PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Di dunia swasta, Industri yang berhasil menerapkan Supply chain, operations management, dan pemasaran. Kemudian untuk perusahaan yang fokusnya pada perdagangan kunci keberhasilannya adalah Supply Chain dan Pemasaran. Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok di Pemerintah bagaimana? Baru menyongsong era permulaan. Urgensi pembelajarannya sehingga di PBJ Level 1 diajarkan pengantarnya? ...

E-Marketplace PBJ Pemerintah terdiri atas : SPSE dan Sistem Pendukung. SPSE terdiri atas Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia (Tender, Seleksi, Juksung, PLangsung, dsb)   Sistem Pendukung E-Marketplace terdiri atas Inaproc, SIKAP, SIRUP, E-Learning PBJ, AMEL, dsb.

Saat ini dasar Supply Chain Management (SCM) diajarkan di Pelatihan PBJ Level 1 yang setara dengan PBJ Tk. Dasar, apa yang diharapkan dengan menambahkan aspek SCM ini dalam Pemerintah? Pada prinsipnya apa yang mau dicapai berkaitan dengan tujuan dari Perpres PBJP yaitu aspek value for money yang merupakan pemenuhan terhadap ...

Idealnya ber-TKDN dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tayang di tkdn.kemenperin.go.id   tkdn.kemenperin.go.id adalah daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Perpres PBJP Pasal 66 ayat (3) Mari diperhatikan tidak semua produk dalam negeri punya sertifikat TKDN idealnya memang punya TKDN tapi tidak semua memiliki sertifikat tersebut, bisa karena masih proses, bisa juga ...

Pada dasarnya Perpres PBJP menyarankan untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, kewajiban penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Pasal 66 Perpres PBJP sebagai berikut : (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...

Misal ada sebuah kontrak pekerjaan konstruksi di tahun lalu senilai 1Milyar, pekerjaan selesai dan sudah serah terima, namun karena melampaui batas tutup buku jadi SILPA….. kemudian pengadaan tersebut tidak terbayar dan menjadi hutang pemda di tahun berikutnya. akhirnya di tahun ini ada anggaran belanja modal senilai kontrak 1Milyar tersebut untuk pembayaran ...

Keduanya membutuhkan komtrak finalisasi untuk menetapkan hasil perhitungan prestasi yang seharusnya dibayarkan. nilai yang tertera di kontrak awal sifatnya masih berupa perkiraan. bila nilai yang dibayar akan lebih karena satuan yang diterima untuk barang/komstruksi/jasa lainnya maka harus ada dasar kuantitas yang lebih itu memang untuk dimanfaatkan sesuai dengan jumlah yang ...

Berbeda dengan tingkat strategis yang lebih pada capaian organisasi, manajemen risiko pada tingkat taktis dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan berdasarkan hasil dan kumpulan data terkait : identifikasi risiko analisis risiko evaluasi risiko penanganan risiko indikator risiko Risiko yang terukur kemudian direspon oleh PPK : Bila treatment adalah menerima risiko ...

Misal diperkirakan pada belanja modal sebuah alat Elektromedis bersama nilai anggaran pendamping nya senilai Rp30M dalam penganggarannya perlu digunakan sesuai peruntukan…. Misal Unit elektromedis nya senilai Rp29M, instalasi dan konstruksi peralatan pendukung senilai 800juta, sisanya 200juta untuk ATK dan honorarium. Anggaran 200juta untuk ATK dan honorarium dalam Belanja Modal itu ...

Di aturan Keuangan Daerah disebutkan tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah. di aturan Perpres PBJ disebutkan maksimal 3 tahun. penerapannya? kontrak tahun jamak kalau masa jabatan kepala daerah hanya tersisa 2 tahun ya tetap saja sebaiknya tidak melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga walau di perpres PBJP bisa 3 ...