Tag Archives: Peraturan

PBJ pada BUMN

perencanaan pengadaan

ruang lingkup pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya yang berbunyi : Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha ...

Selengkapnya

Swakelola atau Penyedia?

swakelola

Merupakan Cara untuk memperoleh barang/jasa, dituliskan di Perpres 12/2021 sbb : Pasal 3 ayat (3) : Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a.Swakelola; dan/atau b.Penyedia keduanya dikerjakan untuk menghasilkan barang/jasa bagi pemerintah berdasarkan kontrak, lihat angka 44 Pasal 1 : 44.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ...

Selengkapnya

Pemberlakuan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021

peraturan lkpp tentang pedoman pelaksanaan pbj melalui penyedia

PerLKPP Nomor 9 tahun 2018 dicabut dengan aturan ini sebagaimana Pasal 9 PerLKPP 12/2021. Perhatikan bahwa pada bagian Mengingat angka 2 dan angka 3 disebutkan : 2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor ...

Selengkapnya

Belanja Hibah dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

belanja hibah pemda

Belanja Hibah dalam Keuangan Daerah apakah perlu masuk dalam Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan? Setelah kita bisa membedakan antara Hibah (sebagai sebuah kegiatan pendapatan keuangan) dan Belanja Hibah (sebagai kegiatan belanja untuk dihibahkan), pertanyaan tersebut pastinya muncul bagi praktisi Pengadaan di Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah terkadang mendukung lembaga seperti ...

Selengkapnya

Tujuan Pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut : Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk : a.menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b.meningkatkan penggunaan ...

Selengkapnya

Belanja Hibah dalam Keuangan Daerah

belanja hibah pemda

Pertanyaannya : Adakah larangan pemberian hibah bangunan ke objek yang sama 2x dalam 2 tahun anggaran berturut-turut. TA 2020 sudah pernah mendapat hibah gedung, TA 2021 kembali mendapatkan hibah berupa renovasi gedung? Agar tidak bias, mohon membedakan belanja hibah dengan hibah, Belanja Hibah berbeda dengan Hibah yang merupakan Pendapatan Daerah ...

Selengkapnya

Apakah PerLKPP 12/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa mencabut Permenpupr 14/2020?

pasal ii perpres 12 tahun 2021

Santer terdengar kebisingan bahwa dengan berlakunya PerLKPP 12/2021 tidak mencabut Permenpupr 14/2020,konon katanya untuk selain konstruksi saja yang menggunakan PerLKPP 12/2021 karena PerLKPP 12/2021 menggantikan PerLKPP 9/2018. Lebih lanjut lagi ada yang mempermasalahkan kewenangan LKPP, kok bisa LKPP mencabut aturan Menteri? dan sebagainya? Kebisingan ini tidak perlu terjadi bila kita ...

Selengkapnya

Diskresi pada administrasi Pemerintahan, khususnya pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

implementasi diskresi pemerintahan pada pengadaan barang jasa pemerintah

Pendahuluan Sebut saja ada situasi, Peraturan diundangkan pada tanggal 02 Februari 2088, tapi peraturan tersebut baru dapat diakses khalayak rame pada tanggal 02 Maret 2088, tidak ada pasal peralihan yang bersifat memberikan kesempatan penyesuaian, dan berakibat kepada berpengaruhnya proses pengadaan pada antara 02 Februari 2088 hingga 02 Maret 2088, maka ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?