Apabila terjadi Sengketa Kontrak di Kantor Pemerintah tempat anda bertugas, apa yang harus dilakukan? Berkaitan dengan sengketa kontrak, tentunya perlu dilihat lagi klausul Penyelesaian Sengketa, bila dari proses pemilihan pada rancangan kontrak dituliskan secara litigasi maka selesaikan secara litigasi melalui pengadilan, bila dituliskan secara non-litigasi maka dilakukan penyelesaian dengan APS ...
Selengkapnya
Pasal 27 ayat (1)) Perpres 12/2021 tentang PBJP berbunyi : Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. ...
Selengkapnya
Artikel berkaitan dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah : Draft Kontrak dan ketentuan Pemberian Uang Muka Penerapan Pemberian Kesempatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana dalam Periode SPD tidak cukup membayar Kontrak yang selesai tepat waktu Perubahan Variabel dalam Rancangan Kontrak yang berkaitan dengan Persaingan Pelaku ...
Selengkapnya
Dalam Model Dokumen, terdapat ketentuan untuk memberikan uang muka, hal yang perlu dicermati adalah ayat (2) Pasal 29 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021), dengan ketentuan : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a.paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ...
Selengkapnya
Ketika proses Kontrak Pengadaan ternyata tidak selesai, dan Penyedia gagal melaksanakan kontrak yang menjadi tanggung-jawabnya sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan ...
Selengkapnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menghadirkan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) yang memiliki dasar hukum Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Unduh Regulasi tersebut diatas merupakan pengejewantahan dari Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran ...
Selengkapnya
masih berkaitan dengan artikel Perubahan Variabel dalam Rancangan Kontrak yang berkaitan dengan Persaingan Pelaku Usaha dan Ketersediaan Anggaran Bagaimana bila skenarionya begini, Kontrak Lumsum dan Pembayaran sekaligus, lalu pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, PPK mengusulkan pembayaran pada PA/KPA Pemda, lalu ternyata diketahui belakangan bahwa Dana yang tersedia berdasarkan Surat Penyediaan ...
Selengkapnya
Selamat sore Pak, izin bertanya. Jika saat tender, jenis kontrak dan rancangan kontrak yang di dalam Dokumen Pemilihan adalah lumsum dan jenis skema pembayarannya sekaligus, tapi kemudian saat SPPBJ, diumumkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah bahwa anggaran tidak mencukupi untuk dibayar sekaligus, apakah lumsum boleh diubah jadi bayar per ...
Selengkapnya
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat peluang pemberian uang muka merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak yang diatur dalam Perpres 12/2021 jo. Perpres 16/2018, tepatnya pada Pasal 52 ayat (1) berikut ini : Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: a.Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b.Penandatanganan Kontrak; c.Pemberian uang muka; d.Pembayaran prestasi pekerjaan; e.Perubahan ...
Selengkapnya
Pada SPSE Versi 4.4 saat anda login dengan peran Pembuat Komitmen yang dijabat oleh Pengguna Anngaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen akan disambut dengan tulisan sebagai berikut : Membuat aplikasi itu “relatif” mudah, namun untuk membiasakan penggunanya patuh terkadang gampang-gampang sulit atau malah sulit sepenuhnya. Di SPSE Versi 3 hingga 4.1 ...
Selengkapnya