Apakah Jenis Pengadaan Perorangan hanya terbatas pada Jasa Konsultansi Perorangan saja?

img 5491

Perhatikan dalam konteks Metode Pemilihan, memang terdapat spesifik terdapat Metode Pemilihan yang menekankan pada Jenis Pengadaan yang terlingkupi pada Penyedia Perorangan yaitu Jasa Konsultansi Perorangan. Hal ini ditekankan spesifik karena Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan perlu disederhanakan Seleksinya agar tidak serumit Seleksi Badan Usaha. Namun untuk Jenis Pengadaan yang relatif sudah ...

Selengkapnya

Pertentangan Kepentingan pada Pengadaan melalui Koperasi K/L/PD tersebut

img 5465

Bagaimana jika koperasi pegawai kantor A ikut pengadaan baik melalui pengadaan langsung, tender maupun menjadi penyedia lewat katalog elektronik di kantor A? Sedangkan ketua dan pengurusnya merupakan pegawai di kantor A. Apakah kondisi tersebut diperbolehkan? Jawabannya :   Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah ...

Selengkapnya

Ahli Pengadaan Membeli Berdasar Identifikasi Kebutuhan, Bukan Berdasarkan Keinginan

Tipe Dari Kebutuhan

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Salah satu faktor penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peran ...

Selengkapnya

Ahli Pengadaan Pemerintah – Penggerak Penciptaan Nilai

Ahli Pengadaan Pemerintah Menciptakan Nilai Tambah, Bukan Sekedar Efisiensi Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu aktivitas penting dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). PBJP berperan dalam membiayai kegiatan pemerintah, seperti penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. ...

Selengkapnya

Terkait dengan Persekongkolan dalam Tender/Seleksi yang berakibat pada Persaingan Usaha yang tidak Sehat

integritas

Persekongkolan tender adalah salah satu bentuk pelanggaran persaingan usaha yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Persekongkolan tender dapat mengakibatkan harga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi tidak wajar, kualitas barang dan jasa yang diberikan menjadi rendah, dan inovasi dan efisiensi yang diperlukan menjadi terhambat. Jika kita mengetahui adanya persekongkolan tender ...

Selengkapnya

Tentang Jaminan Penawaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

jaminan penawaran

telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut : (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Jaminan Penawaran ...

Selengkapnya

Serah Terima Barang/Jasa Pemerintah: Prosedur dan Dokumen

serah terima

Salah satu tahapan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah serah terima barang/jasa dari penyedia kepada pemerintah. Serah terima barang/jasa merupakan bukti bahwa penyedia telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, dan pemerintah telah menerima barang/jasa sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan waktu yang disepakati. Serah terima barang/jasa juga merupakan dasar untuk melakukan ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Manajemen Modern di era SPBE

pemerintahan elektronik

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyelenggaraan negara, karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ, pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. SPSE merupakan salah satu bentuk ...

Selengkapnya

Daftar Hitam dan deviasi keterlambatan kontrak

daftar hitam

apakah deviasi terhadap waktu dalam berkontrak pengadaan barang/jasa pemerintah wajib di kenakan daftar hitam? Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, deviasi terhadap waktu dalam berkontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan sanksi daftar hitam jika memenuhi salah satu kriteria berikut: melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan ...

Selengkapnya

Peraturan Pengadaan

perpres12 2021

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kompetitif, serta mengutamakan kepentingan umum dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK) serta produk dalam negeri. Untuk mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah telah ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?