Jasa Pengiriman dapat kita kategorikan sebagai Jasa Lainnya, uraian tentang Jasa Lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah : Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan ...
Selengkapnya
Strategi pengadaan berdasarkan kuadran supply positioning model : A. Routine : pekerjaan risiko rendah dan nilai kecil, sehingga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, gunakan metode pemilihan yang sederhana, kelola pasokan dan perhatikan dengan baik kapan waktunya membeli. B. Leverage : pekerjaan risiko rendah dan nilai besar, untuk memperbesar efisiensi dan/atau solusi keterbatasan ...
Selengkapnya
Penilaian Kinerja saat ini sudah diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pembinaan Penyedia. Penilaian Kinerja kelak akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, karena PPK yang memiliki tugas melakukan penilaian kinerja akan menginput dalam SPSE. Besar kemungkinan hasil penilaian kinerha akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, namun prinsipnya hasil penilaian ...
Selengkapnya
Sustainable Procurement atau Pengadaan Berkelanjutan ketentuannya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) sbb : Angka 50 Pasal 1 : Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan ...
Selengkapnya
Beberapa aset yang menjadi Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Operasional memiliki keunggulan dalam hal statusnya adalah Milik Pemerintah bila dibandingkan Sewa, namun perlu dilakukan Identifikasi Pengadaan berkaitan siklus Barang Milik Daerah. Perhatikan dalam proses Pengadaannya, Kendaraan Dinas perlu disusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang pemenuhannya dilakukan dengan mengacu ...
Selengkapnya
Tanya : Izin bertanya Pak, untuk Paket Pekerjaan yang masuk kategori Pengadaan Barang (99% pengadaan barang + 1% pembuatan interior) apakah diperlukan jasa konsultan pengawas? Jawab : Bergantung pekerjaannya, misal pengadaan Video Wall yang merupakan pengadaan barang, dengan rangka yang terstandar bracketnya dan instalasi dapat dilakukan dengan perangkat bracket standar ...
Selengkapnya
Ketentuan dalam Perpres PBJ, jasa konsultansi dapat diberikan uang muka sebesar maksimal 20%. Tentunya pembayaran uang muka tersebut wajib sesuai dengan peruntukannya, artinya diusulkan terlebih dahulu dan penetapan besaran uang muka yang dibayarkan perlu terdapat relevansi dengan pekerjaan (silahkan mendengarkan podcast : Pemberian Uang Muka pada kontrak melalui Penyedia Pada ...
Selengkapnya
Saya pernah mendapat pertanyaan, semula pertanyaannya adalah terkait penganggaran dalam penyusunan DPA-SKPD, ada sebuah proses pengadaan pembangunan jalan, sebagai obyek masuk dalam Belanja Modal karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran, namun penanya meminta bagaimana caranya agar dapat dimasukan dalam belanja Barang/Jasa biasa? Saya bertanya balik, kenapa kok begitu? ...
Selengkapnya
Saat ini sudah hadir PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Pengadaan, peraturan tersebut bisa di download disini : Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin dari Peraturan tersebut adalah memberikan Pembinaan pada Pelaku usaha dalam 4 rupa, yaitu : Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha; Pemberian Dukungan; ...
Selengkapnya
Baru-baru ini saya dapat konsultasi, Instansi X melaksanakan tender cepat untuk pengadaan mobil ambulance, namun hasil tender cepat yang dimenangkan oleh Pokmil tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditenderkan. Tindak lanjut yang harusnya dilakukan? Pada Tender Cepat pemenang adalah penawar termurah yang telah diklarifikasi oleh pokja tender cepat. Koordinasikan dengan Penyedia ...
Selengkapnya