Bulan

Regulasi Pengadaan yang dikecualikan

Artikel Terkait Sebelumnya https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pembahasan-lengkap-pengadaan-khusus/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ Pendahuluan Berkaitan dengan Pengadaan Dikecualikan mengenai PBJ yang anggarannya berasal dari APBN/APBD yang dikecualikan dari Perpres 16/2018 maka terdapat pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018). Pengaturan Dalam Perpres 16/2018 Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan ...

Selengkapnya

Focal Point yang perlu dipertimbangkan dalam Kontrak Payung

Implementasi Kontrak Payung Artikel terkait yang telah dituliskan sebelumnya di https://christiangamas.net/kontrak-payung-sebagai-salah-satu-solusi beberapa keunggulan penggunaan kontrak payung untuk belanja barang/jasa pada belanja barang/jasa adalah : memastikan harga dalam rentang waktu tersebut; menjamin efisiensi; mempermudah proses pengadaan; Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rancangan kontrak ...

Selengkapnya

Pelaksanaan Rekening Pengadaan Keadaan Darurat

Pertanyaan Kami memiliki kegiatan rutin yang kemudian di refocussing dengan kelompok sasaran yang sama, sebut saja penyandang disabilitas. Refocussing kegiatan tersebut merubah judul nama kegiatan dengan embel-embel Covid-19, apakah bisa dilaksanakan? Jawab Menurut saya bergantung kondisi, karena merupakan program prioritas sebagaimana Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP 119/3039/SJ||11 Tahun ...

Selengkapnya

Membuat Program Mutu Bersama Penyedia Untuk Pengendalian Kontrak

Pengendalian Kontrak Merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, mengendalikan kontrak bukan berarti “menggerak-gerakan” dokumen kontrak. Definisi dari Kontrak berdasarkan Pasal 1 angka 44 adalah : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ataupelaksana Swakelola. Mengendalikan ...

Selengkapnya

Elemen Value For Money dan Interaksi organisasi

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Value for Money atau nilai manfaat sebesar-besar nya atas uang yang dikeluarkan merupakan salah satu hal yang mendasari dibentukaknya rezim baru Peraturan Presiden tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain semangat untuk meningkatkan produk dalam negeri, peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan Sektor Publik sejatinya Pengadaan ...

Selengkapnya

7 Zeroes

7 Zeroes merupakan bagian esensial dari sistem produksi manufaksi Toyota, upaya inklusif ini dapat diterapkan dalam proses mendorong organisasi pemerintah mencapai tujuan organisasi. 7 Zeroes terdiri dari : Zero defects Zero excess lot size Zero setups Zero breakdowns Zero excess handling Zero lead time Zero surging 7 Zeroes merupakan aspek ...

Selengkapnya

Key Performance Indikator Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Key Performance Indikator pada manajemen merupakan alat ukur untuk menggambarkan efektifitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, organisasi mengukur kesuksesan pencapaian target berdasarkan : indikator non-keuangan; pengukuran yang umum digunakan; indikator yang ingin diketahui oleh manajemen; indikator dari individu kunci; tanggung-jawab individu dalam tim; signifikansi kinerja; dan/atau pengaruh positif. Pengukuran KPI ...

Selengkapnya

Think Different

The Apple Way Buku ini saya baca pertama kali baca 8 tahun yang lalu dan langsung habis dalam semalam. Salah satu bacaan inspiratif yang menarik bagi siapa saja dan tidak terbatas pada sekedar “Apple Fanboy”. Bagaimana sebuah produk yang inovatif itu dihasilkan bukan karena mendadak muncul, namun dimulai dari pikiran ...

Selengkapnya

Delegasi Atribusi dan Mandat pada PBJP

Kuasa Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah orang yang menerima “delegasi” dari Pengguna Anggaran. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi merupakan salah satu skema untuk mengatur tata kelola administratif. Artikel ini akan membahas “delegasi” kewenangan, tugas, dan fungsi dari ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?