Tag Archives: Peraturan

Praktik yang menghalangi Kompetisi dan e-Procurement dapat mencegah-nya bukan lagi Peraturan yang rentan dicari celahnya

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Melanjutkan materi tulisan sebelumnya Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya dengan demikian sebenarnya apakah kebutuhan pengadaan nasional kita perlu di buat aturan yang terlalu rinci? Berbicara tentang aturan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang aturannya sebagaimana artikel : Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya Ngerumpi ...

Selengkapnya

Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 1 angka 20 Perpres 16 tahun 2018 berbunyi E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan E-Marketplace Merupakan salah satu kebijakan dalam Pasal 5 huruf d sebagaimana berikut : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : d. mengembangkan E-marketplacePengadaan Barang/Jasa; Pengembangan E-Marketplace ini selanjutnya diatur ...

Selengkapnya

Metode Pemilihan Penyedia, Negara Lain dan Indonesia

Pemilihan Penyedia

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 41 Perpres 16 tahun 2018, proses Pemilihan Penyedia terdiri atas : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Tender Cepat Tender/Seleksi Kemudian ada Pengadaan Khusus yang diatur dalam Bab VIII, yaitu : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pengadaan ...

Selengkapnya

Anggaran Berwawasan Lingkungan Hidup dan Aspek Pengadaan Berkelanjutan, Solusi Berkelanjutan?

Pembangunan Berkelanjutan

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 68 berkaitan dengan Pengadaan Berkelanjutan membagi 3 aspek Pengadaan Berkelanjutan dengan 3 aspek yang sepenuhnya harus terpenuhi, yaitu : Ekonomi; Sosial;dan Lingkungan Hidup Tulisan kali ini akan mencoba berfokus pada Pembangunan Berkelanjutan yang erat kaitannya dengan Pengadaan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan ...

Selengkapnya

Value for Money dan Aspek-Aspekmya

Garis Besar Perencanaan Pengadaan

Berkali-kali dalam blog ini saya mengutip Aspek “Tepat” yang menjadi empasis dari value for money Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat anda baca di artikel sebagai berikut : Aspek Value for Money dalam Barang/Jasa dan Balancing Optimalisasi Contoh Value For Money Studi Kasus : Pengadaan Barang Elektronik ...

Selengkapnya

Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Pengadaan Barang Jasa Pada Portal Resmi Uu Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perubahan dan penyesuaian, melalui postingan ini saya menginformasikan bahwa rancangan perubahan Perpres 16 Tahun 2018 sudah ditayangkan dalam portal UU Cipta Kerja dalam rangka uji publik dan dapat diakses melalui https://uu-ciptakerja.go.id/rperpres-tentang-perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-atau-jasa-pemerintah. Semoga Bermanfaat, Salam Pengadaan!         ...

Selengkapnya

Contoh Value For Money

Value For Money

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah value for money disebutkan dalam : Bagian menimbang huruf b : b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi ...

Selengkapnya

Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya

Pengertian Pengadaan Pemerintah

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari masa ke masa regulasi berubah-ubah, dengan rincian berikut : Era Kepres 80/2003 beserta Perubahannya; Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayaidengan APBN/APBD,baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; Pasal 6 : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan : a.dengan menggunakan penyedia barang/jasa; ...

Selengkapnya

Undang-Undang Cipta Kerja dan Keberpihakan Alokasi 40% PBJP pada UMK dan Koperasi dan Produksi Dalam Negeri

Kerajinan Daerah

Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di dalamnya disebutkan : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 4o% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasaPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?