Tag Archives: Pelaksanaan

Memanfaatkan Hasil Penilaian Kinerja untuk Mengendalikan Kontrak

format penilaian kinerja penyedia

Penilaian Kinerja saat ini sudah diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pembinaan Penyedia. Penilaian Kinerja kelak akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, karena PPK yang memiliki tugas melakukan penilaian kinerja akan menginput dalam SPSE. Besar kemungkinan hasil penilaian kinerha akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, namun prinsipnya hasil penilaian ...

Selengkapnya

Apa itu Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengadaan Berkelanjutan

Sustainable Procurement atau Pengadaan Berkelanjutan ketentuannya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) sbb : Angka 50 Pasal 1 : Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan ...

Selengkapnya

Memiliki dan Menyewa, bagaimana sebaiknya?

Kebutuhan Dan Pengelolaan

Beberapa aset yang menjadi Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Operasional memiliki keunggulan dalam hal statusnya adalah Milik Pemerintah bila dibandingkan Sewa, namun perlu dilakukan Identifikasi Pengadaan berkaitan siklus Barang Milik Daerah. Perhatikan dalam proses Pengadaannya, Kendaraan Dinas perlu disusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang pemenuhannya dilakukan dengan mengacu ...

Selengkapnya

Apakah seluruh Pekerjaan Konstruksi, termasuk Pekerjaan Konstruksi yang amat sederhana selalu memerlukan Konsultan Perancang dan Konsultan Pengawas?

Perspektif Pengadaan

Tanya : Izin bertanya Pak, untuk Paket Pekerjaan yang masuk kategori Pengadaan Barang (99% pengadaan barang + 1% pembuatan interior) apakah diperlukan jasa konsultan pengawas? Jawab : Bergantung pekerjaannya, misal pengadaan Video Wall yang merupakan pengadaan barang, dengan rangka yang terstandar bracketnya dan instalasi dapat dilakukan dengan perangkat bracket standar ...

Selengkapnya

Uang Muka pada Pekerjaan Jasa Konsultansi

Ketentuan dalam Perpres PBJ, jasa konsultansi dapat diberikan uang muka sebesar maksimal 20%. Tentunya pembayaran uang muka tersebut wajib sesuai dengan peruntukannya, artinya diusulkan terlebih dahulu dan penetapan besaran uang muka yang dibayarkan perlu terdapat relevansi dengan pekerjaan (silahkan mendengarkan podcast : Pemberian Uang Muka pada kontrak melalui Penyedia Pada ...

Selengkapnya

Mengapa Penting dilakukan Pembebasan Lahan sebelum Pekerjaan Konstruksi Dilakukan?

Pengendalian Kontrak Yang Baik

Saya pernah mendapat pertanyaan, semula pertanyaannya adalah terkait penganggaran dalam penyusunan DPA-SKPD, ada sebuah proses pengadaan pembangunan jalan, sebagai obyek masuk dalam Belanja Modal karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran, namun penanya meminta bagaimana caranya agar dapat dimasukan dalam belanja Barang/Jasa biasa? Saya bertanya balik, kenapa kok begitu? ...

Selengkapnya

Pengendalian Kontrak dan Penilaian Kinerja

Pengendalian Kontrak Yang Baik

Saat ini sudah hadir PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Pengadaan, peraturan tersebut bisa di download disini : Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin dari Peraturan tersebut adalah memberikan Pembinaan pada Pelaku usaha dalam 4 rupa, yaitu : Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha; Pemberian Dukungan; ...

Selengkapnya

Tender Cepat tidak sesuai Spesifikasi dalam Dokumen Pemilihan, bagaimana?

Pemilihan Penyedia

Baru-baru ini saya dapat konsultasi, Instansi X melaksanakan tender cepat untuk pengadaan mobil ambulance, namun hasil tender cepat yang dimenangkan oleh Pokmil tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditenderkan. Tindak lanjut yang harusnya dilakukan? Pada Tender Cepat pemenang adalah penawar termurah yang telah diklarifikasi oleh pokja tender cepat. Koordinasikan dengan Penyedia ...

Selengkapnya

Pentingnya Naskah Perjanjian Hibah/Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan keterkaitannya dalam Pengadaan

belanja hibah pemda

Pada Daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. NPHD menjadi penting sebagai pengatur hak dan kewajiban dalam proses penyaluran belanja hibah. Semuanya bergantung pada Naskah Perjanjian Hibah, ketika dilakukan proses belanja hibah, maka harus jelas dahulu belanja Hibah berupa kas uang atau barang/jasa. Kemudian untuk Belanja Hibah ...

Selengkapnya

Negosiasi pada katalog

purchasing

Perhatikan cara Pengadaan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) disebutkan melalui swakelola dan / atau penyedia, artinya bisa sebuah pekerjaan dilakukan dengan swakelola dan penyedia untuk menghasilkan barang/jasa hingga serah terima. Proses Pengadaan non konsultasi berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan metode pemilihan e-purchasing. sebut saja sebuah ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?