Tag Archives: Pemilihan Penyedia

Melanjutkan materi tulisan sebelumnya Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya dengan demikian sebenarnya apakah kebutuhan pengadaan nasional kita perlu di buat aturan yang terlalu rinci? Berbicara tentang aturan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang aturannya sebagaimana artikel : Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya Ngerumpi ...

Pasal 1 angka 20 Perpres 16 tahun 2018 berbunyi E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan E-Marketplace Merupakan salah satu kebijakan dalam Pasal 5 huruf d sebagaimana berikut : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : d. mengembangkan E-marketplacePengadaan Barang/Jasa; Pengembangan E-Marketplace ini selanjutnya diatur ...

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 41 Perpres 16 tahun 2018, proses Pemilihan Penyedia terdiri atas : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Tender Cepat Tender/Seleksi Kemudian ada Pengadaan Khusus yang diatur dalam Bab VIII, yaitu : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pengadaan ...

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat metode pemilihan Penyedia. Nah, istilah Tender disebutkan dalam Pasal 1 angka 36 : tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Berkaitan dengan tender, selain yang diadakan di dalam negeri, juga diatur dalam Pasal 1 angka ...

Ada 2 skenario, bisa dengan Pengadaan Langsung tapi boleh juga dengan Pengadaan Khusus untuk Pengadaan Dikecualikan. Bila Pengadaan Langsung berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (7) dilaksanakan sebagai berikut : (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan ...

Pembangunan Gedung Kantor yang termasuk dalam Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Perpres 16/2018 dapat diberlakukan Jaminan Penawaran dan sanggah banding, apabila diperlukan Jaminan Pemeliharaan maka dapat diberlakukan. Diwajibkan pengenaan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan uang muka (apabila penyedia menagih). Pada Kab. X tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke UKPBJ ...

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan yang diatur dalam Pasal 25 perpres 16/2018 terdiri atas kegiatan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, penetapan rancangan kontrak, penetapan uang muka, dan penetapan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jeminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk ditetapkan oleh PPK untuk ...

Kasus Apabila kantor Anda membutuhkan pengadaan AC dengan nilai pagu 298 juta, metode pemilihan apa saja yang akan/bisa Anda lakukan ? Analisis dan Jawaban Pembelian AC dengan pagu nilai Rp 298.000.000 (Dua sembilan puluh delapan juta rupiah)adalah Pengadaan Barang dapat dilakukan dengan merujuk pada pasal 38 ayat (1), yang terlebih ...

Pe Artikel ini berkelanjutan dari artikel sebelumnya yaitu : Contoh Instrumen Pemberian Penjelasan Pemberian Penjelasan tugas Pokmil, namun bukan berarti PPK tidak ada andil Pemberian Penjelasan, tahap menunggu pertanyaan untuk menjawab? Pemberian Penjelasan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan formalitas sekedarnya atau tahapan strategis untuk keberhasilan proses pengadaan? Pengalaman ...

Pengantar Dalam artikel sebelumnya berkaitan dengan Kraljic Matriks yang dapat dibaca pada tautan-tautan berikut ini : Kraljic Matrix dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Titik Temu Antara Keinginan Penyedia dan Keinginan Pengguna Matriks Tanggapan Pemasok dan Perspektif Pasokan Sebagai Respon dari Matriks Kraljic Perlu dibahas lebih lanjut hirarki kebutuhan dari pemasok/penyedia/pelaku ...