Kenapa harus umumkan RUP? karena anggaran kita masih merujuk UU Keuangan Negara dan merujuk UU Perbendaharaan Negara…. Perpres PBJP itu adalah aturan yang bermuara dari UU Perbendaharaan Negara kemudian UU Perbendaharaan Negara bermuara pada UU Keuangan Negara…. maka dari itu RUP itu aspek pengelolaan Keuangan Negara, oleh karena ...
Selengkapnya
Kebutuhan apa keinginan Kebutuhan itu mudah Keinginan itu susah Yang ruwet rumit itu Melakukan eliminasi kebutuhan demi keinginan Demi Flexing alias pansos, segala cara dilakukan, termasuk yang menihilkan nalar Ketika nalar nihil, bagai orang dimabuk cinta, mau diingatkan bagaimanapun nggak percaya Kamu tuh gak merasakan dan nggak mengenal dia kayak ...
Selengkapnya
Identifkasi kebutuhan bisa mengakibatkan cara pelaksanaan Pengadaan berubah, misal ketika ada DPA Rp600juta untuk pengadaan kendaraan. Sebenernya alih-alih langsung terjun melaksanakan pengadaan, mari diidentifikasi kebutuhannya, apakah : benarkah kebutuhannya adalah mobil dinas tersebut? bagaimana bila ternyata kebutuhannya adalah dapat produktif berpindah dari satu titik ke titik lain? (Mobilitas) Bila kebutuhannya ...
Selengkapnya
Ada 2 soal biasanya jadi satu kelompok rincian : Dalam DPA Pemda terdapat rincian belanja uang harian perjalanan dinas, pada RUP dikategorikan : a. Paket Pengadaan Langsung b. Paket Pengadaan Dikecualikan c. Paket Pengadaan Swakelola d. Paket Pengadaan Penyedia 2. Dalam DPA Pemda terdapat rincian belanja uang akomodasi penginapan perjalanan dinas, ...
Selengkapnya
Pada Perpres 12/2021 di Pasal 66 ayat (1) berlaku : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban ini berlaku bila Pasal 66 ayat (2) terpenuhi, yaitu : Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri ...
Selengkapnya
Masih terkait artikel : Siapakah yang berkewenangan menentukan pemilihan peggunaan klasifikasi SBU Badan Usaha untuk pemilihan penyedia? Pada dasarnya kriteria baik dalam bentuk Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia/Klasifikasi lainnya semacam SBU sudah ditentukan sejak awal untuk menakar kemampuan Pelaku Usaha yang memang mampu. Jadi bukan ujug-ujug muncul dari Pokmil. Petunjuk Teknis ...
Selengkapnya
Pasal 18 ayat (7) Perpres PBJP menentukan cakupan perencanaan Pengadaan melalui penyedia adalah pada : a. penyusunanspesifikasiteknis/KAK; b. penyusunanperkiraanbiaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. KonsolidasiPengadaanBarang/Jasa;dan e. penyusunanbiayapendukung Kebanyakan yang terjadi di lapangan lebih kepada perkiraan biaya keluaran akhir, tidak jelas spesifikasi/KAK, dan lain-lain. Bagaimana bila mau membahas hal ini sejak ...
Selengkapnya
dalam kondisi tertentu tidak selalu melakukan pengadaan harus menghasilkan Barang berupa aset, dengan demikian keberadaan jenis pengadaan jasa lainnya menjadi sesuatu yang dapat menjadi solusi. Contoh pengadaan gedung Pemerintah dengan pekerjaan konstruksi belum tentu perlu dilakukan, saat ini birokrasi pemerintahan melakukan perampingan dengan kondisi keberadaan gedung menjadi hal yang belum ...
Selengkapnya
secara fitur, sudah ada : fitur tarik data RKA dari SIPD akun PA fitur identifikasi Pemaketan dari akun PPK Yang perlu diperhatikan : kode SKPD SIRUP harus sama dengan kode SKPD SIPD akses perlu dibuka oleh admin SIPD, untuk hal ini koordinasi antara LPSE dan Badan Keuangan wajib terjalin Satker ...
Selengkapnya
Pekerjaan Terintegrasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpres PBJP merupakan kombinasi dari jenis pengadaan : Barang; Konstruksi; Jasa Lainnya; Jasa Konsultansi. Seperti apa yang dapat dilaksanakan contohnya? Pengadan Video Wall : Pekerjaan Pengadaan Barang itu panel video wall nya. Pekerjaan Jasa Lainnya itu pekerjaan integrator pemasangan antara panel video wall ...
Selengkapnya