Berdasarkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Kontrak Payung di definisikan sebagai : Pasal 27 ayat (8) Perpres PBJP : (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume ...
Selengkapnya
Proses Pengadaan memang penuh dinamika, khususnya di Pekerjaan Konstruksi walau ketentuan yang akan dibahas disini juga berlaku di jenis pengadaan lainnya. Pelaku Usaha memang dipilih oleh PP/Pokmil, namun yang berkontrak adalah PPK, wajar apabila ada dinamika dalam Tahap Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Pemerintah. Tahap Pelaksanaan Kontrak diawali dengan adanya ...
Selengkapnya
Bila melihat berbagai tahapan yang telah dilalui oleh PPK bersama unsur Pelaku Pengadaan yang melaksanakan proses pemilihan penyedia, either itu Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) atau Pejabat Pengadaan (PP), dalam proses sebelum pemilihan penyedia dimulai akan ada pembahasan bersama yang dilakukan antara PPK bersama Pokmil/PP. pembahasan dalam proses sebelum pemilihan penyedia ...
Selengkapnya
Selamat malam pak christ, maaf mengganggu. izin bertanya. Apakah boleh a. Reviu Laporan Hasil Pemilihan b. Sppbj c. Persiapan Ttd kontrak d. Ttd kontrak e. SPMK Dilakukan dalam 1 hari yang sama ? Jawaban saya : Saya rasa dalam taraf tertentu utk yg simpel bisa Tapi yang ga simpel ...
Selengkapnya
Rancangan Kontrak itu erat kaitannya dengan Sediaan Kas, jadi seyogianya perlu dipikirkan sejak awal dari aspek Perencanaan Keuangan. Kaitan dengan rancangan kontrak ini berdasarkan dari Model Pembayaran yang akan dicantumkan dalam Rancangan Kontrak. Pilihannya hanya ada 3 yaitu : Sekaligus Termin Bulanan Untuk memudahkan, saya berikan contoh pada Kontrak kegiatan ...
Selengkapnya
Tugas PPK terkait Uang Muka di Pasal 11 ayat (1) Perpres PBJP : f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; Berkaitan dengan UANG MUKA dan rancangan kontrak ketentuannya adalah : ayat (1) Pasal 29 Perpres PBJP : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. ayat (2) ...
SelengkapnyaSelamat malam Pak C. Mohon pencerahannya terkait kenaikan ppn yg rencananya mulai berlaku 1 april nanti, terhadap HPS yg akan kita susun gimana ya?😁🙏 Jawaban saya : Kalau pembayaran kontrak dipastikan melewati 1 april 2021, maka susunlah HPS dengan PPN 11% logika nya UU HPP terbit di 2021 Pemberlakuan pajak ...
Selengkapnya
Pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dalam Perpres 4/2015, ada ketentuan Pasal 86 ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut : Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak Ketentuan ini ...
Selengkapnya
Menetapkan Uang Muka dan Menetapkan Besaran Uang Muka yang dibayarkan adalah hal yang berbeda. Perlu kita pahami bersama bahwa Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 adalah beleid pengadaan yang disusun efektif dan mengurangi redundan penulisan tugas, artinya dalam Pasal tugas dan kewenangan bila dituliskan dalam Pasal-pasal tahapan maka akan ada daya ...
Selengkapnya
Sebelum DPPA-SKPD terbit, apakah boleh dilaksanakan proses/tahapan pengadaan, jawabannya boleh saja, bila proses pengadaan masih RKA Perubahan dilaksanakan proses pemilihan penyedia, namun kontraknya setelah DPPA-SKPD diterbitkan. Pada proses pemilihan penyedia dilakukan pemberian informasi bahwa ini kontrak bersyarat yang berlaku hasil pemilihannya ketika DPPA-SKPD sebagai kepastian anggaran di setujui dan jadi ...
Selengkapnya