Bagi saya Pekerjaan sebagai Administrator mungkin tidak berbeda dengan pekerjaan lain. Yang berbeda adalah intensitas dan tanggung jawabnya. Pada pekerjaan saya saat ini, saya sudah berada di kantor paling lambat pukul 8 pagi. Jika tidak ada rapat dengan pimpinan atau kegiatan dengan perangkat daerah lainnya yang harus saya hadiri, maka ...
SelengkapnyaPEMERINTAHAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor : SK. 800.2.1/1683/DPUPR-KB/V/2024 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR SECARA BERKELANJUTAN DAN BERLANDASKAN KEBIJAKAN YANG SEHAT DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
Tautan Unduhan Klik : 1683_pedoman_pengembangan_kompetensi_berkelanjutan_dan_sehat_signed
SelengkapnyaIdentifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Keuangan
Bagaimana bila anggaran dalam sebuah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki alokasi yang kurang, sehingga tidak sebatas paket tersebut tidak diminati penyedia, namun anggaran pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurang? Lakukan penyesuaian, misal : Jasa Pengadaan Internet memerlukan Rp4Milyar, namun anggaran yang diberikan Rp2,5Milyar saja, kalau terjadi ini maka mungkin ...
SelengkapnyaStrategi Percepatan Melibatkan UKPBJ dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Pemerintahan
Melakukan percepatan untuk antisipasi kelangsungan layanan bila terdapat kendala berulang serta menghasilkan diskresi yang dapat dilakukan, dengan cara: deteksi paket-paket pekerjaan yang berpotensi menembus / melampaui tahun deteksi implikasi kesehatan pengelolaan keuangan, evaluasi dinas/badan secara berkala untuk dievaluasi rutin sehingga tidak terulang berita acara / dokumen dari informasi diatas digunakan ...
SelengkapnyaInspirasi Kepemimpinan dan Good Practice Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
Kesalahan atau Kesengajaan…. Tipis.
PBJP itu proses administrasi, terkadang lupa dan lalai dalam menyusun HPS menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dihitung dengan keahlian, hal ini bila lalai dilakukan bisa saja terjadi karena memang belum cakap dan kompeten. Namun bila terjadi berulang kali dan terjadi karena kesengajaan, maka disini bukan lagi belum cakap dan ...
SelengkapnyaBirokrasi Kelas Dunia
Di dorongnya : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Massif nya dukungan Pelaku Usaha agar masuk dalam Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Kemudahan pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Pengintegrasian layanan pada generasi terbaru pelayanan terpadu satu pintu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dll merupakan upaya Pemerintah untuk menghadirkan ...
SelengkapnyaJangan secara tidak sadar melakukan pungli
Saat ini para ASN sudah diberi kemudahan untuk melakukan tindakan berusaha sebagai pelaku usaha di kehidupan sehari-hari…. Misal sebagai ASN kita dapat melakukan pembukaan jasa cuci kendaraan, sekali cuci kita dapat mengenakan tarif Rp50.000 tanpa harus melakukan analisa, ikuti saja harga pasar dan beres. Di Pemerintahan tempat tugas kita keseharian ...
SelengkapnyaHibah baik berupa Barang/Jasa atau Penyaluran Dana
Bila : Hibah berupa Barang/Jasa, maka proses Pengadaannya dilaksanakan dengan Peraturan Pengadaan Pemerintah Hibah berupa penyaluran dana, maka menggunakan peraturan Pengelolaan Keuangan Bagi Pemerintah Daerah maka dasar hukum pengelolaan hibah meliputi : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 ...
SelengkapnyaMereduksi Proses Tender dengan e-Purchasing
Tender Cepat/ Tender Terkadang masih dipersepsikan sebagai metode pemilihan yang utama, namun sebenarnya Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menyiratkan bahwa proses pemilihan penyedia dengan Tender bukanlah yang terutama, mari lihat Pasal 38 ayat (1) Perpres PBJP disana terlihat bahwa metode pemilihan diurutkan sebagai berikut : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan ...
Selengkapnya