Mekanisme Pembayaran Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Siapa yang Harus Menyesuaikan Aturan?

a445be40 37da 488a ba48 5f81bdead92e

  Halo Sobat Pengadaan! Salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul di lapangan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah perihal mekanisme pembayaran dalam sistem Swakelola. Merujuk pada Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun ...

Selengkapnya

Menjembatani Kesenjangan Generasi: Kepemimpinan dan Seni Coaching dalam Pengembangan Diri

a093b2a1 da8e 494a a3c7 9a7896d2a681

Dalam dinamika profesional dan akademik saat ini, interaksi lintas generasi seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pemimpin maupun pendidik. Perbedaan gaya bahasa, sikap, hingga cara mengekspresikan dorongan untuk maju kerap kali menciptakan sebuah “kesenjangan generasi” (generational gap). Namun, di balik perbedaan tersebut, terdapat peluang besar untuk pertumbuhan bersama jika didekati ...

Selengkapnya

Salah Hitung Luas Area di Kontrak Lumsum E-Purchasing Jasa Kebersihan? Jangan Asal Adendum! Ini Solusi Akuntabelnya

permasalahan adendum surat pesanan

Halo Sahabat Pengadaan! Pernahkah Anda berada di situasi di mana kontrak sudah ditandatangani, penyedia sudah mulai bekerja di lapangan, namun tiba-tiba Anda menyadari ada kesalahan fatal pada tahap persiapan pengadaan? Kisah nyata ini datang dari seorang rekan kita—sebut saja Pak Banu, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di salah satu Dinas ...

Selengkapnya

Melengkapi administrasi pada adendum Kontrak Surat Pesanan melalui e-Purchasing

adendum kontrak surat pesanan pada e katalog e purchasing

Dalam dinamika pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik, fitur e-purchasing kini telah memungkinkan proses adendum kontrak surat pesanan yang aksesnya dilakukan langsung melalui sistem. Namun, kemudahan ini sering kali membuat para pelaku pengadaan terburu-buru melakukan perubahan kontrak tanpa memperhatikan tahapan krusial di baliknya. Penting untuk dipahami bahwa meskipun sistem ...

Selengkapnya

Batasan Kewenangan Pokja Pemilihan: Jangan Sampai Evaluasi Terjebak pada Hal Non-Substansial

proses tender

Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi dan objektivitas adalah fondasi utama. Namun, seringkali kita melihat praktik di lapangan di mana Pokja Pemilihan (Pokmil) melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya, terutama dalam tahap evaluasi penawaran teknis. ​Salah satu kasus yang cukup menggelitik adalah ketika peserta tender digugurkan hanya karena alasan teknis ...

Selengkapnya

Identifikasi Kebutuhan Pengadaan dalam Kebutuhan Skala Nasional

identifikasi kebutuhan

Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh wacana sebuah proyek pengadaan berskala masif untuk mendukung operasional program pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Tidak tanggung-tanggung, pengadaan peralatan penunjang (seperti perangkat elektronik dasar) tersebut diisukan menyentuh volume jutaan unit dengan total anggaran fantastis yang mencapai angka triliunan rupiah. Sorotan tajam muncul bukan ...

Selengkapnya

Larangan Menerima segala sesuatu terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

etika pengadaan

  Jebakan “Terima Kasih”: Memahami Batasan Gratifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam dunia pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, interaksi antara Pejabat Pengadaan, Pokja, PPK, dan penyedia adalah sebuah keniscayaan. Namun, dinamika ini memiliki batasan etis yang sangat tegas. Salah satu isu yang paling sering dianggap remeh namun memiliki konsekuensi besar adalah pemberian ...

Selengkapnya

Mengurai Hambatan Distribusi Logistik Medis

logistik produk kesehatan

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering kali dihadapkan pada dilema antara efisiensi komersial melalui konsolidasi terpusat dan kecepatan respons pemenuhan kebutuhan di tingkat daerah. Ketika komoditas yang diadakan bersifat kritikal—seperti alat diagnostik medis—keterlambatan dalam siklus pengadaan bukan lagi sekadar masalah penyerapan anggaran, melainkan risiko keselamatan jiwa masyarakat. Baru-baru ini, mencuat ...

Selengkapnya

Mengupas Dihapusnya Pasal 86 dan Hadirnya Pasal 86A di Perpres 46/2025

penyatuan proses bisnis

Dinamika regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kembali memasuki babak baru dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dari sekian banyak perubahan, ada satu pergeseran paradigma yang sangat fundamental terkait “siapa yang berhak membuat aturan turunan”. Mari kita bedah hilangnya ...

Selengkapnya

Beda Konsultan Perencanaan Vs Konsultan Perancangan: Memahami Definisi vs Praktik di Lapangan

konsultan konstruksi

Produk Konsultan Perancangan adalah Dokumen Perencanaan Teknis Konstruksi Meluruskan Istilah “Konsultan Perencana” dan “Konsultan Perancang” dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Halo rekan-rekan pengadaan! Dalam praktik pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, kita sangat akrab dengan istilah konsultan perencana. Paket-paket seperti “Perencanaan Pembangunan Gedung”, “Perencanaan Peningkatan Jalan”, atau “Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum” hampir ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?