Selamat sore Pak, izin bertanya. Jika saat tender, jenis kontrak dan rancangan kontrak yang di dalam Dokumen Pemilihan adalah lumsum dan jenis skema pembayarannya sekaligus, tapi kemudian saat SPPBJ, diumumkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah bahwa anggaran tidak mencukupi untuk dibayar sekaligus, apakah lumsum boleh diubah jadi bayar per ...
Selengkapnya
Sebut saja terdapat kegiatan Swakelola yang telah diperhitungkan cocok dengan Swakelola Tipe I untuk menghasilkan kegiatan Penyusunan sebuah Dokumen, dalam penyelesaian kegiatan ini dibutuhkan bagian dari keluaran jasa yang kemudian menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Badan Usaha sebagai Tenaga Ahli Jasa Konsultansi, bagaimana ketentuannya? Angka 23 Pasal 1 Peraturan ...
Selengkapnya
Daftarnya adalah sebagai berikut : Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 ttg Pedoman Swakelola BN 485 Ditetapkan 4 Mei 2021 Diundangkan 6 Mei 2021 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 ttg Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BN 486 Ditetapkan 4 Mei 2021 Diundangkan 6 Mei 2021 Peraturan LKPP Nomor ...
Selengkapnya
Artikel ini telah ditayangkan di Majalah Digital Mudjisantosa Share Pengadaan Edisi 3/2021 Artikel : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2018) pasca diundangkannya ...
Selengkapnya
Perhatikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketentuan terkait definisi Toko Daring diatur dalam Angka 54 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 ...
Selengkapnya
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK merupakan “peran” yang bergerak di Keuangan Daerah dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (PP 12/2019), secara regulasi berkaitan dengan PPTK ini dijabat oleh Pejabat Struktural dan Pejabat yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah, PPTK juga memiliki tugas untuk sebagai PPK, ...
Selengkapnya
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) pada angka: 19.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, ...
Selengkapnya
Diundangkannya Perpres 12/2021 yang merubahn Perpres 16/2018 adalah salah satunya untuk menjalankan amanat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang berbunyi : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 4o% (empat puluh persen)produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi ...
Selengkapnya
Proses Pengadaan Kendaraan dengan Karoseri dapat dilakukan dengan beberapa skenario pemaketan : Skenario 1 : Kendaraan Chassis dibeli lewat e-purchasing lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 2 : Kendaraan Chasiss dibeli lewat pemilihan penyedia sesuai pagu lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 3 : ...
Selengkapnya
Bagaimana dalam SIPD untuk penatausahaan dalam pembayaran dan kaitannya di anggaran? Misal Pengadaan Bahan Makan dan Minum untuk diolah, dalam SIPD rincian nya sebagai berikut : Belanja Bahan Makanan Rp10.000.000 Rincian 1 : Beras Merah 80 Liter x Rp10.000 = Rp8.000.000 Rincian 2 : Ikan Haruan 20 Kilogram x Rp20.000 ...
Selengkapnya