Untuk bencana dengan sifat slow onset, dalam situasi tanggap darurat sekalipun, urgensi untuk melakukan PBJ Khusus untuk penanganan keadaan darurat kadang bisa jadi salah. Pada prinsipnya penanggulangan bencana itu didorong untuk memberikan relieve segera, bila terlalu lama prosesnya, maka situasi tersebut tidak selalu pas dengan PBJ Darurat. Pengadaan sembako untuk ...
SelengkapnyaChristian
Bernalar dalam Pemerintahan
Di era yang bergerak cepat ini, banyak orang bisa berpikir, merespons, bahkan sibuk berpendapat. Namun, tidak semuanya mampu bernalar—menarik kesimpulan secara logis, objektif, dan berbasis data. Sering kali kita menemui situasi di lapangan yang dilematis: terjebak dalam kekakuan tekstual (memegang aturan secara kaku tanpa melihat konteks), enggan keluar dari pakem, ...
SelengkapnyaKetiadaan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pasca Terbitnya Regulasi Baru: Langkah Praktis dan Landasan Hukumnya
Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dinamika regulasi kerap menuntut para praktisi di lapangan untuk bergerak cepat dan adaptif. Salah satu situasi yang kerap menimbulkan kebimbangan adalah masa transisi: peraturan baru sudah diundangkan, namun petunjuk teknis turunan seperti Model Dokumen Pemilihan (MDP) standar belum resmi dirilis oleh LKPP. Pertanyaan konkret ...
SelengkapnyaMenghadapi Dilema Sistem Mini Kompetisi Konstruksi di E-Purchasing (Perpres 46/2025)
Baru-baru ini, saya menerima pertanyaan konsultasi yang sangat relevan dengan kendala operasional yang sedang dihadapi oleh banyak praktisi pengadaan di lapangan, khususnya terkait Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi. Permasalahan utamanya adalah adanya benturan antara regulasi dan teknis aplikasi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa Pokja Pemilihan (Pokmil) harus ...
Selengkapnyae-Purchasing sebagai metode memilih Penyelenggara Swakelola
pada era Perpres 46/2025, selain Pelaku Usaha, Penyelenggara Swakelola dapat melaksanakan penayangan produk. Sehingga pada prinsipmya, e-Purchasing sebagai metode pemilihan penyedia, juga dapat menjadi sarana untuk penyelenggara swakelola. Jadi, jangan heran bila kita menemukan K/L/PD Pemda/Ormas/Pokmas kelak akan kita temui di katalog elektronik. Demikian.
SelengkapnyaHeadcount Illusion dalam Karhutla: Ketika Relawan Dihitung sebagai Kapasitas Negara
Headcount Illusion dalam Karhutla: Ketika Relawan Dihitung sebagai Kapasitas Negar Ada satu persoalan mendasar dalam cara kapasitas penanganan kebakaran hutan dan lahan sering dipresentasikan kepada publik: jumlah orang yang terlibat dalam operasi kerap dibaca seolah-olah sama dengan kapasitas profesional negara. Ketika pemerintah menyebut terdapat 12.880 personel gabungan yang menangani karhutla ...
SelengkapnyaTantangan PBJP dalam VFM dan PBJ Berkelanjutan
Transformasi yang diperlukan pada akhirnya bukan menghapus pertanyaan tentang harga. Pertanyaannya justru perlu diperluas. Bukan hanya: “Berapa murah kita mendapatkannya?” Tetapi juga: “Apa yang sebenarnya diperoleh pemerintah dari uang yang dibelanjakan?” Apakah barangnya tepat? Apakah kualitasnya sesuai kebutuhan? Apakah jumlahnya tepat? Apakah tersedia pada waktu dan lokasi yang dibutuhkan? Apakah ...
SelengkapnyaIdentifikasi Kebutuhan dan Pengadaan Berkelanjutan
Kesalahan lain adalah menganggap Pengadaan Berkelanjutan baru dimulai ketika proses pemilihan Penyedia berlangsung. Padahal justru keputusan terpenting sering dibuat jauh sebelumnya. Apakah barang tersebut benar-benar perlu dibeli? Berapa jumlah yang sebenarnya diperlukan? Berapa lama barang akan digunakan? Apakah lebih tepat membeli, menyewa, menggunakan barang yang sudah tersedia, melakukan konsolidasi, atau ...
SelengkapnyaValue For Money bukan berarti “Berapapun akan saya bayar”
Tantangan Sesungguhnya Ada di Lapangan Di tingkat kebijakan, arah tersebut relatif mudah dipahami. Namun implementasinya jauh lebih kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya persepsi bahwa pilihan yang paling aman bagi pelaku pengadaan adalah pilihan dengan harga paling rendah. Pemikiran seperti ini dapat dimengerti. Pelaku pengadaan berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas ...
SelengkapnyaPBJP Berkrlanjutan era Perpres 46/2025
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 semakin memperjelas konstruksi Pengadaan Berkelanjutan dalam Pasal 68. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau institusional. Aspek lingkungan antara lain diarahkan pada pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, tanah, air, dan penggunaan sumber daya alam serta ...
Selengkapnya