Tag Archives: Peraturan

Perbedaan Jasa Konsultansi Dengan Jenis Pengadaan Lainnya

Pendahuluan Pada Pasal 65 ayat (4) diatur bahwa Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Jasa Konsultansi? Pasal 1 angka 30 menjelaskan ...

Selengkapnya

Pengadaan Selalu Berubah karena Dinamis

Karena sifat Pengadaan Dinamis maka Peraturan nya akan selalu berubah sebagai bentuk respon atas perubahan yang terjadi di dunia usaha dan spesifiknya di dunia pengadaan. Mengapa Berubah? Perubahan besaran Belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah tidak sama dengan 10 tahun silam, dari tahun 2008 Sistem Pengadaan Secara Elektronik, telah jauh berbeda, ...

Selengkapnya

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Bayangkan Jika semua aktivitas berikut ini terhenti karena ketiadaan sumber daya pengadaan. Apa yang akan terjadi? Khususnya berkaitan dengan Pembangunan secara komprehensif. Baca Juga Artikel terkait dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ...

Selengkapnya

Ujian Sertifikat Pengadaan Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa apakah memang mustahil lulus?

0ba1926c 71ee 475b 998e Eaa942095247

SertPengantar Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kepemilikannya diuji dengan ujian berbasis komputer dengan penyelenggara LPP terakreditasi oleh PPSDM LKPP, peserta ujian sudah memiliki akun LKPP Connect dan di desain untuk mengerjakan soal yang bersumber dari Bank Soal yang dengan algoritma tertentu tidak sama antara satu peserta dengan peserta lainnya. ...

Selengkapnya

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah

Pengantar Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur tentang pelayanan hukum yang dapat ditarik garis besarnya   : Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait Pengadaan Barang/Jasa; Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pengecualian yang diatur dalam ...

Selengkapnya

E-Marketplace Pengadaan

Pengantar Pada Perpres 16 tahun 2018 disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 bahwa E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. E-Marketplace ini berbeda dengan e-marketplace pada umumnya. Kebijakan Pengadaan Kebijakan pada Perpres 16 tahun 2018 merupakan Strategi untuk mencapai Tujuan Pengadaan (Pasal 4 Perpres ...

Selengkapnya

Mengapa perlu dibentuk UKPBJ?

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat kewajiban bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), mengapa hal ini diatur? Pembahasan Kelembagaan UKPBJ termasuk salah satu hal yang akan digapai dan dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang salah satu ...

Selengkapnya

Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sering disingkat sebagai Perpres 16 tahun 2018. Perpres 16 tahun 2018 tidak setebal peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010), artikel ini merupakan lanjutan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?