Tag Archives: Perencanaan

Make or Buy dalam PBJPemerintah

swakelola

Dalam proses Perencanaan Pengadaan, pertimbangan untuk memilih metode cara pengadaan yang terbagi atas Swakelola dan/atau Penyedia sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan apakah K/L/PD pemilik anggaran memiliki sumber daya yang memadai untuk menghasilkan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi, saat ini di era Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden ...

Selengkapnya

Jenis Pengadaan dan Jenis Belanja

perencanaan pengadaan

Dalam DPA pada Belanja Operasional ada Belanja Barang/Jasa “Makan Minum Rapat”, apakah jenis Pengadaan nya? berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 ayat (1) : Pasal 3 (1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: ...

Selengkapnya

Telah melakukan Identifikasi Kebutuhan pun, tidak menjamin tercapainya kepuasan pengguna akhir

perencanaan pengadaan

Telah melakukan Identifikasi Kebutuhan pun, tidak menjamin tercapainya kepuasan pengguna akhir Kalau dicari salahnya, kalau dicari kurangnya, tidak akan ada habisnya, karena benar-salah itu subyektif, kurangnya atau lebihnya kepuasan berbicara masalah ekspektasi,artikel skeptis ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa telah melakukan identifikasi kebutuhan pun, kebutuhan kita bisa saja tidak terpenuhi, apalagi ...

Selengkapnya

Bagaimana mendorong Perencanaan Pengadaan di Daerah agar semakin berdayaguna

perencanaan pengadaan

Pendahuluan Sehubungan dengan telah diselaraskan dan diintegrasikan proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan proses Perencanaan Pengadaan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari ...

Selengkapnya

Pemaketan dan Metode Pemilihan Serta Nilai Wajib Tender?

peraturan lkpp tentang pedoman perencanaan

Dalam Perpres 16/2019 jo. Perpres 12/2021 pasal 1 angka 38 Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Pemaketan diatur dalam Pasal 20, berkaitan hal yang dilarang adalah sebagai berikut : a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan ...

Selengkapnya

Tingkat Kandungan Dalam Negeri dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Timing Perencanaan Pengadaan

Pada Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 : Pasal 66 (1)Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. (2)Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat ...

Selengkapnya

Penganggaran pada Sektor Publik

Timing Perencanaan Pengadaan

Banyak yang mengkritisi Pengadaan Barang/Jasa baik yang sifatnya transaksi maupun proyek di hasilkan terlambat, boros, atau keduanya. Hal ini teratribusi karena pada proses Pengadaan yang kurang baik dan manajemen proyek yang kurang baik. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada sektor Publik (Pemerintah), namun faktanya bahwa dana publik memiliki beban ...

Selengkapnya

Menyusun Anggaran Biaya

penganggaran

Menyusun Anggaran Biaya Terdapat dua metode yang cukup umum / paling dikenali dalam mengatur anggaran, dalam hal ini antara lain : 1. Memulai dari Nol Cara ini melakukan penyusunan anggaran dengan mengambil sudut pandang dari perkiraan yang dikembangkan dari asumsi berbasis permulaan yang dimulai dari apa yang menjadi biaya dan ...

Selengkapnya

Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Strategi Pengadaan

Kebutuhan Dan Pengelolaan

WARNING : Setelah diterbitkannya PMDN 77/2020 maka PPK PBJP tidak dapat di delegasikan kewenangannya di PEMDA, WAJIB DI JABAT PA/KPA Artikel di bawah ini ditulis sebelum seluruh lampiran PMDN 77/2020 di publish. Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?