Bulan

Sejarah Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia

Jimly Asshidiqi mengemukakan bahwa istilah  konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa latin “constitutio” yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan ...

Selengkapnya

Ketenagakerjaan dan eksploitasi anak-anak

Perlindungan anak dalam sektor ketenagakerjaan di Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UU35/2014), dimana disebutkan dalam Pasal 76I berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspoitasi secara ekonomi ...

Selengkapnya

Hukum Ketenagakerjaan dan model empat sektor Steve Wadell

Sebagaimana peran dan hubungan antara masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan bisnis pada umumnya disetiap negara, di indonesia juga berlaku model empat sektor dalam lingkungan alamiah. Model lingkungan alamiah ini sebagaimana dikemukakan oleh Steve Wadell adalah dalam aspek alamiah nya sebagai sebuah kesatuan lingkungan alamiah terdiri atas keseluruhan sektor Pemerintahan, keseluruhan ...

Selengkapnya

Hukum Tata Negara, definisi dan mengapa perlu dipelajari?

Hukum tata negara memiliki pengertian yang beraneka ragam dikemukakan oleh para pakar tergantung dari sudut pandang yang dipakai, beberapa pakar tersebut mengemukakan Hukum Tata Negara antara lain : Van Vollenhoven mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang ...

Selengkapnya

Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ...

Selengkapnya

Kerusakan Lingkungan, dan penyatuan persepsi atas dikotomi Peran Pemerintah Pusat atau Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan berkelanjutan demi Keberlangsungan Lingkungan

Keberlangsungan lingkungan hidup pada negara Republik Indonesia tidak hanya menjadi perhatian dari Era Otonomi Daerah, dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memiliki pengaturan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup yang mana pada Pasal 28(H) disebutkan”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik ...

Selengkapnya

Pembangunan Daerah, Aktifitas Ekonomi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Dampak Pada Sosial Budaya dan Lingkungan

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima dan pemungutannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk diterimakan sebagai pendapatan dalam APBD, pemisahan antara alokasi keuangan dari pusat dan daerah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah-daerah dalam era otonomi daerah di era desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang ...

Selengkapnya

Konsumen dan Perlindungannya

Konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna “pemakai barang hasil produksi”, “penerima pesan iklan”, dan “pemakai jasa”, dalam relevansinya pada aktifitas pelaku usaha akan terdapat “gesekan” dan potensi permasalahan yang menghadirkan “Hukum Perlindungan Konsumen”, Konsumen itu sendiri memiliki beragam pengertian dari para ahli, yaitu : ·         AZ. Nasution (1993) ...

Selengkapnya

Peran teknologi informasi dalam layanan Pemerintah, khususnya Pemerintah Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya bila menilik penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya sudah hampir serupa dengan penerapannya pada penyelenggaraan proses bisnis pada sektor swasta, perlu diingat kembali teknoliogi informasi tidak hanya sekedar implementasi aplikasi sistem informasi dalam penunjang proses bisnis administrasi kepemerintahan untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, hal ini terlihat dari sejarah e-Government yang ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?