PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Knowledge Sharing P3DN Sektor Jasa Konstruksi By. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat

img 8402

Selamat pagi bapak/ibu, izin menyampaikan informasi dan menjelaskan terkait undangan terlampir kegiatan Knowledge Sharing – P3DN Sektor Konstruksi Kegiatan ini difasilitasi secara tatap muka online/ daring bagi Perangkat Daerah selain stakeholders DPUPR Kab. Kutai Barat (dapat diikuti umum) melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan dilaksanakan pada : Rabu-Kamis, 17-18 April 2024 ...

Selengkapnya

Karakteristik Kontrak tidak dapat dipaksakan

img 6830

Jangan tergoda dengan uraian bahwa Jenis Kontrak Lumsum itu seluruh risiko di tanggung oleh penyedia. Karena apa? pada dasarnya pelaku usaha itu bertindak berdasarkan untung-rugi, semakin tinggi risiko nya maka gain nya harus tinggi. penerapan kontrak lumsum dengan demikian sudah harus bisa menceritakan melalui dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja secara ...

Selengkapnya

HPS pada Pengadaan Langsung

img 6430

HPS ketentuannya jelas dikecualikan hanya untuk PBJP di bawah 10 juta rupiah, e-purchasing, atau pekerjaan terintegrasi. Selain itu wajib di susun HPS untuk menjadi alat penilaian kewajaran harga. Karena digunakan untuk memperhitungkan kewajaran harga maka nilai total HPS itu perlu diketahui, yang diumumkan adalah nilai HPS keseluruhan, sedangkan rinciannya bersifat ...

Selengkapnya

Kontrak pada Pengadaan Langsung yang menggunakan Metode Pembelian Langsung

img 6041

  Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021, bentuk kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: Bukti pembelian/pembayaran: Digunakan untuk pengadaan dengan nilai hingga Rp10.000.000,00. Kuitansi: Untuk transaksi hingga Rp50.000.000,00. Surat Perintah Kerja (SPK): Digunakan untuk jasa konsultansi hingga Rp100.000.000,00 dan pengadaan lainnya hingga Rp200.000.000,00. Surat Perjanjian: Untuk pengadaan di atas Rp200.000.000,00 ...

Selengkapnya

Apakah Pembelian BBM memerlukan Kontrak Payung?

img 6369

Kontrak Payung pada prinsipnya adalah untuk mengikat harga satuan pada periode tertentu untuk kuantitas dan waktu barang/jasa yang belum diketahui. sedangkan BBM itu harganya sudah ditetapkan dengan jelas oleh Pemerintah dan dipublikasikan meluas, oleh karena itu BBM tidak perlu di kontrak payungkan, dan oleh karena itu secara regulasi BBM adalah ...

Selengkapnya

Pengadaan Pemerintah secara Ringkas

img 6971

Definisi secara gamblang: Pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah  untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang atau jasa, yang diikat dalam kontrak antara pihak Pengguna dan Penyedia. Proses Pengadaan: Proses ini meliputi perencanaan kebutuhan, pemilihan metode dan proses pengadaan, hingga mencapai kesepakatan spesifikasi, harga, dan waktu, ...

Selengkapnya

Kontrak Terlantar karena Pemberian Kesempatan

img 7936

Pemberian Kesempatan dimungkinkan dengan ketentuan : https://christiangamas.net/pemberian-kesempatan-pada-pbjp/   walau tidak ada dalilnya batasan pemberian kesempatan boleh diberikan berapa kali, tapi jangan juga “diciptakan” loop hole berkepanjangan yang mengulang-ulang pemberian kesempatan berakibat penelantaran kontrak. Maksudnya begini : kontrak A tidak selesai, lalu : Kontrak A diperpanjang dengan pemberian kesempatan dengan dalih ...

Selengkapnya

Penerapan Kontrak Waktu Penugasan

Untuk konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan sederhana, sebaiknya dipakai jenis kontrak waktu penugasan? Beberapa pertanyaan yang dapat timbul Misal konstruksi selesai 3 hari lebih cepat dari waktu kontrak, apakah dibayarkannya hanya sejumlah waktu pengawasan tersebut? Sesuai definisi kontrak waktu penugasan, maka memang demikian lah cara perhitungan waktu penugasan yang dapat ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?