Tag Archives: Pemilihan Penyedia

Daerah Bisa Lakukan Skema Pengadaan Dini Mulai Juli

Pemilihan Penyedia

Perhatikan ayat (3) Pasal 18 Perpres 12/2021 bunyinya : Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kapan hal ini terlaksana? Bila memperhatikan isi ...

Selengkapnya

Bela Pengadaan di Era Perpres 12/2021

Bela Pengadaan

Bela Pengadaan dulu/sebelum Perpres 12/2021 adalah program dengan SK Kepala LKPP dan SE Kepala LKPP, yang dulunya : Bahwa Bela Pengadaan dahulu merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan : Pelaksanaan huruf a ayat (7) Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang berbunyi ...

Selengkapnya

Siapakah yang berkewenangan menentukan pemilihan peggunaan klasifikasi SBU Badan Usaha untuk pemilihan penyedia?

Pemilihan Penyedia

Mohon sharingnya.. Siapakah yg berkewenangan menentukan pemilihan peggunaan klasifikasi SBU Badan Usaha untuk pemilihan penyedia? PPK/Pokja? Misal SBU AR102, AR104, RE102, dst..   Pada dasarnya apa yang dicontohkan diatas berkaitan dengan SBU Badan Usaha untuk Pemilihan Penyedia masih berkaitn dengan Spesifikasi Teknis dan Kemampuan Pelaku Usaha. Berkaitan dengan Kemampuan Pelaku ...

Selengkapnya

Pengadaan Langsung dan pelaksanaannya

perubahan tujuan pengadaan perpres 12 tahun 2021

Berdasarkan regulasinya Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan khususnya pada Jasa Lainnya dan Barang terdapat metode Pembelian Langsung yang tidak memerlukan negosiasi teknis dan atau negosiasi harga. Selain itu Pengadaan Langsung perlu negosiasi teknis dan atau negosiasi harga. Pada dasarnya pelaksanaan keduanya melalui Pengadaan Langsung melalui Pejabat Pengadaan. Hanya saja logisnya, ...

Selengkapnya

Jasa Advertorial Pemerintah

Pemilihan Penyedia

Bagaimana strategi pengadaan jasa dengan lingkup pekerjaan advertorial pada media cetak iklan dan berita baik pada skala kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional dan media online? Prinsipnya adalah bagaimana penyedia tersebut didapatkan, ingat value for money memperhatikan 5 aspek ketepatan, mulai dari aspek tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat ...

Selengkapnya

Pengadaan pada Anggaran Perubahan Daerah

Pengendalian Kontrak Yang Baik

Sebelum DPPA-SKPD terbit, apakah boleh dilaksanakan proses/tahapan pengadaan, jawabannya boleh saja, bila proses pengadaan masih RKA Perubahan dilaksanakan proses pemilihan penyedia, namun kontraknya setelah DPPA-SKPD diterbitkan. Pada proses pemilihan penyedia dilakukan pemberian informasi bahwa ini kontrak bersyarat yang berlaku hasil pemilihannya ketika DPPA-SKPD sebagai kepastian anggaran di setujui dan jadi ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Rahasia untuk Kepentingan Negara

penunjukan langsung

Pada Penunjukan Langsung, ada kriteria khusus sebagai berikut : Pada Pasal 38 ayat (5) huruf b untuk Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang/Jasa Lainnya : barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen,perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala ...

Selengkapnya

Apakah Verifikasi Kualifikasi Tender Cepat dapat membatalkan Kemenangan Penyedia dengan Harga Terendah?

Pemilihan Penyedia

Artikel sebelumnya : Tender Cepat dan Filosofis nya Nah pertanyaan yang muncul adalah :   apakah verifikasi kualifikasi bisa membatalkan penyedia yg dengan harga terendah? Jawab : Aplikasi kadang belum sempurna, Tender Cepat itu berdasarkan aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), bisa saja, karena aplikasi SIKAP masih belum sempurna sehingga ...

Selengkapnya

e-Purchasing pada Pemda yang mengimplementasikan PA/KPA melakukan perikatan bertindak sebagai PPK

e purchasing

Karena diatur di Permendagri 77 / 2020 bahwa dalam hal melakukan perikatan, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK dan dalam hal Perangkat Daerah tidak menunjuk adanya PPK diluar PA/KPA karena memang tidak diperlukan, bagaimana transaksi e-Purchasing melalui Katalog? Pertanyaan tersebut kurang lebih bunyinya sebagai berikut : Slmt siang pak C Permisi ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?