Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah Etika Pemerintahan : Etika Barat sering dianggap lebih individualistik, sementara etika Timur cenderung komunal. Analisis pernyataan tersebut secara kritis dengan merujuk pada pemikiran Aristoteles, Plato, serta ajaran Minangkabau dan si’ri!! Melakukan unggahan kembali atau ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), uang muka sering dipahami hanya sebagai fasilitas percepatan bagi penyedia. Padahal, jika dibaca secara utuh, pengaturan uang muka dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya hingga Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyimpan satu prinsip penting: setiap uang muka adalah risiko yang ...

  Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kita sering kali dihadapkan pada rutinitas yang seolah-olah mengutamakan pemenuhan syarat administratif semata. Di era yang akan dan sedang menyongsong Perpres 46/2025, aspek Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) kini semakin ditekankan. Namun, mari kita renungkan sejenak: apakah pelaksanaannya di lapangan sudah menyentuh substansi, atau ...

Setelah membaca : RFI : Sonar dalam Radar Pengadaan Dari RFI ke Spesifikasi: Menjembatani Pasar dan Kebutuhan Nyata Berdasarkan artikel-artikel tersebut, berikut ini adalah format RFI yang bisa digunakan : Unduh Format RFI Siap Pakai Semoga bermanfaat!

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), satu kesalahan klasik yang sering terjadi adalah jarak antara apa yang dibutuhkan dan apa yang disediakan oleh pasar. Spesifikasi disusun di ruang rapat, sementara realitas pasar berada di luar sana. Di sinilah Request for Information (RFI) seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen—tetapi dilanjutkan sebagai proses ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), banyak yang masih menganggap Request for Information (RFI) sebagai sekadar dokumen pelengkap. Padahal, jika dipahami dengan benar, RFI adalah salah satu instrumen paling strategis dalam tahap perencanaan pengadaan. RFI bukan proses pemilihan penyedia. Ia tidak mengikat, tidak menjanjikan pekerjaan, dan tidak menghasilkan kontrak. RFI ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering dipahami sebagai aktivitas administratif: menyusun spesifikasi, memilih penyedia, lalu mengeksekusi kontrak. Namun jika kita kembali pada arah kebijakan, PBJP sesungguhnya adalah instrumen strategis negara. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam kebijakan PBJP, khususnya pada Pasal 5 huruf h yang berbunyi: “mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri ...

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak semua paket pengadaan diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menyamaratakan strategi pemilihan hanya berdasarkan kemudahan prosedural, tanpa mempertimbangkan karakteristik nilai dan risiko dari barang/jasa tersebut. Padahal, dalam kerangka Supply Positioning Model (Kraljic Matrix), setiap paket pengadaan memiliki posisi ...

Ketika “Darurat” Kehilangan Makna: Refleksi atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Situasi Khusus Walau saya sudah pernah menuliskan bahwa Mekanisme Pengadaan Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penenanganan Keadaan Darurat tidak boleh digunakan secara sembrono seperti pada artikel ini : https://christiangamas.net/pengadaan-unit-ambulance-baru-dalam-keadaan-wabah-optimasi-atau-regulasi/, namun artikel lama saya itu sepertinya walau menurut saya masih relevan, ada ...

Dapat diakses pada : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/konsolidasi/konsolidasi-nomor-46-tahun-2025 Atau unduh file PDF nya di sini : disini