Jawabannya TIDAK Dalam Perpres PBJP kita tidak menghapuskan tentang Daftar Hitam. Hanya saja persepsinya Daftar Hitam ini adalah upaya terakhir, dalam hal ini lebih ditonjolkan adalah Pembinaan kepada kualitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian maka lahirlah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha ...
Selengkapnya
Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dengan tambahan penulisan kalimat penutup : dikenai sanksi administratif. Apa Saja Sanksi Administratif itu? Pada Pasal 78 ayat (4) : ...
Selengkapnya
Pendahuluan Dalam Proses Pemilihan Penyedia, ketika dalam satu paket pengadaan barang ada pt x dan pt y yang direkturnya sama nama dan no ktp nya sama, apa yang sebaiknya dilakukan? Aspek Regulasi Dalam Etika Pengadaan diatur di Pasal 7 Perpres Pengadaan : (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa ...
Selengkapnya
Pembuka Salah satu rekan Procurement Probity Advisor (PRO-PA) menuliskan sebuah artikel yang menarik berkaitan dengan Sanksi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Berikut ini adalah artikel menarik tersebut. Pendahuluan Halo sobat kredibel, salam pengadaan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan YME dan dalam keadaan sehat. Sobat kredibel yang saya cintai dan bangkan, ...
Selengkapnya
Dongeng fiktif soal Diskusi terkait daftar hitam, pertanyaan : 1: sedikit tanya minta saran pengalaman: kita ada pengadaan yg telah sampai tahap pembuktian kualifikasi, calon pemenang nya sudah dalam pengusulan daftar hitam, surat pengajuan daftar hitam oleh PA. Posisi baru direview BPK di daerah lain, informasi diperoleh dari media koran, ...
Selengkapnya