Pendidikan & Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 dalam bentuk Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Tanjung Redeb Kabupaten Berau, 11-12 November 2025 diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)     Link video : Klik disini

Di tengah meningkatnya kompleksitas aturan dan tekanan birokrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, satu langkah strategis lahir dari komunitas profesional itu sendiri. Ikatan Ahli Pengadaan Publik Indonesia (IAPI) resmi memperkenalkan Lembaga Bantuan Hukum Pengadaan Publik Indonesia (LBH PPI) pada Sabtu, 8 November 2025 di Jakarta — menandai babak baru dalam perlindungan ...

Pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam mendorong efisiensi belanja publik dan memastikan nilai manfaat sebesar-besarnya (value for money). Untuk mencapainya, tata kelola pengadaan harus berorientasi pada kualitas, tingkat layanan, biaya, dan waktu. Pendekatan strategis seperti konsolidasi kebutuhan, keterlibatan penyedia sejak tahap awal, serta penggunaan sistem e-purchasing dan katalog elektronik menjadi ...

Pada dasarnya Metode Penyampaian Penawaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari : 1 File (pada era Perpres 54/2010 dan semua perubahannya disebut sebagai 1 Sampul) 2 File (pada era Perpres 54/2010 dan semua perubahannya disebut sebagai 2 Sampul) 2 Tahap. Pada artikel ini kita khusus untuk mendalami pada Jenis Pengadaan ...

Pasal 24 diatur mengenai cara perhitungan : (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah. Dengan demikian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara Swakelola, PPK ...

Strategi Implementasi Supplied by Owner dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi     unduh di : https://doi.org/10.59034/jpi.v4i2.69

Kontrak lumsum pada jasa konsultan selesai lebih cepat, apakah dapat diserahterimakan dan digunakan dengan segera? Atau menunggu waktu kontrak nya habis dulu?   Jawaban singkat “boleh”.     yang tidak boleh adalah markup waktu pelaksanaan pada saat persiapan untuk meningkatkan nilai HPS untuk pekerjaan yang harusnya singkat jadi lebih lama ...

🏗️ Penggunaan Jaminan Uang Muka untuk Kontrak Pengadaan 🎧 Pembuka Halo Sobat Pengadaan!Tahukah Anda bahwa uang muka dalam kontrak pengadaan bukanlah hadiah, melainkan pinjaman kerja awal yang harus dijamin pengembaliannya?Nah, di sinilah Jaminan Uang Muka berperan — sebagai pagar pengaman bagi negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki perlindungan dan ...

Secara official pada Era Perpres 12/2021 tidak bisa, hanya saja dahulu di Pemda saya dengan template Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Peraturan LKPP terdapaf klausul bisa PBJ secara Elektronik, saya menyadari bahwa klausul ini bukanlah klausul untuk menggunakan SPSE Pemerintah, tapi tidak mungkin kita membuat sebuah sistem pengadaan elektronik ...