Baru-baru ini saya mendapat pertanyaan terkait Kelembagaan Pusat Keunggulan Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berikut pertanyaannya……. UKPBJ itu dibentuk oleh siapa dan yang menetapkan PA atau KPA? Apakah semua PA bisa membentuk UKPBJ Siapakah yang menetapkan Pokja PA atau KPA, apakah masing2 bagian atau KPA bisa membuat Pokja Mari kita ...
SelengkapnyaTag Archives: Kelembagaan
Indeks Kematangan UKPBJ dan Sistem Verifikasi 4 Lapis terbaru
Tingkat Kematangan UKPBJ dilakukan pengukuran dan koordinasi bukti dukungnya melalui aplikasi SIUKPBJ. Sedikit curhat setelah sebelumnya kami di “degradasi” dengan semua bukti dukung direset sehingga kami di UKPBJ Kab. Kutai Barat harus mengulang dari 0/9. Sehingga Bila dilihat dari daftar, di Kaltim ini yang sudah terverifikasi sesuai kriteria terbaru, paling tinggi ...
SelengkapnyaSpirit Proaktif dalam kematangan UKPBJ
UKPBJ dengan pembinaan LKPP merupakan unit organisasi yang memiliki roadmap yang sudah jelas dalam tingkat kematangannya. Ada 9 domain yang diatur, semua aspek yang ada dalam tiap-tiap domain memang pasti akan klop dengan ketentuan berlaku nasional terkait kelembagaan. Hal ini merupakan amanat dari Perpres PBJP yang menekankan penguatan kelembagaan, apa ...
SelengkapnyaManajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, dan Kapasitas Manajemen Pemerintah
Masih melanjutkan apa yang ada di artikel : Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Artikel yang saya tuliskan kemarin dengan tautan diatas tentunya memunculkan pertanyaan, apakah peningkatan dalam proses manajemen dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan hanya memberikan pelatihan dan pembinaan? Jawabannya jelas tidak. UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam pengadaan ...
SelengkapnyaKapasitas Kelembagaan dan Manajemen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kapasitas Kelembagaan dan Kapasitas manajemen merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk di dalamnya adalah bagian dari penganggaran. Penganggaran (budgetting) adalah bagian yang perlu mengintegrasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu juga proses pengadaan publik juga perlu terintegrasi dalam ...
SelengkapnyaUKPBJ dan bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa
Sebagaimana yang telah saya tuliskan dalam Artikel : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada era Perpres 12/2021 Jo. Perpres 16/2018 Salah satu Perangkat Organisasi di UKPBJ adalah bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa Tugasnya ya melakukan Pembinaan dan Advokasi, Pembinaan berdasarkan KBBI ...
SelengkapnyaUnit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada era Perpres 12/2021 Jo. Perpres 16/2018
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan dan menghadirkan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apa itu UKPBJ? UKPBJ adalah? Angka 11 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 ...
SelengkapnyaKepala UKPBJ wajib kompeten
Berkaitan dengan Kelembagaan di Perpres 16/2018 diatur dalam Pasal 75, pada Perpres 12/2021 yang merupakan perubahan pertama Perpres 16/2018 dalam Pasal 75 disisipkan ayat tambahan yaitu ayat (3a) berbunyi : Kepala UKPBJwajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. Dengan demikian pimpinan K/L/Pemerintah Daerah ...
SelengkapnyaSharing Materi : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa
Telah disosialisasikan : SOSIALISASI SE KEPALA LKPP NOMOR 2/2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan ...
SelengkapnyaPelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha dan Respon UKPBJ
Berdasarkan aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah, dalam hal ini berdasarkan bunyi Pasal 81 : Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat ...
Selengkapnya