Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa by. Christian Gamas (Pemikir tata kelola, etika, dan mitigasi risiko PBJP) – blog pemerintahan, pengadaan barang/jasa pemerintah- – video – podcast – catatan – senarai ringkas – tulisan singkat – pendapat – serba serbi – suplementasi kuliah / tutorial / webinar

Makalah : TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN: TELAAH UNSUR PENYEBAB, MANFAAT STRATEGIS, DAN EVALUASI 5C PADA PT BINA NUSANTARA (STUDI KASUS)

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Kebijakan dan Manajemen Bencana” : Jelaskan 4 unsur yang meny...
Makalah : ANALISIS KRITIS PERILAKU KORUPSI, KRISIS KETELADANAN, DEGRADASI TATA KELOLA, DAN KEGAGALAN ETIKA – STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PARA MENTERI

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Komunikasi Pemerintahan” : Sebagai sebuah negara yang berteka...
Makalah : Dinamika Ekologi Pemerintahan: Pengaruh Dimensi Waktu, Ruang, Dan Konteks Terhadap Hubungan Timbal Balik Sistem Pemerintahan Dan Visi Misi Organisasi

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Ekologi Pemerintahan” : Soal : Secara ekologis, visi, dan mis...
Makalah: Analisis Penerapan Hukum Wagner (Law of Ever Increasing State Activity) pada Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Tata Kelola Keuangan Pemerintahan” : Soal : Hukum...
Analisis Kritis Dikotomi Etika: Konvergensi Pemikiran Aristoteles, Plato, Minangkabau, dan Siri’ dalam Kepemimpinan Publik

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah Etika Pemerintahan : Etika Barat sering dianggap lebih individ...
Uang Muka Wajib Dijamin: Membaca Logika Pasal 29 dan 34 Perpres PBJP

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), uang muka sering dipahami hanya sebagai fasilitas percepatan bagi penyedia. Padahal, jika dibaca secara utuh, ...
Pengadaan Berkelanjutan Era Perpres 46/2025: Jangan Sekadar “Centang” RUP, Kenali Urgensi Green Soft Talent Management (GSTM)

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kita sering kali dihadapkan pada rutinitas yang seolah-olah mengutamakan pemenuhan syarat administratif...
Format RFI siap pakai

Setelah membaca : RFI : Sonar dalam Radar Pengadaan Dari RFI ke Spesifikasi: Menjembatani Pasar dan Kebutuhan Nyata Berdasarkan artikel-artikel tersebut, berikut ini...
Dari RFI ke Spesifikasi: Menjembatani Pasar dan Kebutuhan Nyata

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), satu kesalahan klasik yang sering terjadi adalah jarak antara apa yang dibutuhkan dan apa yang disediakan oleh...
RFI : Sonar dalam Radar Pengadaan

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), banyak yang masih menganggap Request for Information (RFI) sebagai sekadar dokumen pelengkap. Padahal, jika di...
Industri Kreatif dalam PBJP: Ketika Gagasan Dihargai… atau Justru Dicurigai

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering dipahami sebagai aktivitas administratif: menyusun spesifikasi, memilih penyedia, lalu mengeksekusi kontrak. Namun jik...
Strategi Pengadaan pada Kuadran Leverage: Bukan Sekadar Cepat, Tapi Tepat

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak semua paket pengadaan diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah...
Ketika “Darurat” Kehilangan Makna: Refleksi atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Situasi Khusus

Ketika “Darurat” Kehilangan Makna: Refleksi atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Situasi Khusus Walau saya sudah pernah menuliskan bahwa Mekanisme Pengadaan Khusus Penga...
Link JDIH : Konsolidasi Perpres PBJP Resmi LKPP

Dapat diakses pada : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/konsolidasi/konsolidasi-nomor-46-tahun-2025 Atau unduh file PDF nya di sini : disini ...
Bentuk Kontrak Itu Bukan Selera Administrasi (tidak bisa suka-suka verifikator)

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sering kali persoalan muncul bukan karena aturan tidak ada, tetapi karena aturan yang sudah jelas justru “ditafsirkan...
Perluasan Pengguna Katalog Elektronik: Menunggu Payung Teknis dan Implementasi Sistem

1️⃣ Titik Perubahan dalam Perpres 46 Tahun 2025 Melalui perubahan terbaru dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, terdapat satu pasal yang menarik perhatian da...
Penetapan Pemenang bagi Paket Pengadaan yang menjadi kewenangan Pengguna Anggaran

Ketika PA yang Menetapkan Pemenang: Harmonisasi Kewenangan dalam Perpres PBJP Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), tidak jarang terjadi kebingungan...
bolehkah KPA menetapkan PPTK?

Benarkah KPA Dapat Menetapkan PPTK? Membaca Ulang PP 12/2019 secara Utuh dan Sistematis Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, sering muncul pertanyaan yang terl...
Jatuh di pola yang sama?

@dr.monikalukut Di tempat yang tepat, kita ngga cuma berubah, kita bisa menemukan identitas 💜 Kalau kalian ingin bertumbuh dengan orang2 yang saling menguatkan, ini ...
Koreksi Pasar: Mekanisme Alami dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu kekeliruan paling sering muncul dalam diskursus pengadaan barang/jasa pemerintah adalah cara memandang Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS kerap diperlakuk...
Plt Kepala, PA, dan Kontrak: Jangan Terjebak Keraguan Administratif

Dalam praktik birokrasi sehari-hari, persoalan pengadaan sering kali tidak berhenti pada aturan tertulis, tetapi justru tersendat pada keraguan administratif. Salah ...
HPS Bukan Harga Paling Benar, Apalagi Alat Menghitung Kerugian Negara

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kerap ditempatkan pada posisi yang keliru. Tidak sedikit pihak memandang HPS seolah-ola...
Swakelola Bukan Tanpa Kontrak, dan Pembayarannya Tetap Harus Tertib

Salah satu kesalahpahaman yang masih sering muncul dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah anggapan bahwa Swakelola tidak memerlukan kontrak dan karena...
Ketika Harga Naik, Mengapa Threshold Pengadaan Langsung Tetap?

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah: “Ketika harga barang dan jasa terus naik setiap tahun, mengapa batasan...
Konsolidasi Pengadaan dan Soal Merek: Menjaga Kualitas Tanpa Terjebak Bias

Dalam praktik konsolidasi pengadaan barang/jasa, persoalan tidak pernah sesederhana menggabungkan paket. Konsolidasi hampir selalu melibatkan banyak pemangku kepenti...
Satu File atau Dua File? Memahami Penyampaian Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, cara penyedia menyampaikan dokumen penawaran bukan sekadar urusan teknis. Ia mencerminkan bagaimana negara menilai karakteris...
Hilangnya PjPHP/PPHP: Konsolidasi Tanggung Jawab di Tangan PPK

Salah satu perubahan yang cukup fundamental dalam pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dihapusnya Pasal 15 Perpres PBJP, yang sebelumnya secara eksplis...
Apakah PPTK Dapat Menjadi Penyelenggara Swakelola? Ini Penjelasan Terstrukturnya

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pada skema Swakelola, pertanyaan yang kerap muncul adalah: apakah PPTK dapat melaksanakan tugas sebagai Pen...
Honorarium Pejabat Pengadaan dari UKPBJ: Memahami Batas, Proporsi, dan Etika Pembayarannya

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, pembahasan mengenai honorarium Pejabat Pengadaan hampir selalu sensitif. Bukan karena nilainya semata, melainkan kare...
Uang Muka Pengadaan: Persentase Itu Rambu, Besaran Itu Keputusan

Dalam praktik pengadaan barang/jasa, uang muka sering dipersepsikan secara sederhana: sekian persen dari nilai kontrak, lalu penyedia mengurus jaminan ke penjamin. S...
Mengapa Jaminan Penawaran Hanya Berlaku pada Pekerjaan Konstruksi?

Mengapa Jaminan Penawaran Hanya Berlaku pada Pekerjaan Konstruksi? Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak semua jenis pengadaan mewajibkan Jami...
Event : Pemaketan Pekerjaan dengan cara Konsolidasi

Anggaran terbatas, waktu sempit, paket terfragmentasi? Saatnya melihat konsolidasi bukan sebagai beban, tetapi sebagai solusi strategis pemaketan pekerjaan yang lebi...
PBJ Darurat: Ketika Proses Biasa Tidak Lagi Relevan

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak semua kebutuhan bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Ada kondisi tertentu di mana negara tidak diberi...
Advance Procurement dan Kekhususan Pengadaan Internasional

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak semua paket pengadaan diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Salah satu pengecualian penting yang kerap lupu...
mengapa konsolidasi susah dilaksanakan?

Kesulitan pelaksanaan konsolidasi pengadaan—terutama yang bersumber dari keengganan PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ—pada dasarnya bukan persoalan tidak adanya dasar huk...
Konsolidasi Pengadaan: Strategi, Bukan Sekadar Menggabungkan Kebutuhan

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, istilah konsolidasi sering kali dipahami secara sederhana sebagai upaya “mengumpulkan” atau “menggabungkan” kebutuhan...
Jasa Lainnya, Outsourcing, dan Batas yang Sering Kabur

Dalam praktik pengadaan, istilah Jasa Lainnya sering kali menjadi ruang abu-abu. Terlihat sederhana, tetapi jika tidak dipahami secara tepat, ia bisa menyeret kita p...
Selamat Tahun Baru 2026

Awal tahun anggaran bukan sekadar waktu untuk bergerak cepat, tetapi momentum untuk memastikan pengadaan berjalan dengan arah yang benar. Banyak persoalan kontrak di...
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan PA, KPA, Pejabat Pengadaan, dan PPTK Banjarmasin 4-5 Desember 2025

...
Ketika Pengadaan Tidak Lagi Sekadar Proses: Menempatkannya sebagai Pilihan Strategis

Dalam praktik birokrasi sehari-hari, pengadaan barang/jasa kerap diposisikan sebagai urusan administratif yang harus selesai tepat waktu, patuh aturan, dan tidak ber...
Pejabat Pengadaan: Fokus pada Pemilihan Penyedia, Bukan Menggantikan Peran PPK

Pejabat Pengadaan: Fokus pada Pemilihan Penyedia, Bukan Menggantikan Peran PPK Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, istilah Pejabat Pengadaan serin...
PA/KPA/PPK dan kehadirannya

Jangan Menjadi PA/KPA/PPK yang Sekadar Ada, Namun Tidak Pernah Hadir Dalam banyak proses pengadaan, kita sering menjumpai satu kondisi yang tampak sepele tetapi berd...
Spesifikasi Teknis: Lebih dari Sekadar Mutu dan Jumlah

Dalam praktik pengadaan, saya belajar—sering kali melalui pengalaman langsung—bahwa spesifikasi teknis yang baik tidak cukup berhenti pada dua hal klasik: spe...
The Devil Is in the Detail: Sebuah Catatan Pribadi dari Meja PPK

Saya cukup yakin banyak orang di dunia pengadaan pernah mendengar ungkapan “the devil is in the detail.” Dan setelah sekian lama berkecimpung sebagai PPK, say...
Perumusan Kontrak : Disain mitigasi risiko memanfaatkan Jenis Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum

Dalam praktik pengadaan jasa event organizer, salah satu risiko yang paling sering muncul namun kerap diremehkan adalah ketidaksesuaian antara jumlah peserta ...

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

VIDEO

PEMERINTAHAN

TIGA PILAR LEADERSHIP COMMUNITY

UMUM

LAIN-LAIN

BUKU YANG DITERBITKAN

Teknik Menyusun Paket Pengadaan Pemerintah Menggunakan KBKI KBLI dan KBJI

Pemesanan Buku dapat dilakukan melalui / dengan menghubungi : Abu Z +62 821-1326-7698 Harga Rp100.000 ...
Selengkapnya »
Antologi Optimalisasi Pengadaan (Versi Fisik dan Versi Digital)

Hari ini : 821

Kemarin : 740

Bulan ini : 15523

Tahun ini : 61404

Total Kunjungan : 1455797

Hits Hari ini : 1473

Total Hits : 5075202

Who's Online : 19

Alamat IP anda: 35.187.232.113

Christian Gamas, S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,C.RM.,CSCM., C.Med.,CPOf.,CPSp

Pendidikan

Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Informatika Universitas Surabaya (2003-2008)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Hukum Universitas Terbuka (2018-2022)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka (2023-Proses)
Magister Strata-2 (S2) Manajemen Pascasarjana Jurusan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (2008-2010)
Mahasiswa Doktor Strata-3 (S3) Universitas Merdeka Malang

Kompetensi/Kemitraan

Asesor Kompetensi (BNSP) (2023)
Certified Procurement Specialist (BNSP) (CPSp) (2023)
Certified Procurement Officer (BNSP) (CPOf) (2022)
Mediator Bersertifikat (Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung) (2022)
Mediator Bersertifikat (BNSP) (C.Med) (2022)
Certified Supply Chain Manager (BNSP) (CSCM) (2022)
Anggota Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (2023-2024)
Anggota Badan Riset Pengembangan dan Konsultasi Asosiasi Vendor Indonesia (2022)

Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Lanjut (2021 - Sekarang)

Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021)

Certified Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming (NNLP) Practitioner (2020)
Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (2020)
Fasilitator BNSP Level 3 (2020)
Pendamping Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2020)

Procurement Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2019)

Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar (2015)
Perencana Keuangan Pribadi/Associated Financial Planner (2008)

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat (29 Desember 2023 - Sekarang)
- Pengelola Pengadaan barang/Jasa Ahli Muda (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Oktober 2021 - 31 Desember 2021)
- PLT. Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2021-Oktober 2021)
- Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan / Kanit Pembinaan dan Advokasi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021)
- Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2019-2020)
- Tutor Universitas Terbuka (2013-Sekarang)
- Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Sendawar (2011-Sekarang)
- Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendapatan Daerah (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (2016)
- Anggota Ex-Officio Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (2014-2016)
- Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat (2011-2016)
- Dosen Mata Kuliah Aplikasi Komputer Politeknik Negeri Samarinda (2010)
- Director Pemasaran PT. Harmoni Dinamik (2005-2009)

Open chat

1

Halo, apa yang bisa saya bantu?