Dalam kerangka pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat desa, kebijakan pengadaan barang/jasa dirancang dengan prinsip fleksibilitas yang tinggi. Mengingat karakteristik wilayah yang beragam serta percepatan pembangunan yang mendesak, regulasi sengaja menyederhanakan proses dan memangkas kerumitan administratif. Kewajiban sertifikasi kompetensi teknis yang ketat bagi pelaksana di tingkat desa juga ditiadakan ...
Selengkapnya
Penerapan konsep Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kian menjadi sorotan utama sejak diintegrasikannya aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam regulasi nasional. Tujuannya tentu mulia: memastikan setiap rupiah uang negara tidak hanya mengejar aspek efisiensi ekonomi jangka pendek, melainkan turut menunjang pembangunan jangka panjang yang ...
Selengkapnya
Dalam siklus pengelolaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan belanja sewa kendaraan dinas operasional seringkali dianggap sebagai kegiatan administratif yang sederhana. Cukup melihat Standar Satuan Harga (SSH), mengalikan durasi, lalu menunjuk penyedia. Padahal, di balik lembar dokumen persiapan pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdapat titik-titik kritis yang sangat rentan dimanfaatkan ...
Selengkapnya
Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini dituntut untuk bergerak lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui e-Purchasing Metode Negosiasi dan Mini-Kompetisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditekankan bahwa e-purchasing bukan sekadar sarana berbelanja biasa, melainkan instrumen strategis untuk mencapai ...
Selengkapnya
1 Sosis e-Purchasing-final_260807_212934
Selengkapnya
Dalam situasi ekonomi yang sedang dinamis dan daya beli masyarakat yang fluktuatif, sektor pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah sering kali menjadi magnet tersendiri bagi dunia usaha. Uang negara melalui APBN, APBD, hingga APB Desa berfungsi sebagai stimulan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun, apakah masuk ke pasar pemerintah semudah membalikkan telapak ...
Selengkapnya
Dunia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah sering kali dipersepsikan sebagai “hutan rimba” yang rumit, penuh birokrasi, atau bahkan bikin berkecil hati. Tidak sedikit pelaku usaha yang merasa enggan melangkah ke pasar pemerintah karena dibayang-bayangi keraguan. Namun, di balik setiap tantangan dan dinamika lapangan yang kita hadapi, ada satu hal yang ...
Selengkapnya
Pengadaan konsultan perancang maupun pekerjaan konstruksi di sektor publik bukanlah urusan yang sederhana. Di balik megahnya infrastruktur yang terbangun, terdapat proses administrasi, analisis teknis, serta pengelolaan risiko ketat yang harus dilewati. Dengan besarnya alokasi anggaran yang berputar dalam proyek konstruksi publik, tantangan yang dihadapi Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) maupun tim ...
Selengkapnya
Executive Summary Banyak bimbingan teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di lingkungan Pemda berakhir sekadar sebagai pemenuhan serapan anggaran. Namun, ketika Bimtek dirancang dengan pendekatan andragogi berbasis kasus kontekstual dan berfokus pada penyusunan dokumen nyata (HPS, Spesifikasi Teknis, SSKK, Swakelola, hingga Pengendalian Kontrak), hasilnya sangat terukur. Artikel ini mengulas laporan ...
Selengkapnya
Materi : 2. Perencanaan_Pengadaan_Dishub_Kutai_Barat_Ringkas_18_Slide 5. Penyusunan_HPS_Dishub_Kutai_Barat_Ringkas_18_Slide 8. Penyusunan_Rancangan_Kontrak_Dishub_Kutai_Barat_Ringkas_18_Slide 11. Penyusunan_Spesifikasi_Teknis_Dishub_Kutai_Barat_Ringkas_18_Slide 13. day 2 Proses_Pemilihan_Penyedia_Pengadaan_Dishub 14. Pengelolaan_Kontrak_PBJP_Dishub_Kutai_Barat_10_Slide 16. 07_Swakelola_PBJP_Dishub_Kutai_Barat_18_Slide 19. Bagian_akhir_Elaborasi_Pembelajaran_RTL_Pelatihan_PBJ_Dishub
Selengkapnya