Pendahuluan Pemaketan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nasional, termasuk pemberdayaan usaha kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan untuk usaha kecil harus dilakukan dengan mengutamakan bagi Usaha Kecil guna menciptakan keadilan dan peluang usaha. Langkah ...

Larbi (2006) menjelaskan bahwa New Public Management (NPM) mendorong : Mendorong efisiensi dan efektifitas; Pengelolaan secara desentralisasi; Membuka peluang kerjasama pemerintah dan pelaku usaha; Melakukan perjanjian kinerja; Mendorong privatisasi pada sektor tertentu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa. New Public Service (NPS) memiliki kesamaan dengan NPM dalam beberapa hal, yaitu ...

Ketika barang/jasa sudah diterima sepenuhnya sesuai dengan surat pesanan, maka PPK dapat menggunakan fitur penyelesaian paket ini saat barang/jasa pemerintah tersebut diterima semua sesuai surat pesanan, bila belum terbayarkan karena masih melalui proses reviu hutang Inspektorat maka sebenarnya barang/jasa tersebut tetap sudah tuntas proses pengadaannya, hanya saja proses pembayarannya yang ...

pak izin bertanya Untuk konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan sederhana, apakah dipakai jenis kontrak waktu penugasan? 1. Misal konstruksi selesai 3 hari lebih cepat dr waktu kontrak, apakah dibayarkannya hanya sejumlah waktu pengawasan tsb? Kemudian konstruksi lebih lama, apakah pemerintah membayar kompensasi perpanjangan waktu dengan konsultan pengawas tsb?3. Pada masa ...

Harga yang tayang di katalog elektronik adalah harga termasuk kewajiban perpajakan, sehingga setelah diperoleh kepastian terkait tarif pajak pada masa-masa tulisan ini dibuat, maka harga tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Demik

dalam Perpres Standar Harga Satuan Regional disebutkan bahwa : Dalam ha1 pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. dengan demikian para fungsional PPBJ tidak dapat menerima honorarium. Dengan demikian diperlukan sebuah kebijakan TPP di Daerah yang berpihak bagi ...