Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa by. Christian Gamas (Pemikir tata kelola, etika, dan mitigasi risiko PBJP) – blog pemerintahan, pengadaan barang/jasa pemerintah- – video – podcast – catatan – senarai ringkas – tulisan singkat – pendapat – serba serbi – suplementasi kuliah / tutorial / webinar

Bias Kognitif, Beban Psikologis, dan Etika di Ujung Jari

Sering kali kita menganggap bahwa pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah hasil dari sebuah rencana jahat yang sistematis—sebuah plot kesera...
Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di Level Pemerintahan Desa

Salah satu perluasan mandat paling signifikan dari Perpres 46/2025 adalah integrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ke dalam ekosistem regulasi PBJP ...
Video Narasi : Menavigasi Etika, Kerahasiaan, dan Strategi Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

website development youtube.com/watch?v=V09Lsb-1XN8&feature=youtu.be Tautan ke : Sumber Vudeo Ringkasan : dapat dibaca disini ...
Mengapa Kontrak Swakelola Sering Tanpa Sanksi Denda? Sebuah Penjelasan Filosofis

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, kita sering menemui dikotomi yang menarik antara pengadaan melalui penyedia dan pengadaan melalui swakelola. Salah sa...
Memahami Peluang dan Tantangan di Bawah Perpres 46/2025

Dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia terus bergerak dinamis. Belum lama ini, kita telah menyambut kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor ...
Menavigasi Etika, Kerahasiaan, dan Strategi Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), aspek teknis dan regulasi sering kali bersinggungan langsung dengan ranah etika yang krusial. Sebagai pelaku pen...
Mekanisme Pembayaran Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Siapa yang Harus Menyesuaikan Aturan?

Halo Sobat Pengadaan! Salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul di lapangan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah perihal me...
Salah Hitung Luas Area di Kontrak Lumsum E-Purchasing Jasa Kebersihan? Jangan Asal Adendum! Ini Solusi Akuntabelnya

Halo Sahabat Pengadaan! Pernahkah Anda berada di situasi di mana kontrak sudah ditandatangani, penyedia sudah mulai bekerja di lapangan, namun tiba-tiba Anda menyada...
Melengkapi administrasi pada adendum Kontrak Surat Pesanan melalui e-Purchasing

Dalam dinamika pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik, fitur e-purchasing kini telah memungkinkan proses adendum kontrak surat pesanan yang aksesnya di...
Batasan Kewenangan Pokja Pemilihan: Jangan Sampai Evaluasi Terjebak pada Hal Non-Substansial

Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi dan objektivitas adalah fondasi utama. Namun, seringkali kita melihat praktik di lapangan di mana Pokja Pe...
Identifikasi Kebutuhan Pengadaan dalam Kebutuhan Skala Nasional

Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh wacana sebuah proyek pengadaan berskala masif untuk mendukung operasional program pemberdayaan ekonomi di tingkat akar r...
Larangan Menerima segala sesuatu terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jebakan “Terima Kasih”: Memahami Batasan Gratifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam dunia pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, interaksi ant...
Mengurai Hambatan Distribusi Logistik Medis

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering kali dihadapkan pada dilema antara efisiensi komersial melalui konsolidasi terpusat dan kecepatan respons pemen...
Mengupas Dihapusnya Pasal 86 dan Hadirnya Pasal 86A di Perpres 46/2025

Dinamika regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kembali memasuki babak baru dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan ...
Beda Konsultan Perencanaan Vs Konsultan Perancangan: Memahami Definisi vs Praktik di Lapangan

Produk Konsultan Perancangan adalah Dokumen Perencanaan Teknis Konstruksi Meluruskan Istilah “Konsultan Perencana” dan “Konsultan Perancang” dalam Pengadaan Jasa Kon...
Terjebak Euforia Tanda Tangan Kontrak: Mengingat Kembali Esensi Sejati Pengadaan Publik

Beberapa waktu lalu, dunia sempat dikejutkan dengan kesepakatan awal (MoU/LoI) antara Amerika Serikat dan Iran. Pasar langsung merespons positif, sanksi seolah mulai...
Implementasi Bentuk Kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sebagai bentuk perpanjangan atau turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata cara belanja bersumber dari APBN/APBD secara umum (serta secara ...
Hindari mengunci Merek secara terselubung

Dalam dunia komputasi, analogi yang paling tepat untuk memahami perangkat keras adalah melihat industri ponsel pintar. Kita mengenal Android sebagai Open Ecosystem, ...
Napas Konflik Kepentingan: Catatan dari Balik Meja Pengadaan

Disclaimer: Artikel ini adalah karya fiksi. Nama, karakter, tempat, dan peristiwa yang digambarkan di sini adalah produk imajinasi penulis atau digunakan secara fikt...
Jatuh ke Jurang Etika: Pengakuan Seorang Pelaku Pengadaan

Sebuah renungan…… murni fiktif, namun kesamaan situasi di kehidupan nyata mungkin hanyalah kebetulan….. Namaku mungkin tak perlu kalian tahu. Cukup...
Menjawab Kebutuhan Pasca-Bencana: Fleksibilitas Konstruksi Permanen dalam PBJP

Bencana alam, seperti erupsi gunung berapi atau banjir besar, sering kali menyisakan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur yang masif. Selain upaya evakuasi, tan...
Hubungan antara Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Penanganan Bencana oleh Pemerintah dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hubungan antara Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Penanganan Bencana oleh Pemerintah dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan irisan saling terk...
Pemaketan dan Pengadaan

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), strategi pemaketan adalah fondasi krusial bagi efektivitas belanja negara. Melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, ...
Kontrak Lumsum yang sifatnya Istimewa

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemilihan jenis kontrak adalah strategi krusial yang menentukan keberhasilan sebuah proyek. Salah satu yang paling ...
Menerapkan Professional Judgement dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, kita sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis. Terkadang, aturan yang kaku justru berpotensi...
Keseimbangan Transparansi dan Pelindungan Privasi dalam Rancangan Kontrak Pengadaan Pemerintah

Dalam tata kelola pemerintahan modern, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berdiri di atas dua pilar utama yang mengharuskan adanya navigasi hukum yang ...
Etika Pengadaan vs Patologi Birokrasi: Menjaga Integritas Rantai Pasok di Tengah Dinamika Ekologi Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan tidak pernah beroperasi di ruang hampa. Dalam kacamata ekologi pemerintahan, birokrasi adalah organisme hidup yang terus-menerus bergesekan ...
Mengubah Aturan Menjadi Daya Tarik Pasar: RUP, Keterbukaan Informasi, dan Posisi Tawar Pemerintah dalam Supplier Perception Model

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering kali dipandang secara sempit hanya sebagai rutinitas administratif atau sekadar pemenuhan formalitas regulasi. Banyak ...
Menggeser Orientasi Output ke Outcome dalam e-Procurement : Bukan sekedar menayangkan proses Pengadaan

Dalam kajian ekologi pemerintahan, sistem tata kelola negara bukanlah sebuah mesin birokrasi yang kaku dan statis. Sebaliknya, ia adalah sebuah organisme hidup dan s...
Di Balik Anggaran yang “Mangkrak”: Krisis Perlindungan dan Matinya Inovasi Birokrasi

Serapan anggaran rendah itu hanya efek permukaan yang terlihat saja. Ada masalah yang lebih mendalam disitu. Deteksi dini nya gampang, sepengalaman saya dalam kelili...
Mengadopsi Manajemen Rantai Pasok dalam PBJP: Mengubah Respon Bencana dari “Reaktif” menjadi “Strategis”

Dalam dunia bisnis, Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) bukan sekadar tentang logistik; ini adalah strategi untuk memastikan produk yang tepat sampa...
Apakah remunerasi dari Tenaga Ahli Konstruksi dibayarkan 100% kepada Tenaga Ahli?

Apakah remunerasi dari Tenaga Ahli Konstruksi dibayarkan 100% kepada Tenaga Ahli? Jawabannya tidak. Bukan dibayarkan ke Tenaga Ahli, karena Badan Usaha Jasa Konsulta...
Studi Kasus Pengadaan: E-Purchasing Sapras Budidaya dan Strategi Memilih Antara Mini Kompetisi atau Negosiasi

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seringkali dihadapkan pada dilema saat mengeksekusi paket melalui E-Purchasing ...
Landing Page Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 17-18 Juni 2026

Materi : 1. Spektek_Dinas_Perikanan 3. Pembahasan Soal spesifikasi teknis 4. Menyusun HPS 6. Pembahasan Soal Menyusun HPS 7. mengelola kontrak 9. Pembahasan Soal ber...
Harga Wajar tidak sesederhana kalkulator

Dalam PBJ, HPS adalah alat perkiraan dan pengendalian kewajaran harga, bukan patokan absolut laba penyedia dan bukan dasar otomatis menghitung kerugian negara. Profi...
Makalah : Optimalisasi Kinerja dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah Melalui Pendekatan Strategis dan Kolaboratif

Makalah : Optimalisasi Kinerja dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah Melalui Pendekatan Strategis dan Kolaboratif Merupakan Makalah dari saya untuk menjawab Tug...
Makalah : TRANSFORMASI DIGITAL BIROKRASI: ANALISIS KRITIS STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DAN E-LEADERSHIP APARATUR MENUJU PELAYANAN PUBLIK PRIMA

Makalah “TRANSFORMASI DIGITAL BIROKRASI: ANALISIS KRITIS STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DAN E-LEADERSHIP APARATUR MENUJU PELAYANAN PUBLIK PRIMA” ditulis untuk...
Makalah : ADAPTASI SOSIAL BUDAYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN: STUDI KASUS PERAN NEGARA MENDORONG UMKM LOKAL BERSAING DI PASAR GLOBAL MELALUI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Makalah ini hadir untuk menjawab Tugas 2 mata kuliah Ekologi Pemerintahan, masalah yang akan dijawab dalam makalah ini adaalh berlatar dari : Ada pepatah mengatakan ...
Makalah : Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Strategi, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan

Makalah berjudul Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Strategi, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan merupakan makalah Tugas...
Makalah : Patologi Birokrasi dalam Pusaran Nepotisme: Telaah Kritis Misbruik van Recht, Misbruik van Macht, dan Detournement de Pouvoir

Makalah Patologi Birokrasi dalam Pusaran Nepotisme: Telaah Kritis Misbruik van Recht, Misbruik van Macht, dan Detournement de Pouvoir ini digunakan untuk menjawab Tu...
Makalah : Analisis Kritis Hubungan Etika dan Hukum dalam Mengatur Perilaku Pejabat Publik

Makalah berjudul “Analisis Kritis Hubungan Etika dan Hukum dalam Mengatur Perilaku Pejabat Publik” merupakan makalah untuk menjawab pertanyaan diskusi : ...
Makalah : ANALISIS KOMPARATIF TATA RUANG, SKALA EKONOMI, BEBAN LOGISTIK, DAN KESEJAHTERAAN

Unduh pada : Makalah Diskusi 3 – Dinamika Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota ...
Makalah Tugas 1 Tata Kelola Aset Pemerintahan 2026

Jawaban Berupa Makalah untuk menjawab masing-masing pertanyaan : Mengapa prinsip 5W + 1H + 1S penting dalam proses legal audit aset, dan bagaimana penerapannya dap...
Makalah : TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN: TELAAH UNSUR PENYEBAB, MANFAAT STRATEGIS, DAN EVALUASI 5C PADA PT BINA NUSANTARA (STUDI KASUS)

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Kebijakan dan Manajemen Bencana” : Jelaskan 4 unsur yang meny...
Makalah : ANALISIS KRITIS PERILAKU KORUPSI, KRISIS KETELADANAN, DEGRADASI TATA KELOLA, DAN KEGAGALAN ETIKA – STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PARA MENTERI

Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Komunikasi Pemerintahan” : Sebagai sebuah negara yang berteka...

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

VIDEO

PEMERINTAHAN

TIGA PILAR LEADERSHIP COMMUNITY

UMUM

LAIN-LAIN

BUKU YANG DITERBITKAN

Teknik Menyusun Paket Pengadaan Pemerintah Menggunakan KBKI KBLI dan KBJI

Pemesanan Buku dapat dilakukan melalui / dengan menghubungi : Abu Z +62 821-1326-7698 Harga Rp100.000 ...
Selengkapnya »
Antologi Optimalisasi Pengadaan (Versi Fisik dan Versi Digital)

Hari ini : 1085

Kemarin : 840

Bulan ini : 12555

Tahun ini : 103938

Total Kunjungan : 1498329

Hits Hari ini : 2601

Total Hits : 5168235

Who's Online : 6

Alamat IP anda: 74.125.210.1

Christian Gamas, S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,C.RM.,CSCM., C.Med.,CPOf.,CPSp

Pendidikan

Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Informatika Universitas Surabaya (2003-2008)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Hukum Universitas Terbuka (2018-2022)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka (2023-Proses)
Magister Strata-2 (S2) Manajemen Pascasarjana Jurusan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (2008-2010)
Mahasiswa Doktor Strata-3 (S3) Universitas Merdeka Malang

Kompetensi/Kemitraan

Asesor Kompetensi (BNSP) (2023)
Certified Procurement Specialist (BNSP) (CPSp) (2023)
Certified Procurement Officer (BNSP) (CPOf) (2022)
Mediator Bersertifikat (Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung) (2022)
Mediator Bersertifikat (BNSP) (C.Med) (2022)
Certified Supply Chain Manager (BNSP) (CSCM) (2022)
Anggota Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (2023-2024)
Anggota Badan Riset Pengembangan dan Konsultasi Asosiasi Vendor Indonesia (2022)

Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Lanjut (2021 - Sekarang)

Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021)

Certified Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming (NNLP) Practitioner (2020)
Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (2020)
Fasilitator BNSP Level 3 (2020)
Pendamping Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2020)

Procurement Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2019)

Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar (2015)
Perencana Keuangan Pribadi/Associated Financial Planner (2008)

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat (08 Mei 2026 - Sekarang)
- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat (29 Desember 2023 - 08 Mei 2026)
- Pengelola Pengadaan barang/Jasa Ahli Muda (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Oktober 2021 - 31 Desember 2021)
- PLT. Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2021-Oktober 2021)
- Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan / Kanit Pembinaan dan Advokasi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021)
- Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2019-2020)
- Tutor Universitas Terbuka (2013-Sekarang)
- Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Sendawar (2011-Sekarang)
- Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendapatan Daerah (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (2016)
- Anggota Ex-Officio Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (2014-2016)
- Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat (2011-2016)
- Dosen Mata Kuliah Aplikasi Komputer Politeknik Negeri Samarinda (2010)
- Director Pemasaran PT. Harmoni Dinamik (2005-2009)

Open chat

1

Halo, apa yang bisa saya bantu?