PEMERINTAHAN

Dikutip dari : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa – Ayo Semarang AYOSEMARANG.COM – Awal tahun 2022, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah langsung tancap gas dalam mendukung suksesnya pengelolaan Dana Desa. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Sosilisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dilakukan secara daring pada hari ...

Saat ini telah berdiri berbagai perusahaan / kelompok yang sifatnya kewirausahaan yang melakukan tindakan yang memedulikan keberlangsungan lingkungan hidup, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan hal-hal positif yang tidak sekedar mencari keuntungan. Sociopreneur ini adalah tindakan dari organisasi (umumnya sifatnya adalah organisasi masyarakat) yang bergerak tidak hanya mengambil keuntungan semata namun ada ...

Para Pelaku Pengadaan menurut Pasal 8 Perpres PBJP adalah : PA KPA PPK Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyelenggara Swakelola Penyedia Beberapa peran diatas walau di dominasi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ASN baik dari PNS maupun PPPK) dapat dijabat juga dari non-PNS dengan berbagai peran seperti Probity Advisor, Pemberi Keterangan ...

Untuk di APBN sudah ada Kartu Kredit Pemerintah, pemberlakuan PPN pun sudah mengikuti aturan dengan tidak mengenakan ketentuan PPN kepada hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak mengenakan PPN kepada Non-PKP. PKP berdasarkan website DJP Kemenkeu : Pengusaha Kena Pajak | Direktorat Jenderal Pajak Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa ...

Kebijaksanaan Perekonomian bertumbuh itu harapan kita semua, meningkatkan kepercayaan masyarakat itu hal yang tidak kalah penting. Pajak pusat seperti PPN, pungutlah pada pelaku usaha PKP, jalankan UU secara berkeadilan, tidak semua pelaku usaha punya omzet milyaran dalam setahun hingga menjadi PKP dan dipungut PPN, bagi pelaku Usaha Non-PKP maka cukup ...

Download di : perpres-nomor-50-tahun-2022

Sudah dirilis dan diundangkan Peraturan : Permen PANRB No. 7 Tahun 2022 Peraturan diatas berbunyi judulnya : “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi”   Isinya Baru semua dan mencabut Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ...

UU 1/2022 mencabut berbagai UU, salah satunya adalah UU 28/2009 Selainnya ya keterkaitan dengan Hal teknis terkait Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Ada waktu yang cukup untuk penerapan UU baru ini harusnya….. tidak seperti Peraturan Pebeje ada waktu cukup seharusnya untuk menerapkan regulasi baru ini, tapi regulasi ini sedikit banyak ...

Berikut ini adalah beberapa artikel yang kami himpun dari berbagai sumber yang tercantum berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Isi kami kutip dengan menyalin apa adanya, mari disimak :     Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia ...

Malas yang produktif, sesuatu yang paradoksial dan saling bertentangan satu sama lain…. Malas kok produktif? Saya adalah Kasubag (eselon IV.a) yang menjadi Jabfung ahli muda per 31 Desember 2021 ini, yang saya lakukan adalah beradaptasi sesegera mungkin, jadi saya melakukan apa yang biasa saya lakukan “ditambah” melengkapin administrasi dan lebih ...