PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sering kali kita menganggap bahwa pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah hasil dari sebuah rencana jahat yang sistematis—sebuah plot keserakahan yang direncanakan di ruang tertutup. Namun, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam ekosistem ini, saya mulai melihat pola yang berbeda. Pelanggaran tidak melulu lahir dari niat jahat absolut. Sering kali, itu ...

Salah satu perluasan mandat paling signifikan dari Perpres 46/2025 adalah integrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ke dalam ekosistem regulasi PBJP nasional. Selama ini, pengadaan di level desa kerap berada di area abu-abu regulasi yang memicu tingginya angka penindakan hukum terhadap aparatur desa. Dengan disisipkannya Pasal 64A, 64B, ...

website development youtube.com/watch?v=V09Lsb-1XN8&feature=youtu.be Tautan ke : Sumber Vudeo Ringkasan : dapat dibaca disini

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, kita sering menemui dikotomi yang menarik antara pengadaan melalui penyedia dan pengadaan melalui swakelola. Salah satu yang paling sering ditanyakan oleh rekan-rekan pelaku pengadaan adalah: Mengapa dalam kontrak swakelola tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai sanksi denda, tidak seperti kontrak melalui penyedia? Sebagai sesama praktisi, saya ...

Dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia terus bergerak dinamis. Belum lama ini, kita telah menyambut kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Bagi para pelaku usaha, regulasi ini bukan sekadar lembaran aturan baru, melainkan sebuah sinyal perubahan lanskap ...

Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), aspek teknis dan regulasi sering kali bersinggungan langsung dengan ranah etika yang krusial. Sebagai pelaku pengadaan—baik itu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)—memahami batasan antara “keterbukaan informasi” dan “kerahasiaan” adalah keharusan mutlak. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai ...

  Halo Sobat Pengadaan! Salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul di lapangan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah perihal mekanisme pembayaran dalam sistem Swakelola. Merujuk pada Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun ...

Halo Sahabat Pengadaan! Pernahkah Anda berada di situasi di mana kontrak sudah ditandatangani, penyedia sudah mulai bekerja di lapangan, namun tiba-tiba Anda menyadari ada kesalahan fatal pada tahap persiapan pengadaan? Kisah nyata ini datang dari seorang rekan kita—sebut saja Pak Banu, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di salah satu Dinas ...

Dalam dinamika pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik, fitur e-purchasing kini telah memungkinkan proses adendum kontrak surat pesanan yang aksesnya dilakukan langsung melalui sistem. Namun, kemudahan ini sering kali membuat para pelaku pengadaan terburu-buru melakukan perubahan kontrak tanpa memperhatikan tahapan krusial di baliknya. Penting untuk dipahami bahwa meskipun sistem ...

Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi dan objektivitas adalah fondasi utama. Namun, seringkali kita melihat praktik di lapangan di mana Pokja Pemilihan (Pokmil) melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya, terutama dalam tahap evaluasi penawaran teknis. ​Salah satu kasus yang cukup menggelitik adalah ketika peserta tender digugurkan hanya karena alasan teknis ...