Salah satu Pelaku Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 (Perpres PBJP) adalah Agen Pengadaan, nah Tugas dan Kewenangan Agen Pengadaan berdasar Pasal 14 Perpres PBJP disebutkan Mutatis Mutandis dengan PPK dan Pokmil. Mutatis Mutandis itu artinya ya sama persis, karena tidak ada bedanya maka ketika ...

Dulu saat melaksanakan tugas PPK maka proses penyusunan HPS saat saya melakukan persiapan pengadaan Jasa Lainnya saya selalu mengedepankan penuhi minimal Upah Minimum yang ditetapkan Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi. Keputusan Kepala Daerah Gubernur adalah Keputusan Eksekutif yang bersifat sebagai rujukan pelaksanaan di bidang pengupahan, karena yang diatur adalah UPAH ...

Penentuan dari Jenis Kontrak Konsultan Supervisi/Pengawasan adalah berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan dan identifikasi kebutuhan, Pasal 27 ayat (11) Perpres PBJP menyebutkan kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci ...

Yth. Rekan-rekan JF PPBJ Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) adalah organisasi profesi bagi JF PPBJ, dan salah satu syarat mengikuti pelatihan penjenjangan JF PPBJ adalah menjadi anggota IFPI.  Bagaimana caranya? Bagi yang sudah Pernah Punya KTA IFPI.. Berarti sudah Punya Akun Member ya… Coba Masuk ke Akun Member nya https://member.ifpi.or.id/login ...

  Website BKPSDM Kutai Kartanegara : https://bkpsdm.kukarkab.go.id/index.php/2023/06/15/pelatihan-dan-sertifikasi-kompetensi-pbjp-level-1-angkatan-i-tahun-2023-bagi-asn-dilingkungan-pemkab-kukar/

Seperti judul…. Misal ada Pelaksanaan Kegiatan dengan Cara Swakelola dimana pelaksanaannya diadakan dekat dengan masyarakat, kemudian dalam pelaksanaannya membutuhkan keahlian seorang dokter spesialis. Misal pelayanan Operasi Katarak, yang membutuhkan Dokter Spesialis Mata, Dokter Spesialis Anastesi, Perawat-Perawat Ahli, dan berbagai peralatan yang spesifik. Termasuk Jenis Jasa apakah paket pengadaan tersebut? Mari ...

Swakelola itu cara pengadaan Bisa dilaksanakan dengan jenis Pengadaan Barang, Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Pembayarannya atas kesepakatan, bisa pretelan pakai DPA yang rinci, bisa berdasarkan kontrak dengan DPA yang pemaketan. Strategi nya ditetapkan sejak awal dan menjadi pedoman pelaksanaan nantinya. jadi bukan langsung ditetapkan tidak boleh rinci atau ...

Pada Perpres 16 tahun 2018 kontrak jenis Cost Plus Fee merupakan Jenis Kontrak yang hanya muncul di PerLKPP 13/2018, dengan demikian kontrak ini memang dikhususkan hanya muncul pada kondisi pengadaan yang dilakukan untuk penanganan keadaan darurat. Pada Perpres 12/2021 jenis Kontrak ini muncul sebagai Jenis Kontrak pada Pasal 27 dengan ...

Saya merupakan pendukung bahwa kegiatan Swakelola itu harus direncanakan dengan rinci dalam pelaksanaan Penganggaran sehingga pertanggung-jawabannya bisa mudah. bagaimana dengan SIPD Penganggaran yang saat ini menuntut detailing di RKA/DPA???? Sejalan dengan semangat dukungan saya terhadap penganggaran Swakelola yang semestinya detil, hal ini menjadi sesuatu yang sudah di rancang selaras dan ...

Dalam menyusun HPS Jasa Konsultansi diperlukan penggunaan informasi berdasarkan remunerasi minimal, khususnya pada Jasa Konsultansi Konstruksi maka PPK terikat dengan ketentuan menetapkan HPS minimal merujuk nilai remunerasi minimal Jasa Konsultansi Konstruksi. Permasalahan yang timbul biasanya Perencanaan dan Keuangan lebih berkuasa daripada unsur Pengadaan, jadi pagu anggarannya lebih kecil dari kebutuhan…. ...