...
SelengkapnyaDokumentasi : Executive Briefing Sinkronisasi Tata Kelola SPBE & Revitalisasi Aset TIK Kutai Barat
Saya mendapat kehormatan menjadi narasumber dalam forum Executive Briefing yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Tema yang diangkat sangat relevan dan strategis: Sinkronisasi dan Harmonisasi Tata Kelola SPBE serta Revitalisasi Aset TIK Pemerintah Daerah. Pentingnya Tata Kelola TIK Berbasis Kebutuhan Nyata Dalam sesi ini, saya menekankan ...
SelengkapnyaMateri : Identifikasi Kebutuhan Untuk Pengadaan Barang/Jasa di Bidang TIK yang efektif dan Efisien
Link UNduh : TIK-Kubar-ChristianGamas
SelengkapnyaKonsolidasi Pengadaan di Era Perpres Pengadaan Nomor 46 Tahun 2025
Saya jujur saja baru selesai 2-3 kali membaca Perpres 46/2025. Pasca menelaah poin-poin berkaitan dengan Pengadaan Langsung Konstruksi yang secara instant berdampak langsung pada keseharian, saya baru punya kesempatan untuk melanjutkan naskah kompilasi perpres pbjp ini, dan saya baru sampaik ke pasal 21. ada yang menarik disini, pada pasal 21 ...
SelengkapnyaCONTOH : Edaran Kepala Daerah Siap Adopsi Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi
Terlampir Draft SE Pedoman PL PK – v.01 Semoga bermanfaat
SelengkapnyaAdaptif vs Akomodatif
Harap bisa dibedakan antara adaptif (yang ada dalam core value berakhlak) dengan akomodatif… Ketika ada situasi terbaru, baik yang sifatnya bahaya seperti pandemi, maupun emerging seperti AI, atau muncul produk hukum baru dan bisa segera menyesuaikan, itu namanya adaptif…. Akomodatif → lebih ke memberi ruang, menerima, atau mengakomodasi ...
Selengkapnya