Tag Archives: Pelaku Pengadaan

Kompetensi PPK/Pelaku Pengadaan dan Kaitannya pada Fasilitator Tingkat Lanjut

Lkpp

mari sama-sama disimak PerLKPP 19/2019 dan kaitannya dengan integrasi Kompetensi PPK di APBN maupun di APBD. Video tahun lalu sudah saya bahas komplit   https://www.youtube.com/watch?v=rB3-Nl5YVxs&feature=youtu.be   Kompetensi yang disebutkan dalam PerLKPP 19/2019 sudah di teken Perpres Jabfung dan Kompetensi nya di berita ini : https://www.cnbcindonesia.com/news/20210116102650-4-216515/rezeki-pns-dapat-tunjangan-baru-dari-jokowi-ini-besarannya, berita ini click bait dari ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Urgensi Pelaku Pengadaan Bersatu

Situasi Covid 19 14 Januari 2020

Saat ini angka COVID-19 cukup melonjak dengan situasi yang mengkhawatirkan, data terbaru adalah sebagai berikut :     Bagaimana Peran Pemerintah, khususnya Pelaku Pengadaan dalam situasi seperti ini? Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa telah mengatur mengenai ketentuan Pengadaan Khusus dalam Penanganan Keadaan Darurat, dengan demikian : ...

Selengkapnya

Tugas Pejabat Pengadaan

Screenshot 2

Pejabat Pengadaan adalah salah satu Pelaku Pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf d dengan definisi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Siapa yang menetapkan seseorang Personil menjadi Pejabat Pengadaan? Jawabannya adalah ...

Selengkapnya

Hakikat Manajemen Proyek

Hakikat Manajemen Proyek

Secara sederhana Manajemen adalah aktifitas yang dilakukan oleh seorang, orang tersebut kita sebut sebagai Manajer. Namun, praktik dan pengertian formalnya tidak sesederhana itu, perhatikan lingkungan sekitar kita, untuk tiap proses pembangunan pekerjaan konstruksi disekitar kita, atau di pertokoan dan kantor atau cabang penghasil barang/jasa, terdapat aktifitas terkoordinir yang menyatukan pekerja, ...

Selengkapnya

Mengapa K/L/Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan hukum kepada segenap pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait PBJP

Bantuan Hukum Pelaku Pbjp Pemerintah

Pengantar dan Artikel Terkait Solusi berkaitan dengan mengapa K/L/Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan hukum kepada segenap pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait, bisa dibaca melalui artikel sebagai berikut : Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR Menafsirkan Peraturan Menteri ataupun Lembaga Jangan Jumawa ...

Selengkapnya

Seri Pemahaman Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Seri 5)

fungsional,fungsional pengelola pengadaan barang jasa,pengelola pengadaan barang jasa,jabfung,jabfung PPBJ,fungsional PPBJ,Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa,inpasing ppbj,inpassing pengelola pengadaan barang jasa

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris maupun pasal-perpasal dan ayat per-ayat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis ...

Selengkapnya

Penyedia adalah Pelaku Pengadaan yang merupakan salah satu sisi dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Matriks Daya Tarik Pengadaan

Pengantar Pada Pasal 8 disebutkan Penyedia adalah salah satu Pelaku Pengadaan, sisanya adalah Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah dan/atau Masyarakat dalam perannya sebagai Penyelenggara Swakelola. Berkaitan dengan Penyedia dan persepsinya, artikel ini masih terkait dengan beberapa artikel dari blog ini. Artikel Terkait Bagaimana Pelaku Usaha/Penyedia memandang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? ...

Selengkapnya

Bagaimana Pelaku Usaha/Penyedia memandang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Matriks Persepsi Penyedia

Pengantar Dalam artikel sebelumnya berkaitan dengan Kraljic Matriks yang dapat dibaca pada tautan-tautan berikut ini : Kraljic Matrix dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Titik Temu Antara Keinginan Penyedia dan Keinginan Pengguna Matriks Tanggapan Pemasok dan Perspektif Pasokan Sebagai Respon dari Matriks Kraljic Penelaahan terhadap Minat Pelaku Usaha Perlu dibahas lebih ...

Selengkapnya

Keberpihakan Pada UMKM tidak sama dengan Memanjakan UMKM

Boiling Frog Syndrome

Pada artikel ini saya telah membahas tentang UMKM yang perlu didukung berdasarkan Tujuan dan Kebijakan Perpres 16 tahun 2018 : https://christiangamas.net/keberpihakan-kepada-umkm-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Tapi berpihak pada UMKM bukan lantas memanjakan, UMKM yang menjadi Penyedia tetap perlu di lakukan Pengelolaan Kontrak berdasarkan Pasal 17 Perpres 16 tahun 2018 yang berbunyi isian sebagai berikut ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?