Perbaikan Berkelanjutan Dalam Pengadaan Pemerintah

Walau telah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan apakah ini salah Peraturan Pengadaan? Jawabannya tentu tidak, yang diperlukan adalah perbaikan dari sistem untuk menghadapi perilaku maupun keluaran menyimpang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih terbuka, ...

Selengkapnya

Tentang Verifikasi Standar Usaha pada Perizinan Berbasis Risiko dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

permenpupr 8 2022

Pagi ini diskusi dengan pertanyaan sebagai berikut (redacted) : Pak. Sekarang OSS untuk perizinan usaha berbasis resiko, pada jasa kontruksi secara umum adalah resiko menengah tinggi Kondisi ini jadi memerlukan sertifikat standar yang “Sudah” terverifikasi, apakah boleh Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perikatan kontrak kontruksi dengan penyedia yang sertifikat standar ” ...

Selengkapnya

Materi Pelatihan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur – Biro Pengadaan Barang/Jasa (11 Maret 2023 s.d 12 Maret 2023)

Pra-Sesi : Pra-Sesi Kegiatan Sesi 1 : Materi : 1. Reviu Dokumen Pemilihan Bahan Data Dukung Soal : Download Dokumen Persiapan LambertBaratPDF Link untuk mengumpulkan jawaban anda :https://bit.ly/kaltimpbj-1 Sesi 2 : Materi :  2. Penyusunan Dokumen Pemilihan dan Jadwal Pemilihan dan spse lengkap Bahan Data Dukung Soal : Download Dokumen ...

Selengkapnya

Aspek Value For Money mengalami Perubahan dari “Jumlah” menjadi “Kuantitas”, mengapa?

Tepat Kuantitas

Pada Perpres 16/2018 yang kemudian diubah dalam Perpres 12/2021, terdapat perubahan pada Pasal 4 huruf a dimana kata “Jumlah” sebagai salah satu aspek value for money digeser dengan menggunakan kata “Kuantitas” yang memiliki makna lebih luas dari sekedar “jumlah”. Pada proses Pengadaan Pemerintah, adanya kebutuhan memicu sebuah proses pemenuhan yang ...

Selengkapnya

Tentang Jaminan Pelaksanaan dan Wanprestasi

daftar hitam

Bila penyedia wanprestasi dan diberikan pemberian kesempatan namun TETAP tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai 90 hari apakah : jaminan pelaksanaan dicairkan terlebih dahulu kemudian ada surat pernyataan wanprestasi baru kemudian diputus kontraknya;atau Terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu kemudian diputus kontraknya kemudian dicairkan jaminan pelaksanaannya Jawaban : Jangan disetarakan ...

Selengkapnya

Kontrak dan Pajak Pertambahan Nilai Belum Dibayar

apabila penyedia jasa tidak membayar/Menyetor Pajak PPn apakah kontrak tersebut dapat dianggap sah? Jawaban saya, Kalau dalam kondisi demikian maka terdapat kondisi Pajak berstatus SPT Kurang Bayar, itu urusan DJP dan Perusahaan tersebut, keabsahan kontrak adalah hal berbeda. Keabsahan Kontrak tetap berlaku dan Nilai Kontrak tetap saja adalah nilai setelah ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?