Tag Archives: Pelaku Pengadaan

Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa Hasil Penyederhanaan Birokrasi

ff243336 ee53 4e2f 9749 c7efdfd15b23

Saya secara kelembagaan bersurat ke pihak terkait di LKPP pada Satker yang membidangi Pengembangan Profesi dan SDM untuk bertanya apakah Pejabat Fungsional PPBJ yang berasal dari Penyederhanaan Birokrasi apakah masih memerlukan Uji Kompetensi?   Berikut Jawabannya secara umum : Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional merupakan program khusus pemerintah yang ...

Selengkapnya

Etika Pengadaan dan “Penerimaan”

segmentasi pelaku usaha

Perhatikan di judul saya tulis penerimaan dengan penulisan “Penerimaan”. Pada prinsipnya semua ASN tidak boleh pamrih dan bekerja iklas dan tidak boleh melakukan Penerimaan dari pihak yang dilayani, bila dilakukan hal itu maka kategorinya bisa mulai diklasifikasikan pungutan liar hingga tindakan kolusi. Pada Perpres pengadaan huruf h ayat (1) pasal ...

Selengkapnya

Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Dasar masih berlaku seumur hidup?

ee135af8 5d4f 4c32 9b10 b6f142217734

Saya punya sertifikat ahli pengadaan, di sertifikat tertulis berlaku hingga 8 September 2013, maka pada hari ini 18 Oktober 2021, sertifikat saya apakah sudah tidak berlaku lagi? Jawabannya : Pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan dalam ...

Selengkapnya

Masih Seputar Pertanyaan PjPHP/PPHP

penerima hasil pekerjaan berbeda dengan pemeriksa hasil pekerjaan dan keduanya sudah dilebur menjadi tugas ppk

Beberapa tulisan saya terkait PjPHP/PPHP : PjPHP/PPHP pada Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Perpres 16 tahun 2018 kok dirancang menjadi dihapuskan? Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) PBJ tanpa PjPHP/PPHP PjPHP/PPHP yang dihapus dan serah terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen PjPHP/PPHP dihapus, gimana? Ketika PjPHP/PPHP dihapuskan ...

Selengkapnya

Siapa yang dapat melakukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen?

perpres12 2021

Siapa yang dapat melakukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, mari perhatikan tugas dan kewenangan PA pada Pasal 9, pembatasannya adalah sebagai berikut : (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan. (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan ...

Selengkapnya

Kewenangan Penetapan Penyedia

Materi#3 Pelaku Pengadaan

Pelaku Usaha yang telah melalui proses pemilihan penyedia, proses penetapan pemenang dilakukan oleh : Kelompok Kerja Pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 ...

Selengkapnya

Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia dengan Pengadaan Langsung

Pencarian Pelaku Usaha Melalui Sikap

Perhatikan Pasal 50 ayat (7) pada Perpres 12/2021 : a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Untuk Pelaku ...

Selengkapnya

Pejabat Pembuat Komitmen yang dilaksanakan oleh PA/KPA dan sebagian tugasnya dilaksanakan oleh PPTK

pejabat pembuat komitmen

Dengan memadupadankan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa : Dalam hal PA/KPA melakukan perikatan maka yang bertindak sebagai PPK adalah PA/KPA tersebut. Dalam hal PA/KPA menugaskan PPTK yang memiliki kompetensi maka PPTK tersebut melaksanakan tugas : a. menyusun ...

Selengkapnya

Cek status sertifikat PENGADAAN Barang dan Jasa

d75c0930 3e30 4930 8e02 35a5ca5f8416

Cek status sertifikat PENGADAAN Barang dan Jasa, bagaimana caranya? Salah satu sistem pendukung PBJP dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b menyebutkan SPSE didukung oleh sistem lain, salah satunya adalah : Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; Untuk pengelolaan SDM salah satu aspeknya adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan unit ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?