Seringkali Pelaku Usaha UMK-Koperasi tidak tertarik mengikuti Pengadaan Pemerintah, dalam rangka menyukseskan amanat UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 2/2022 untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri dalam kaitannya yang diperoleh dari UMK-Koperasi. Peraturan sudah ada sejak lama berkaitan dengan keberpihakan UMK-Koperasi, platform perdagangan juga sudah banyak, namun penilaian ...
SelengkapnyaTag Archives: Pelaku Usaha
Tantangan dalam Memajukan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
Di LPSE Kab. Kutai Barat, kami punya Program untuk mendigitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, digitalisasi ini mendaftarkan Pelaku Usaha dalam : SPSE dan SIKAP agar dapat melaksanakan E-Pengadaan Langsung;dan Toko Daring pada PPMSE yang mau membina Pelaku Usaha ke Kutai Barat Setelah saya melanjutkan program dari Kepala ...
SelengkapnyaEkosistem Pengadaan Barang/Jasa juga memerlukan pengembangan Kompetensi dari Pelaku Usaha
Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha mengamanatkan adanya pengembangan pada para Pelaku Usaha. Hal ini bukan sesuatu yang kontradiktif, interaksi antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah bukanlah sesuatu yang diharamkan/dilarang. Pelaku Usaha termasuk dalam Pelaku Pengadaan berdasarkan Perpres PBJP, dengan demikian untuk mereduksi permasalahan dalam proses Pengadaan ...
SelengkapnyaKebijakan PPDN bukan berarti memanjakan Pelaku Usaha
Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri bukan berarti memanjakan Pelaku Dalam Negeri, oleh karena itu ada Peraturan LKPP Pembinaan Pelaku Usaha. Ketika sudah diberi advantage / Handicap, kalau nulis sebuah spesifikasi yang menjadi koktrak di kesempatan lain, patuhi spesifikasi tersebut. Hal ini berlaku bagi semua Pelaku Usaha. Penggunaan Produk Dalam Negeri ...
SelengkapnyaApa kabar UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa?
Pengadaan Barang/Jasa selain PBJ Pemerintah ada sektor PBJ lain yang bisa kita amati berkaitan dengan kesempatan bagi UMKM. Tentunya tidak lepas dari ingatan kita bersama-sama, bahwa saat rilis BeLa Pengadaan bagi Pemerintah, turut hadir juga Pasar Digital (PaDi) BUMN yang merupakan portal belanja pada UMKM. Dari berita yang disuarakan Detik ...
SelengkapnyaPembinaan Pelaku Usaha saat menjadi penyedia
Baca sebelumnya : http://christiangamas.net/pembinaan-pelaku-usaha/ http://christiangamas.net/peraturan-lembaga-nomor-4-tahun-2021-tentang-pembinaan-pelaku-usaha-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ sudah? Mari lanjut : Saat ini telah diberlakukan juga regulasi penilaian kinerja penyedia saat melaksanakan kontrak…. Ini wujud pembinaan dan merupakan sarana untuk meningkatkan daya saing dunia usaha agar semakin kompetitif. Saat ini saja proses tender/seleksi sudah banyak relaksasi aturan saat tender/seleksi dan dokumen satu ...
SelengkapnyaKoperasi dan Cara Pengadaan
Mari kita telaah apa itu Koperasi? UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pasal 1 berbunyi : Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan ...
SelengkapnyaPemerintah Bangkitkan Industri TIK Dalam Negeri lewat Belanja Produk Bidang Pendidikan
Akhir-akhir ini santer dan riuh soal kebijakan Pemerintah untuk belanja produk Telematika dalam negeri yang harganya lebih mahal daripada produk impor. Wajar hal ini ribut dan seolah diluhat dari harga saja pemerintah seolah salah dengan kebijakan ini, wajar sekali karena kelangsungan usaha dibidang TIK banyak dipengaruhi oleh APBN/APBD melaluo belanja ...
SelengkapnyaPembinaan Pelaku Usaha
Daftar Hitam menjadi lamgkah terakhir untuk membina penyedia, maka aturan yang ada saat ini lebih kearah mendorong pelaku usaha menjadi penyedia yang baik dengan upaya pembinaan. Sudah pernah dibahas di blog ini terkait sanksi daftar hitam dan format penilaian kinerja penyedia, namun kegiatan yang diatur dalam PerLKPP Pembinaan Penyedia adalah ...
SelengkapnyaVendor Pengadaan Pemerintah
Vendor Pengadaan atau Penyedia merupakan salah satu Pelaku Pengadaan sebagaimana dicantumkan dalam huruf i Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, definisi vendor atau Penyedia dalam Perpres Pengadaan dicantumkan dalam angka 28 Pasal 1 dengan bunyi ...
Selengkapnya