Tag Archives: Pengadaan Khusus

Badan Layanan Umum dan Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari keseluruhan APBN dan/atau APBD baik dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Pengadaan Khusus Pengadaan Khusus diatur dalam Bab VIII Perpres 16/2018 terdiri atas : Pengadaan Barang/Jasa ...

Selengkapnya

Beda Keadaan Kahar dan Keadaan Darurat

Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keadaan Darurat merupakan upaya untuk mengatasi kondisi dimana kebutuhan atas Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan fleksibilitas agar pelaku usaha dapat segera ditunjuk menjadi Penyedia sehingga tidak terjadi kegagalan pasar / market failure, namun seringkali Pengadaan Darurat dipersepsikan sama dengan ...

Selengkapnya

PBJP Khusus- Dikecualikan UU Lainnya

Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) mengecualikan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dibunyikan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan pengadaan dikecualikan lainnya dalam peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres ...

Selengkapnya

Pengadaan Dikecualikan – Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d  diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Pembahasan Ketentuan tentang Praktik Bisnis yang ...

Selengkapnya

Pengadaan Dikecualikan – Badan Layanan Umum

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Prinsip Pengadaan Dikecualikan pada Badan Layanan ...

Selengkapnya

Pembahasan Lengkap Pengadaan Khusus

Artikel berkaitan Pengadaan Khusus dari website ini adalah : https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-pada-blud/ https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ Pendahuluan Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tata cara belanja barang/jasa dalam APBN dan APBD ternyata tidak secara menyeluruh memiliki karakteristik yang homogen mengingat pemanfaatan APBN dan/atau APBD ternyata dalam ...

Selengkapnya

Market Failure Dalam Pengadaan Keadaan Darurat

Artikel sebelumnya yang membahas terkait Pengadaan Darurat sebagai berikut : https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ https://christiangamas.net/identifikasi-kebutuhan-penganggaran-dan-pemaketan-dalam-pengadaan-penanganan-keadaan-darurat/ https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/keadaan-darurat/ https://christiangamas.net/belanja-tidak-terduga/ https://christiangamas.net/pengadaan-unit-ambulance-baru-dalam-keadaan-wabah-optimasi-atau-regulasi/ https://christiangamas.net/pembentukan-harga-nintendo-switch-sebuah-analogi-pembentukan-harga/ https://christiangamas.net/pemberlakuan-pengadaan-yang-tidak-dikenakan-pajak-pertambahan-nilai/ https://christiangamas.net/serba-serbi-pengadaan-kendaraan-bersumber-dari-dak/ “There must also be a consideration of the need to protect market competition, and not to discriminate against other potential suppliers. The safest areas for supplier development are therefore those where ...

Selengkapnya

Aspek Strategis dalam Pinjaman/Hibah dalam dan/atau Luar Negeri

Pendahuluan Lingkup yang diberlakukan dalam pengaturan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) selain mengatur Pengadaan Barang/Jasa di lingkunganKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, juga mengatur pada : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman ...

Selengkapnya

Pengadaan Khusus pada BLU/BLUD

Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki pondasi yang terdiri atas : Etika Kebijakan Prinsip Tujuan Berdasarkan pondasi dalam Perpres 16/2018 tersebut, dalam keadaan khusus diperlukan pengaturan khusus yang mengatur adanya situasi khusus yang dikategorikan “Pengadaan Khusus”. Artikel Terkait Pengadaan Khusus Sebelum membahas tentang pengadaan khusus secara mendalam, terdapat beberapa artikel Pengadaan ...

Selengkapnya

Sense of Crisis dan kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dan Aspek tidak sekedar Pengadaan (Value Creation)

Pada artikel sebelumnya yang bisa dibaca disini saya pernah menyampaikan bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat tidak melulu fokus pada belanja barang atau konstruksi untuk ruang isolasi semata, ada aspek lain untuk perlindungan tenaga medis, di beberapa daerah hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana Hotel/Penginapan yang ada di ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?