Bulan

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Jasa Konsultansi

Berdasarkan metode Pemilihan Penyedia, metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas : Untuk Pengadaan Langsung (Nilai maksimal sampai dengan Rp100juta) dan Penunjukan Langsung (memenuhi Kriteria Pasal 41 ayat (5) Perpres PBJP) dilaksanakan dengan Metode SATU FILE Untuk Seleksi baik Seleksi Badan Usaha maupun Seleksi Konsultan Perseorangan ...

Selengkapnya

Tentang Ketentuan Jaminan Sanggah Banding dan Sanggah Banding

sanggah

Pasal 32 Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) dapat kita rangkum sebagai berikut : Jaminan Sanggah Banding diberlakukan dalam proses pemilihan penyedia hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Tender atau Tender Cepat). besarannya 1% dari nilai HPS Pekerjaan Konstruksi yang disanggah bagi Pekerjaan Konstruksi tunggal, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi ...

Selengkapnya

Apakah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat bertugas di LPSE?

Apakah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat bertugas di LPSE? Pertama-tama kita sepakati dahulu bahwa tugas dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) itu bukan hanya melakukan tender/seleksi, di Kamus Kompetensi Teknis yang lama selain kompeten di Jenis Kompetensi Pemilihan Penyedia, JF PPBJ juga perlu kompeten di Jenis Kompetensi ...

Selengkapnya

E-Purchasing…. Toko Daring atau Katalog Elektronik?

E-Purchasing dapat dilakukan dengan melalui Toko Daring atau Katalog Elektronik, kapan menggunakan Toko Daring dan Kapan memggunakan Katalog Elektronik?   Kembali merujuk pada ketersediaan penyedia dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa, pola nya sebenarnya sudah terlihat kontras, umumnya Toko Daring skema belanjanya bisa beragam karena menghadirkan PMSE dan PPMSE yang membawa praktik ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Perlukah Menyusun HPS

img 0465

Jawabannya tidak perlu karena melanisme persiapan pengadaan (maupun perencanaan dan pelaksanaan) tidak sama dengan pengadaan reguler. Dasar Hukumnya apa? Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018.   mengutip PerLKPP 13/2018 berikut ini adalah tahapan PBJ Penanganan Keadaan Darurat :     PBJ Darurat prinsipnya merespon kebutuhan yang memprioritaskan kecepatan dan menanggalkan ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang Habis Pakai sebaiknya menggunakan metode pemilihan apa?

Pengadaan Barang Habis Pakai sebaiknya menggunakan metode pemilihan apa? Barang Habis Pakai ini bisa jadi alat tulis kantor, zat kimia kebersihan kantor, dan sejenisnya. Dalam skala kecil akan lebih baik bila kita melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan e-Purchasing melalui toko daring, bila kuantitasnya sedikit lebih besar maka dapat menggunakan katalog ...

Selengkapnya

Mengoptimalkan e-Purchasing untuk mendapatkan harga terbaik yang diikat dengan Kontrak Payung

Misal akan dilakukan kontrak Jasa Lainnya Sewa Kendaraan yang digunakan sebagai mobil dinas, kontrak ini bersifat rutin dan kebutuhannya sudah dapat diprediksi akan diberlangsungkan selama 3 tahun kedepan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan harga sewa adalah melakukan e-Purchasing yang kemudian diikat dengan kontrak payung sebagai induk dari Surat Pesanan. Sebagai ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?