Ada 2 skenario, bisa dengan Pengadaan Langsung tapi boleh juga dengan Pengadaan Khusus untuk Pengadaan Dikecualikan. Bila Pengadaan Langsung berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (7) dilaksanakan sebagai berikut : (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan ...

PBJP di luar negeri tidak menggunakan tata cara sebagaimana pengadaan pada umumnya karena : Terdapat kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat perbedaan ketentuan sehingga harus menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat (Pasal 60 ayat (2) Perpres 16/2018). Penyedia nya tidak di Indonesia, persyaratannya berbeda, dan hal-hal lain yang perlu pengaturan ...

Pembangunan Gedung Kantor yang termasuk dalam Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Perpres 16/2018 dapat diberlakukan Jaminan Penawaran dan sanggah banding, apabila diperlukan Jaminan Pemeliharaan maka dapat diberlakukan. Diwajibkan pengenaan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan uang muka (apabila penyedia menagih). Pada Kab. X tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke UKPBJ ...

Proses penyusunan HPS membutuhkan dokumen-dokumen yang telah tersedia dari proses perencanaan meliputi : dokumen paket pekerjaan pengadaan komputer dan server, dokumen spesifikasi teknis, dokumen harga pasar dan dokumen informasi harga lainnya, daftar katalog elektronik (e-Catalogue), dan informasi kinerja penyedia barang/jasa. Selanjutnya dari dokumen tersebut dilakukan pengelompokan data pasar berdasarkan persamaan/kemiripan ...

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan yang diatur dalam Pasal 25 perpres 16/2018 terdiri atas kegiatan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, penetapan rancangan kontrak, penetapan uang muka, dan penetapan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jeminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk ditetapkan oleh PPK untuk ...

Sebelum persiapan pengadaan dilakukan penetapan, perlu dipertimbangkan sebagaimana disebutkan di halaman 2 bagian 1.2 Lampiran PerLKPP 9/2018 bahwa dalam Persiapan Pengadaan PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-Purchasing, atau termasuk pengadan khusus. E-Purchasing memiliki kemudahan-kemudahan, selain pengadaan dapat ...

PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memiliki tugas menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan demikian berdasarkan regulasi tugas tersebut dilaksanakan oleh PPK. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK oleh PPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 huruf c merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PPK pada tahap Persiapan ...

Pelaksanaan definisi value for money yang dapat dijabarkan sebagai pemenuhannilai manfaat yang sebesar-besarnya sebagaimana bagian menimbang huruf b dalam pengadaan perangkat komputer atau elektronik yang termasuk dalam jenis pengadaan barang, untuk memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya maka pengelola pengadaan barang/jasa setelah menentukan spesifikasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan pemenuhan ...

Kasus : Pada sebuah satker Kementerian terdapat 23 eselon 2 (KPA) yang memiliki pengadaan mebeler Bagaimana strategi konsolidasi pengadaannya, baik di tingkat PA, KPA, PPK ataupun Pokja Pemilihan ? Uraikan secara singkat dan padat ! Jawab : Ada beberapa skenario yang akan saya berikan untuk berbagai kondisi, skenario tersebut silahkan ...

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia pada zaman penjajahan dikerjakan swakelola dengan masyarakat tanpa penyedia, selanjutnya pada zaman kemerdekaan Negara kemudian hadir dengan nama Departemen Pekerjaan Umum yang sebelumnya pada zaman kependudukan Belanda dikenal dengan “Burgerlijke Openbare Werken (1919)” dan kemudian menjadi “Departement van Verkeen en Waterstaat (1924)” dan saat peralihan ...