Tag Archives: Persiapan

Apakah Surat Pesanan termasuk Rancangan Kontrak yang perlu ditetapkan?

Pengantar Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c disebutkan salah satu tugas PPK adalah “Menetapkan Rancangan Kontrak”, pasal 28 menyebutkan bahwa Bentuk Kontrak terdiri atas : bukti pembelian/pembayaran kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan Sebagaimana judul artikel, Apakah Surat Pesanan termasuk Rancangan Kontrak yang perlu ditetapkan? ...

Selengkapnya

Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Masalah I – HPS

Pengantar Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak selalu terjadi akibat “kriminalisasi”, kriminalisasi merupakan sebuah “dampak” alih-alih merupakan akar masalah, pada artikel sebelumnya yaitu Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan https://christiangamas.net/kesalahan-umum-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ telah dibahas 4 (empat) “kesalahan umum” yang mana akan menjadi permasalahan apabila tidak diperhatikan, artikel sambungan ini akan membahas ...

Selengkapnya

Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi) Sebelum DIPA/DPA Ditetapkan

Peraturan Presiden Pengadaan Barang / Jasa atau familiar disingkat Perpres 16 tahun 2018 memungkinkan proses Pengadaan dapat dilaksanakan mendahului kepastian anggaran sejak proses perencanaan telah dilakukan, apa dasar hukumnya? Tahapan Perencanaan Pasal 18 Perpres 16 tahun 2018 mengatur tentang Perencanaan Pengadaan, pada ayat (1) disebutkan tahapan perencanaan adalah sebagai berikut ...

Selengkapnya

Cara Menyusun Harga Perkiraan Sendiri Jasa Kebersihan Berbasis Keluaran

Jasa Kebersihan merupakan jasa yang diperlukan untuk memastikan gedung kantor kita bersih dan nyaman untuk menjadi tempat kerja sehari-hari, konon katanya “Bekerja itu Ibadah” maka tidaklah berlebihan bila kita menjadikan kantor sebagai tempat kerja kita untuk ekstra bersih. Harga Perkiraan Sendiri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jasa Kebersihan dapat dilakukan dengan ...

Selengkapnya

Konsolidasi Pengadaan

Konsolidasi Pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) diatur dalam Pasal 21. Tingkat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Pasal 21 ayat (1) Perpres 16/2018 berbunyi : Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia Pasal 21 ...

Selengkapnya

Upah Minimum dan Konsep “Upah Sundulan” dalam Penyusunan HPS

Pendahuluan Berbicara terkait Upah Minimum tentunya erat berkaitan dengan kebijakan Pengupahan dalam Ketenagakerjaan. Ruang lingkup Kebijakan Pengupahan muncul karena pengupahan menjadi hak pekerja yang mesti didahulukan dibandingkan kebijakan maupun kewajiban lain yang harus dikedepankan oleh pengusaha, sehingga dalam kaitannya pada pengupahan merupakan hal yang mesti didahulukan dibandingkan kewajiban-kewajiban lain yang ...

Selengkapnya

Spend Management Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spend Management Dalam terminologi Supply Chain Management merupakan pengelolaan aliran keluar dana dalam rangka pembelian barang dan jasa. Istilah ini dikemukakan dengan merujuk kepada serangkaian aktifitas yang menjadi pedoman  tatakelola dalam melakukan pembelian barang/jasa, baik itu berupa alih daya ketenagakerjaan/sumber daya antar organisasi, pengadaan konvensional, pengadaan secara elektronik, dan manajemen ...

Selengkapnya

Program Mutu dalam Pelaksanaan Kontrak, jangan (sering) dilupakan

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau Perpres pengadaan atau Perpres Pebeje, atau Perpres PBJP, atau Perpres16/2018 atau apapun istilahnya, seringkali masih dipandang untuk proses pengadaan yang melalui tender/seleksi semata. Padahal Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mendorong Pelaksanaan Kontrak yang lebih baik, salah ...

Selengkapnya

Pengadaan Unit Ambulance baru dalam keadaan wabah? optimasi atau regulasi?

Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat mengatur relaksasi prosedur untuk memperoleh sebuah barang/jasa dalam keadaan yang memerlukan penanganan cepat dan tanggap berkaitan dengan kebutuhan publik saat masa darurat ditetapkan. Sebut saja ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?