Tag Archives: Kontrak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), definisi perikatan tersirat dalam Pasal 1233 KUHPer yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan/perjanjian maupun karena undang-undang.”, Menurut Mr. Dr. H.F. Vollmar, ditinjau dari isinya ternyata perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur/pihak yang berhutang) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan ...

Pejabat Penandatangan Kontrak bisa saja dalam proses pembangunan di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami spesifikasi yang kurang dan/atau malah tidak tersedia. Memerintahkan Penyedia mengerjakan penambahan tersebut tentunya tidak bisa hanya dengan perintah lisan saja. Seandainya Penyedia diperintah lisan saja apa yang perlu dilakukan? setidaknya bersurat resmi kepada PPK yang isinya : ...

Pengantar Pengadaan adalah pekerjaan yang dilakoni profesional dari berbagai bidang keilmuwan, walaupun di Pengadaan Publik ada pengaturan dalam bentuk Peraturan Perundangan, namun pelaksanaan pekerjaan sebuah barang/jasa bisa diukur dengan cara berbeda untuk diperhitungkan di kontrak. Contoh Jasa kebersihan dalam kontrak dapat diperjanjikan jasa dalam bentuk : personil dan management fee ...

Pertanyaan Saya akan melakukan konsolidasi pengadaan dengan menggunakan skema konsolidasi berupa tender kontrak payung. Nanti saat kontrak tersebut ditandatangani, maka Jaminan Pelaksanaan Pada Kontrak Payung, dikenakan pada Kontrak Payung atau Kontrak Pelaksanaannya? Jawab : Ketentuan Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut : Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Pasal 33 Perpes 16/2018 Pasal ...

Pengantar Dalam Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 pada Lampiran Halaman 103 berkaitan dengan Peristiwa Kompensasi disebutkan sebagai berikut : Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini ...

Disclaimer Tulisan ini saya buat dengan risiko tinggi, terdapat kemungkinan besar saya memiliki pemahaman yang terlalu dangkal dan dalam hal ini para Pakar Hukum bisa saja memiliki intepretasi berbeda atas berbagai hal yang saya coba kemukakan dalam tulisan ini, masukan konstruktif sangat saya tunggu, salam pengadaan! Pendahuluan Sistem Hukum Indonesia ...

Sebelumnya Telah dibahas dalam artikel sebagai berikut : Pembayaran Prestasi Pekerjaan Wanprestasi pada Hukum Perdata Prestasi Pekerjaan yang dapat dibayar Hal terkait pembayaran prestasi pekerjaan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang dapat dilaksanakan adalah, pembayaran : dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil ...

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau disingkat KUHPer (ini singkatan ala saya), Perjanjian sebagai salah satu sumber Perikatan mempunyai sumber lain selain dari Perjanjian, hal ini berdasarkan dari yang menurut Pasal 1233 KUHPer tiap Perikatan dilahirkan dari : Perjanjian Undang-Undang Perjanjian dapat dilakukan secara verbal non-lisan dan tertulis, nah Undang-Undang juga ...

Pengantar Pernah bertanya-tanya / bertakon-takon tidak kenapa Jenis Kontrak Pada Perpres 16 tahun 2018 yang pada dasarnya ini adalah Harga Satuan/Waktu Penugasan dan Lumsum (sisanya itu hanya derivasi dari kedua jenis kontrak yang masih  memiliki sifat yang sama dengan sedikit modifikasi) tidak langsung di-“kunci” dengan Barang/Jasa yang ditetapkan? Jawabannya adalah ...

Pengantar Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c disebutkan salah satu tugas PPK adalah “Menetapkan Rancangan Kontrak”, pasal 28 menyebutkan bahwa Bentuk Kontrak terdiri atas : bukti pembelian/pembayaran kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan Sebagaimana judul artikel, Apakah Surat Pesanan termasuk Rancangan Kontrak yang perlu ditetapkan? ...