Termasuk dalam Pengadaan Dikecualikan, rujukan pelaksanaannya pada PerLKPP 5/2021. Yang perlu disiapkan oleh PPK : Spesifikasi / Kriteria Teknis / KAK; RAB dengan memperhatikan pagu anggaran; rancangan kontrak yang spesifik dengan produk; perkiraan harga pasar barang/jasa; Dapat dilakukan dengan kompetisi untuk nilai diatas Rp200.000.000, bila nilainya diatas 200juta tapi ...
SelengkapnyaTag Archives: Pengadaan Khusus
Perjalanan Dinas dan Komponennya pada Perencanaan Pengadaan
Tanya pak… Apakah perjalanan dinas biasa ini di jadikan 1 paket di swakelola atau kah hrus di pecah ?.. uang hariannya ke swakelola… penginapan, transportasi dan lainnya ke penyediaan dalm swakelola Jawaban saya : Uang harian karena yang menerima adalah pelaksana penyelenggara swakelola maka jadi swakelola Sisanya dapat disatukan ...
SelengkapnyaPemanfaatan Pengadaan Darurat
Pernah ada hal seperti ini ditanyakan kepada saya : bagaimana belanja BHP pemulazaran/ peti jenazah di APBD.. pengadaan langsungkah atau kita pakai pengadaan darurat ayat (1) Pasal 59 Perpres 12/2021 : Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri ...
SelengkapnyaBolehkah KPA Unit Organisasi Bersifat Khusus (Direktur RSUD) menetapkan PPK?
Tidak Boleh Jelas bahwa kewenangan KPA pada Pemda terbatas, KPA pada Pemda tidak memiliki peluang pendelegasian semua tugas dan kewenangan seperti KPA APBN. Tapi sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana PP Perangkat Daerah beserta Perubahannya KPA di RSUD yang merupakan Direktur memiliki kewenangan “KPA rasa PA”? Jawabannya benar dari aspek ...
SelengkapnyaPenelitian sebagai Pengadaan Khusus
Pada dasarnya Penelitian dapat menghasilkan sebuah produk, sebagaimana definisi Produk dalam definisi Perpres PBJP pada Pasal 1. Namun prinsipnya penelitian dengan menghasilkan sebuah barang/jasa bersifat final tidaklah sama. Dalam bidang keilmuan, sebuah penelitian tidak bisa diharapkan selalu berhasil dan menghasilkan produk yang sudah bersifat final, bahkan dalam kondisi tertentu terdapat ...
SelengkapnyaKomposisi Pelaku PBJ di RSUD
Rumah Sakit Daerah merupakan Unit Kerja bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disini muncul KPA dengan citarasa PA, implementasinya seorang Direktur RSUD menjadi KPA dari Dinas Kesehatan sebagai PA, namun pada dasarnya pada pengelolaan RSUD, Direktur adalah KPA dengan keleluasaan PA. ...
SelengkapnyaPengadaan pada BLUD
Pertanyaan obrolan di pagi hari ini tanggal 5 Januari 2021. Pak nanya utk proses tender di BLUD, walaupun mereka sudah punya aturan direktur tapi proses tender tetap di UKPBJ gitu kah? BLUD dalam proses pengadaannya termasuk dalam Pengadaan Khusus –> Pengadaan Dikecualikan –>BLU/BLUD. Jawaban saya : RSUD punya dua skema ...
SelengkapnyaJasa Advertorial Pemerintah
Bagaimana strategi pengadaan jasa dengan lingkup pekerjaan advertorial pada media cetak iklan dan berita baik pada skala kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional dan media online? Prinsipnya adalah bagaimana penyedia tersebut didapatkan, ingat value for money memperhatikan 5 aspek ketepatan, mulai dari aspek tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat ...
SelengkapnyaPengadaan Khusus dengan Skema Pengadaan Darurat, apa yang dilarang?
Pengadaan Khusus salah satunya adalah Pengadaan darurat, skema ini digunakan untuk mencegah market failure untuk tidak terjadi kegagalan memperoleh barang/jasa pemerintah bagi keselamatan orang banyak, relaksasi dibandingkan pengadaan reguler bukan berarti boleh dilakukan secara serampangan dan sembarangan, apa saja yang dilarang? Pada prinsipnya hal-hal yang melanggar tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, ...
Selengkapnyaruang lingkup Perpres No. 12 Tahun 2021
Cakupan Ruang Lingkup Perpres 12/2021 sampai dimana? Apakah mencakup APBN/APBD saja? atau hingga BUMN atau BUMD atau APBDes? Jawabannya ada di Pasal 2 : Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran ...
Selengkapnya