Apakah remunerasi dari Tenaga Ahli Konstruksi dibayarkan 100% kepada Tenaga Ahli? Jawabannya tidak. Bukan dibayarkan ke Tenaga Ahli, karena Badan Usaha Jasa Konsultansi juga menerima bagian, untuk Jasa Konsultansi  NonKonstruksi diatur di Keputusan Inkindo, untuk Jasa Konsultansi Konstruksi diatur dalam pada : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seringkali dihadapkan pada dilema saat mengeksekusi paket melalui E-Purchasing (Katalog Elektronik). Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: “Kapan kita harus menggunakan Mini Kompetisi, dan kapan kita boleh langsung menggunakan metode Negosiasi?” Belum lama ini, saya menerima konsultasi menarik ...

Materi : 1. Spektek_Dinas_Perikanan 3. Pembahasan Soal spesifikasi teknis 4. Menyusun HPS 6. Pembahasan Soal Menyusun HPS 7. mengelola kontrak 9. Pembahasan Soal berkaitan dengan Kontrak 10. elaborasi proses pengadaan Soal Latihan Buku Kerja : Latihan 1 : 2. Soal Buku Kerja Spesifikasi Teknis Latihan 2 : 5. Soal Buku ...

Dalam PBJ, HPS adalah alat perkiraan dan pengendalian kewajaran harga, bukan patokan absolut laba penyedia dan bukan dasar otomatis menghitung kerugian negara. Profit/overhead dalam HPS tidak dapat dipukul rata secara komunal untuk semua barang/jasa. Pembelian barang/jasa di atas hasil simulasi cost-plus sederhana tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi; yang menjadi ...

Makalah : Optimalisasi Kinerja dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah Melalui Pendekatan Strategis dan Kolaboratif Merupakan Makalah dari saya untuk menjawab Tugas 2 mata kuliah Tata Kelola Aset Pemerintahan yang memiliki soal sebagai berikut : Guna mengevaluasi pemahaman Anda mengenai penilaian aset, jawablah pertanyaan berikut: Apa perbedaan antara penggunaan dan pemanfaatan ...

Makalah “TRANSFORMASI DIGITAL BIROKRASI: ANALISIS KRITIS STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DAN E-LEADERSHIP APARATUR MENUJU PELAYANAN PUBLIK PRIMA” ditulis untuk menjawab pertanyaan : Salah satu fokus Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM), sesuai dengan tugas dan fungsi adalah pengembangan kapasitas SDM, termasuk diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk memiliki Kompetensi ...

Makalah ini hadir untuk menjawab Tugas 2 mata kuliah Ekologi Pemerintahan, masalah yang akan dijawab dalam makalah ini adaalh berlatar dari : Ada pepatah mengatakan “lain lubuk–lain ikannya” dapat juga diterapkan dalam sistem pemerintahan, artinya lain daerah lain aturan dan budaya pemerintahannya, meskipun ada pola baku yang dibuat oleh pemerintah ...

Makalah berjudul Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Strategi, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan merupakan makalah Tugas 2 Mata Kuliah “Tata Kelola Keuangan Pemerintahan” dengan soal : Sumber penerimaan daerah di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD berasal ...

Makalah Patologi Birokrasi dalam Pusaran Nepotisme: Telaah Kritis Misbruik van Recht, Misbruik van Macht, dan Detournement de Pouvoir ini digunakan untuk menjawab Tugas Tutorial 2 mata kuliah Etika Birokrasi dengan soal sebagai berikut : Seorang Kepala Dinas di suatu daerah mengeluarkan izin pembangunan kawasan wisata kepada sebuah perusahaan milik kerabatnya. Secara ...

Makalah berjudul “Analisis Kritis Hubungan Etika dan Hukum dalam Mengatur Perilaku Pejabat Publik” merupakan makalah untuk menjawab pertanyaan diskusi : apakah semua tindakan yang melanggar etika pasti melanggar hukum? atau sebaliknya, apakah semua tindakan yang melanggar hukum pasti tidak etis? menurut anda mana yang lebih kuat dalam mengatur perilaku pejabat ...