PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

di opd kami sdh diangkat kpa namun diangkat lagi ppk dan tugasnya menandatangani kontrak, apakah ini diboleh sesuai aturan trims respon : Apakah ada SK yang menyatakan bahwa boleh tanda tangan kontrak? Kemudian apakah PPK tersebut punya sertifikat kompetensi PBJ? SK dari PA ya pak? Maka : Tidak ada aturan ...

Sebagai sebuah aktivitas pelaksanaan perbendaharaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memiliki kebebasan untuk kontrak privat yang segala sesuatunya fleksibel. Kontrak Pemerintah sudah ketat dan tidak dimungkinkan melakukan inovasi / modifikasi yang melanggar Peraturan. Jadi ketika aturannya menyebutkan PPK yang mengendalikan pelaksanaan kontrak dan penyedia yang melaksanakan pelaksanaan kontrak, jangan ...

Dalam penyusunan HPS PBJ melalui Penyedia, kita wajib mematuhi ketentuan yang ada untuk memastikan pekerja/tenaga di bayar layak, angka pengupahan/remunerasi umumnya paling sedikit mengikuti angka Upah Minimum Daerah, mengapa hal ini perlu diberlakukan demikian? PBJPemerintah memberlakukan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan, sehingga salah satu aspek nya adalah sosial, aspek sosial ini filosofisnya ...

Melanjutkan materi dari : https://christiangamas.net/konsolidasi-pengadaan-benarkah-susah/ kesulitan / susah melakukan Konsolidasi karena kita belum melakukan saja, belum melakukan bukan berarti tidak bisa melakukan, karena sebenarnya kita sudah pernah melakukan di kehidupan sehari-hari tanpa disadari….. mari kuy simak apa yang sebenarnya mungkin sudah kita temui sehari-hari berkaitan dengan Konsolidasi Pengadaan Ada sebuah ...

Pernahkah anda melihat promo sebuah produk yang buy (kuantitas tertentu) get one free….???   misal beli donat isi 5 gratis 1   Anda patungan dengan 2 orang teman anda, sehingga masing-masing memperoleh 2 donat, seharusnya masing-masing membayar untuk 2 donat, namun karena promosi tersebut maka setiap orang hanya membayar seharga ...

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan Peraturan turunannya sebagaimana tertuang dalam : Angka 23 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden ...

Berdasarkan Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) Penelitian adalah salah satu Pengadaan yang dikategorikan Khusus, kekhususan ini diatur dalam Peraturan Menteri sebagai berikut : Unduh di : permenristekdikti-nomor-20-tahun-2018

Berdasarkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Kontrak Payung di definisikan sebagai : Pasal 27 ayat (8) Perpres PBJP : (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume ...

Baru-baru ini saya mendapat pertanyaan terkait Kelembagaan Pusat Keunggulan Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berikut pertanyaannya……. UKPBJ itu dibentuk oleh siapa dan yang menetapkan PA atau KPA? Apakah semua PA bisa membentuk UKPBJ Siapakah yang menetapkan Pokja PA atau KPA, apakah masing2 bagian atau KPA bisa membuat Pokja   Mari kita ...

Kenapa harus umumkan RUP?   karena anggaran kita masih merujuk UU Keuangan Negara dan merujuk UU Perbendaharaan Negara…. Perpres PBJP itu adalah aturan yang bermuara dari UU Perbendaharaan Negara kemudian UU Perbendaharaan Negara bermuara pada UU Keuangan Negara….   maka dari itu RUP itu aspek pengelolaan Keuangan Negara, oleh karena ...