Bila : Hibah berupa Barang/Jasa, maka proses Pengadaannya dilaksanakan dengan Peraturan Pengadaan Pemerintah Hibah berupa penyaluran dana, maka menggunakan peraturan Pengelolaan Keuangan Bagi Pemerintah Daerah maka dasar hukum pengelolaan hibah meliputi : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 ...
SelengkapnyaPEMERINTAHAN
Mereduksi Proses Tender dengan e-Purchasing
Tender Cepat/ Tender Terkadang masih dipersepsikan sebagai metode pemilihan yang utama, namun sebenarnya Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menyiratkan bahwa proses pemilihan penyedia dengan Tender bukanlah yang terutama, mari lihat Pasal 38 ayat (1) Perpres PBJP disana terlihat bahwa metode pemilihan diurutkan sebagai berikut : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan ...
SelengkapnyaRefocussing dan Kalibrasi Mindset Tujuan menjadi ASN
Kalau motivasi menjadi ASN itu cuma mau pekerjaan santai dengan kepastian penghasilan di hari tua, mungkin perlu dipikir lagi motivasi nya, karena KemenpanRB sudah mentransformasi ASN menjadi hal yang berbeda dengan apa yang sudah dialami kebanyakan ASN yang sudah ada Jenjang karir ASN mulai saat ini sudah berbasis sistem merit ...
SelengkapnyaSPBE, bagaimana implementasinya dapat berhasil?
SPSE dari LPSE itu adalah SPBE paling umum digunakan di berbagai K/L/Pemda, siap menggunakan SPSE dijamin sukses menggunakan SPBE lainnya….. Sebaliknya bila masih belum biasa, ya jangan harap SPBE lainnya lancar…. SPSE digunakan untuk apa saja sih? Mengumumkan RUP (Hayo apakah ada yang sudah mengumumkan RUP setelah RKA/DPA disahkan dengan ...
SelengkapnyaSosialisasi Dana Desa bersama Kanwil DjPB Jawa Tengah Kementerian Keuangan (Ulasan dan Dokumentasi)
Dikutip dari : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa – Ayo Semarang AYOSEMARANG.COM – Awal tahun 2022, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah langsung tancap gas dalam mendukung suksesnya pengelolaan Dana Desa. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Sosilisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dilakukan secara daring pada hari ...
SelengkapnyaOrganisasi Masyarakat sebagai Sociopreneur dan Swakelola PBJ Pemerintah
Saat ini telah berdiri berbagai perusahaan / kelompok yang sifatnya kewirausahaan yang melakukan tindakan yang memedulikan keberlangsungan lingkungan hidup, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan hal-hal positif yang tidak sekedar mencari keuntungan. Sociopreneur ini adalah tindakan dari organisasi (umumnya sifatnya adalah organisasi masyarakat) yang bergerak tidak hanya mengambil keuntungan semata namun ada ...
SelengkapnyaMenapaki jalan sebagai Ahli Pengadaan Pemerintah
Para Pelaku Pengadaan menurut Pasal 8 Perpres PBJP adalah : PA KPA PPK Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyelenggara Swakelola Penyedia Beberapa peran diatas walau di dominasi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ASN baik dari PNS maupun PPPK) dapat dijabat juga dari non-PNS dengan berbagai peran seperti Probity Advisor, Pemberi Keterangan ...
SelengkapnyaKartu Kredit Pemerintah Daerah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk di APBN sudah ada Kartu Kredit Pemerintah, pemberlakuan PPN pun sudah mengikuti aturan dengan tidak mengenakan ketentuan PPN kepada hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak mengenakan PPN kepada Non-PKP. PKP berdasarkan website DJP Kemenkeu : Pengusaha Kena Pajak | Direktorat Jenderal Pajak Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa ...
SelengkapnyaPajak berkeadilan dan proporsional
Kebijaksanaan Perekonomian bertumbuh itu harapan kita semua, meningkatkan kepercayaan masyarakat itu hal yang tidak kalah penting. Pajak pusat seperti PPN, pungutlah pada pelaku usaha PKP, jalankan UU secara berkeadilan, tidak semua pelaku usaha punya omzet milyaran dalam setahun hingga menjadi PKP dan dipungut PPN, bagi pelaku Usaha Non-PKP maka cukup ...
SelengkapnyaPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.
Download di : perpres-nomor-50-tahun-2022
Selengkapnya