PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Konsolidasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025)

konsolidasi perpres pbjp

Disclaimer : Dokumen ini bukan konsolidasi yang digagas secara kelembagaan resmi baik LKPP maupun Pemerintah Daerah tempat penulis bekerja, konsolidasi Perpres PBJP ini merupakan inisiatif pribadi dan tidak bersifat dokumen kenegaraan atau peraturan perundangan resmi, setiap orang dapat dengan bebas menyebarluaskan file PDF ini tanpa dipungut biaya, dalam hal terdapat ...

Selengkapnya

PBJ Pemerintah Desa sebagai Pengadaan Khusus

PBJP Desa

PBJ Desa pada era Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan pada era Perpres 16/2018 sampai dengan Perpres 12/2021 belum termasuk dalam aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan semakin meningkatnya APBDesa tentunya pengaturan belanja pemerintah desa mengalami eskalasi, dengan ditetapkannya Perpres 46/2025 yang merupakan perubahan kedua Perpres 16/2025 PBJP Desa menjadi termasuk dalam ...

Selengkapnya

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Penawaran dan Konsistensi pada Pelaksanaan Kontrak

15 juni 2025

Ketika proses pemilihan penyedia mencantumkan penggunaan produk dalam negeri, maka saat pelaku usaha ditetapkan sebagai penyedia dan berkontrak, pelaksanaan kontraktualnya wajib mematuhi penawaran. Kesinambungan ini telah memiliki ayat dalam Pasal 52 yang memayungi dan menjadikan hal ini kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perpres 46/2025, dengan bunyi ayat (3) Pasal 52, maka ...

Selengkapnya

Swakelola dan Penyedia dalam Swakelola Era Perpres 46/2025

file 00000000222c6230872349deb45f0aff

Pengadaan melalui Penyedia dalam swakelola semakin dipertegas di Perpres 46/2025 menjadi wajib mengikuti metode pemilihan penyedia untuk bahan/material/alat/produk penunjang di perpres ini, hal ini bisa kita lihat pada : Pasal 47 ayat (7) menyebutkan : Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri ...

Selengkapnya

Menjernihkan Mekanisme Pemilihan Penyedia

7e339bb9 4a10 47df bf86 e93e3b196e5f

Beberapa hari lalu, saya mendapat pesan dari seorang rekan pengelola kegiatan PAUD. Beliau menanyakan perihal mekanisme pembelian buku dan seragam anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan total nilai Rp250 juta. Pertanyaannya sederhana tapi penting: apakah harus Lelang? Jawaban saya waktu itu singkat: “Bisa e-purchasing, Pak.” Namun di balik jawaban itu, ...

Selengkapnya

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Studi Kasus Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat Artikel ini menelaah keterkaitan antara strategi visi-misi organisasi dan praktik operasional proyek publik melalui pendekatan Balanced Scorecard dan Supply Chain Management, dengan studi kasus nyata di Kabupaten Kutai Barat. Strategi yang kuat ...

Selengkapnya

Swakelola: Dari Filosofi ke Detil Implementasi

49d44d58 310c 4454 9ea2 a5c31ed9eeca

Kemarin, saat saya membagikan filosofi dasar tentang swakelola dalam pengadaan barang/jasa, saya menyaksikan sesuatu yang menghangatkan hati: antusiasme nyata dari para peserta diklat CCMS, khususnya dari RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUD Payangan. Diskusi tentang swakelola bukan lagi sekadar teori. Diskusi itu meng-ignite: memicu inisiatif peserta untuk menyusun detail implementasi swakelola ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?