PEMERINTAHAN

Para Pelaku Pengadaan menurut Pasal 8 Perpres PBJP adalah : PA KPA PPK Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyelenggara Swakelola Penyedia Beberapa peran diatas walau di dominasi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ASN baik dari PNS maupun PPPK) dapat dijabat juga dari non-PNS dengan berbagai peran seperti Probity Advisor, Pemberi Keterangan ...

Untuk di APBN sudah ada Kartu Kredit Pemerintah, pemberlakuan PPN pun sudah mengikuti aturan dengan tidak mengenakan ketentuan PPN kepada hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak mengenakan PPN kepada Non-PKP. PKP berdasarkan website DJP Kemenkeu : Pengusaha Kena Pajak | Direktorat Jenderal Pajak Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa ...

Kebijaksanaan Perekonomian bertumbuh itu harapan kita semua, meningkatkan kepercayaan masyarakat itu hal yang tidak kalah penting. Pajak pusat seperti PPN, pungutlah pada pelaku usaha PKP, jalankan UU secara berkeadilan, tidak semua pelaku usaha punya omzet milyaran dalam setahun hingga menjadi PKP dan dipungut PPN, bagi pelaku Usaha Non-PKP maka cukup ...

Download di : perpres-nomor-50-tahun-2022

Sudah dirilis dan diundangkan Peraturan : Permen PANRB No. 7 Tahun 2022 Peraturan diatas berbunyi judulnya : “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi”   Isinya Baru semua dan mencabut Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ...

UU 1/2022 mencabut berbagai UU, salah satunya adalah UU 28/2009 Selainnya ya keterkaitan dengan Hal teknis terkait Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Ada waktu yang cukup untuk penerapan UU baru ini harusnya….. tidak seperti Peraturan Pebeje ada waktu cukup seharusnya untuk menerapkan regulasi baru ini, tapi regulasi ini sedikit banyak ...

Berikut ini adalah beberapa artikel yang kami himpun dari berbagai sumber yang tercantum berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Isi kami kutip dengan menyalin apa adanya, mari disimak :     Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia ...

Malas yang produktif, sesuatu yang paradoksial dan saling bertentangan satu sama lain…. Malas kok produktif? Saya adalah Kasubag (eselon IV.a) yang menjadi Jabfung ahli muda per 31 Desember 2021 ini, yang saya lakukan adalah beradaptasi sesegera mungkin, jadi saya melakukan apa yang biasa saya lakukan “ditambah” melengkapin administrasi dan lebih ...

Masih ya soal ini 😁 Kronologis : PP 12/2019 adalah aturan sebelum adanya keputusan penyederhanaan birokrasi Pertengahan 2019 muncul keputusan untuk penyederhanaan birokrasi PMDN 77/2020 adalah aturan spesifik terkait yang aktual dalam pelaksanaan keuangan daerah, dalam hal ini PMDN 77/2020 merupakan Peraturan yang dimandatkan oleh PP agar Mendagri membuat aturan ...

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (PermenPANRB 17/2021) mengatur pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan dari Pejabat Sttrktural menjadi Pejabat Fungsional. Saya termasuk orang yang dilantik dari 143.115 Pejabat Struktural Pemda Dilantik Jadi Fungsional, ...