Tag Archives: Peraturan

Swakelola Tipe I dan Tenaga Ahli

swakelola tipe i dan tenaga ahli

Sebut saja terdapat kegiatan Swakelola yang telah diperhitungkan cocok dengan Swakelola Tipe I untuk menghasilkan kegiatan Penyusunan sebuah Dokumen, dalam penyelesaian kegiatan ini dibutuhkan bagian dari keluaran jasa yang kemudian menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Badan Usaha sebagai Tenaga Ahli Jasa Konsultansi, bagaimana ketentuannya? Angka 23 Pasal 1 Peraturan ...

Selengkapnya

Toko Daring pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

toko daring

Perhatikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketentuan terkait definisi Toko Daring diatur dalam Angka 54 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 ...

Selengkapnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

permendagri 77 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK merupakan “peran” yang bergerak di Keuangan Daerah dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (PP 12/2019), secara regulasi berkaitan dengan PPTK ini dijabat oleh Pejabat Struktural dan Pejabat yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah, PPTK juga memiliki tugas untuk sebagai PPK, ...

Selengkapnya

Apakah Pengurus Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola. Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dapat mengikat Komitmen?

pengurus barang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) pada angka: 19.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, ...

Selengkapnya

Surat Edaran Kemendagri terkait Penegasan Pejabat Pembuat Komitmen

Pmdn Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bersama ini disampaikan sebagai berikut: 1. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ...

Selengkapnya

Jasa Konsultansi Perorangan, apakah dimungkinkan?

Hal Yang Diperhatikan Dalam Penentuan Tingkat Layanan Jasa

Pada angka 27 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 JO. Perpres 12/2021) disebutkan : Pelaku Usaha adalah badan ...

Selengkapnya

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA KONTRAK HUBUNGAN BISNIS, KHUSUSNYA PADA KONTRAK HUBUNGAN BISNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

penyelesaian sengketa pada kontrak hubungan bisnis 800x400

Artikel ini telah ditayangkan pada website Bagian PBJ Kab. Kutai Barat : https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/2021/04/16/alternatif-penyelesaian-sengketa-pada-kontrak-hubungan-bisnis-khususnya-pada-kontrak-hubungan-bisnis-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/   Hubungan Perdata dalam Kontrak Bisnis memiliki peran sebagai sumber sengketa/perselisihan, hal ini dikarenakan hubungan bisnis sejak lama suatu waktu dapat berpotensi menghadirkan perselisihan, sengketa hubungan bisnis baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional timbul akibat ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?