Masih terdapat salah kaprah bahwa Pejabat Pengadaan hanya bertugas untuk Pengadaan Langsung yang melalui proses pemilihan mengundang dalam Pengadaan Langsung yang menggunakan Dokumen Pemilihan berdasarkan Model Dokumen Pengadaan, padahal regulasinya telah menyebutkan dalam Perpres Pengadaan pada Pasal 50 ayat (7) sebagai berikut : Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: a. ...
SelengkapnyaChristian
Pendidikan & Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Samarinda, 7-8 Oktober 2025
Pendidikan & Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Samarinda, 7-8 Oktober 2025 diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) Link video : Klik disini
SelengkapnyaPelatihan E-Purchasing Mini-Kompetisi 1-2 Oktober 2025
Pelatihan E-Purchasing Mini-Kompetisi 1-2 Oktober 2025 diselenggarakan oleh KHS Academy di Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali. Link video : Klik disini
SelengkapnyaPendidikan & Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Samarinda,September 2025
Pendidikan & Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Samarinda,September 2025 diselenggarakan oleh Icon Training Center. Link : klik disini
SelengkapnyaMendorong Penyedia masuk Katalog Elektronik
Tidak dilarang ketika kita mendorong sebanyak-banyaknya penyedia untuk masuk katalog elektronik lalu kita melakukan epurchasing untuk berbelanja dengan penyedia katalog tersebut. Yang dilarang itu kita mendorong penyedia masuk katalog elektronik lalu melakukan epurchasing dan pada saat pembayaran meminta kickback/pemenuhan kepentingan pribadi.
SelengkapnyaPKKPR: Apa Itu, Jenis, dan Kenapa Penting untuk Pembangunan?
PKKPR: Apa Itu, Jenis, dan Kenapa Penting untuk Pembangunan? Kalau kita bicara soal pembangunan, entah itu rumah tinggal pribadi, sekolah, pabrik, atau bahkan mal, ada satu hal penting yang sering luput diperhatikan: apakah kegiatan itu sesuai dengan tata ruang wilayah? Nah, di sinilah PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) ...
SelengkapnyaDokumen Kebijakan Supply By Owner
Pasal 91 ayat (1) huruf d : Ketentuan lebih lanjut mengenai: strategi pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dan Pasal 20B; (Kebijakan SBO) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga. Saat ini belum terdapat penetapan Kebijakan, sehingga bila akan menerapkan strategi ini sebaiknya perhatikan ketentuan : PA dapat menggunakan kewenangan ...
SelengkapnyaSpanduk “Larangan Buang Sampah” Itu Ada Kekuatan Hukumnya, Gak Sih? Mengurai Peran Negara dalam Aksi Sederhana
Pendahuluan: Sebuah Pertanyaan Sederhana dengan Jawaban yang Tak Sesederhana Itu Setiap hari, kita sering melihatnya di sudut-sudut jalan, di taman kota, atau bahkan di area perumahan. Sebuah spanduk sederhana dengan pesan yang lugas dan mudah dipahami: “Buanglah Sampah Pada Tempatnya.” Himbauan yang tampaknya sepele ini, yang merupakan bagian dari kampanye ...
SelengkapnyaBerstrategi dengan mengkombinasikan aspek Pemerintahan dengan tata kelola Pemerintahan
Pada era dimana Pos Pelayanan Terpadu menjadi bagian dalam pembangunan sebagai garda terdepan yang memiliki fokus pada 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya adalah Pekerjaan Umum, tentunya pada Pemerintahan maupun Pemerintahan Daerah tidak semua hal harus diletakkan pada Satuan Kerja Kementerian maupun Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ...
SelengkapnyaDinamika dalam melaksanakan Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Secara teknis menggabungkan pengadaan sejenis untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien itu mudah, dapat di baca di materi ini : yang rumit itu adalah menggalang dukungan dari stakeholder, mereka yang memiliki kegiatan / paket pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan demikian konsolidasi ini memerlukan faktor leadership dalam pelaksanaannya. Karena menghadapi ...
Selengkapnya