Tag Archives: Pengadaan Khusus

Contoh Kasus : Implementasi Pengadaan Dikecualikan Akomodasi dan Tiket dengan Pengadaan Langsung atau Pengadaan Khusus Dikecualikan Kompetisi dan Non-Kompetisi

Implementasi Pengadaan Dikecualikan Akomodasi Dan Tiket Dengan Pengadaan Langsung Atau Pengadaan Khusus Dikecualikan Kompetisi Dan Non Kompetisi

Ada 2 skenario, bisa dengan Pengadaan Langsung tapi boleh juga dengan Pengadaan Khusus untuk Pengadaan Dikecualikan. Bila Pengadaan Langsung berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (7) dilaksanakan sebagai berikut : (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Permenlu 1 Tahun 2019 Pbjp Di Luar Negeri

PBJP di luar negeri tidak menggunakan tata cara sebagaimana pengadaan pada umumnya karena : Terdapat kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat perbedaan ketentuan sehingga harus menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat (Pasal 60 ayat (2) Perpres 16/2018). Penyedia nya tidak di Indonesia, persyaratannya berbeda, dan hal-hal lain yang perlu pengaturan ...

Selengkapnya

PaDi – Pasar Digital

Kereta Api Indonesia

Bila pada Pengadaan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (UMK) ada Bela Pengadaan yang dikelola oleh LKPP berkerjasama dengan para PPMSE, pada BUMN terdapat program serupa untuk belanja BUMN kepada para UMK, program ini disebut Pasar Digital (PaDi) BUMN yang dikoordinir Kementerian BUMN. Karena prinsipnya serupa ...

Selengkapnya

Unforeseen Condition, Force Majeur, dan Hardship

Unforeseen Condition Force Majeur Dan Hardship

Keadaan Kahar Dikenal juga sebagai Force Majeure atau keadaan kahar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai : “suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban ...

Selengkapnya

Badan Layanan Umum dan Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari keseluruhan APBN dan/atau APBD baik dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Pengadaan Khusus Pengadaan Khusus diatur dalam Bab VIII Perpres 16/2018 terdiri atas : Pengadaan Barang/Jasa ...

Selengkapnya

Beda Keadaan Kahar dan Keadaan Darurat

Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keadaan Darurat merupakan upaya untuk mengatasi kondisi dimana kebutuhan atas Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan fleksibilitas agar pelaku usaha dapat segera ditunjuk menjadi Penyedia sehingga tidak terjadi kegagalan pasar / market failure, namun seringkali Pengadaan Darurat dipersepsikan sama dengan ...

Selengkapnya

PBJP Khusus- Dikecualikan UU Lainnya

Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) mengecualikan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dibunyikan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan pengadaan dikecualikan lainnya dalam peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres ...

Selengkapnya

Pengadaan Dikecualikan – Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d  diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Pembahasan Ketentuan tentang Praktik Bisnis yang ...

Selengkapnya

Pengadaan Dikecualikan – Badan Layanan Umum

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Prinsip Pengadaan Dikecualikan pada Badan Layanan ...

Selengkapnya

Pembahasan Lengkap Pengadaan Khusus

Artikel berkaitan Pengadaan Khusus dari website ini adalah : https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-pada-blud/ https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ Pendahuluan Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tata cara belanja barang/jasa dalam APBN dan APBD ternyata tidak secara menyeluruh memiliki karakteristik yang homogen mengingat pemanfaatan APBN dan/atau APBD ternyata dalam ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?