PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  Baru-baru ini, saya menerima pertanyaan konsultasi yang sangat relevan dengan kendala operasional yang sedang dihadapi oleh banyak praktisi pengadaan di lapangan, khususnya terkait Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi. Permasalahan utamanya adalah adanya benturan antara regulasi dan teknis aplikasi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa Pokja Pemilihan (Pokmil) harus ...

pada era Perpres 46/2025, selain Pelaku Usaha, Penyelenggara Swakelola dapat melaksanakan penayangan produk. Sehingga pada prinsipmya, e-Purchasing sebagai metode pemilihan penyedia, juga dapat menjadi sarana untuk penyelenggara swakelola. Jadi, jangan heran bila kita menemukan K/L/PD Pemda/Ormas/Pokmas kelak akan kita temui di katalog elektronik.   Demikian.

Transformasi yang diperlukan pada akhirnya bukan menghapus pertanyaan tentang harga. Pertanyaannya justru perlu diperluas. Bukan hanya: “Berapa murah kita mendapatkannya?” Tetapi juga: “Apa yang sebenarnya diperoleh pemerintah dari uang yang dibelanjakan?” Apakah barangnya tepat? Apakah kualitasnya sesuai kebutuhan? Apakah jumlahnya tepat? Apakah tersedia pada waktu dan lokasi yang dibutuhkan? Apakah ...

Kesalahan lain adalah menganggap Pengadaan Berkelanjutan baru dimulai ketika proses pemilihan Penyedia berlangsung. Padahal justru keputusan terpenting sering dibuat jauh sebelumnya. Apakah barang tersebut benar-benar perlu dibeli? Berapa jumlah yang sebenarnya diperlukan? Berapa lama barang akan digunakan? Apakah lebih tepat membeli, menyewa, menggunakan barang yang sudah tersedia, melakukan konsolidasi, atau ...

Tantangan Sesungguhnya Ada di Lapangan Di tingkat kebijakan, arah tersebut relatif mudah dipahami. Namun implementasinya jauh lebih kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya persepsi bahwa pilihan yang paling aman bagi pelaku pengadaan adalah pilihan dengan harga paling rendah. Pemikiran seperti ini dapat dimengerti. Pelaku pengadaan berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas ...

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 semakin memperjelas konstruksi Pengadaan Berkelanjutan dalam Pasal 68. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau institusional. Aspek lingkungan antara lain diarahkan pada pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, tanah, air, dan penggunaan sumber daya alam serta ...

Harga termurah adalah sebuah angka. Sedangkan value for money adalah sebuah hubungan antara uang yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Bayangkan terdapat dua produk untuk kebutuhan yang sama. Produk pertama memiliki harga pembelian lebih rendah, tetapi membutuhkan pemeliharaan lebih sering, konsumsi energi lebih tinggi, ketersediaan suku cadangnya terbatas, dan secara ...

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak awal telah menempatkan konsep nilai manfaat sebagai salah satu roh pengadaan pemerintah. Dalam Pasal 4, salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah: menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu, biaya, ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pertanyaan yang sangat mudah muncul ketika membandingkan beberapa alternatif adalah: “Mana yang paling murah?” Pertanyaan tersebut tidak salah. Bagaimanapun, uang yang digunakan adalah uang publik. Efisiensi, kewajaran harga, persaingan, dan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengadaan pemerintah. Permasalahannya muncul ketika pertanyaan tentang ...

Menyusun HPS dari Kontrak Sejenis dengan Penyesuaian Inflasi Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, salah satu situasi yang cukup sering ditemui adalah ketika data harga pasar terkini tidak tersedia secara memadai, sementara pemerintah memiliki informasi kontrak terdahulu untuk barang yang sejenis. Dalam kondisi seperti ini, kontrak sejenis dapat menjadi ...