Rantai Distribusi

dalam pengadaan rantai distribusi itu akan berpengaruh pada harga. Dari produsen ke agen lalu ke distributor lalu ke pengecer. saat ini trend nya menuju ke manufacturer to consumer, aturan yang ada saat ini mencoba melindungi hal tersebut, makanya kita perhatikan di perpres PBJP ada kewajiban mencadangkan 40 persen anggaran ke ...

Selengkapnya

Pentingnya Penetapan Spesifikasi yang Tepat dalam Pengadaan Barang/Jasa

Penetapan spesifikasi yang tepat atas kebutuhan barang/jasa merupakan langkah krusial dalam proses pengadaan. Spesifikasi yang jelas dan akurat tidak hanya membantu penyedia barang/jasa memahami apa yang harus dipenuhi, tetapi juga memberikan panduan bagi pelaku pengadaan dalam menilai kesesuaian barang/jasa yang disediakan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penetapan spesifikasi yang tepat ...

Selengkapnya

Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola

  Pengadaan melalui swakelola memiliki beberapa manfaat seperti pengendalian penuh atas proses pengadaan, efisiensi biaya, pemberdayaan SDM, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, meningkatnya rasa kepemilikan atas hasil pengadaan oleh masyarakat, fleksibilitas dan lainnya. Namun dalam prosesnya tentunya ada tantangan yang akan dihadapi sehingga perlu strategi untuk dapat meminimalkan risiko agar proses ...

Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Langkah Menuju Transparansi

  Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses penting untuk memastikan kebutuhan publik terpenuhi dengan efisien dan transparan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, proses ini mencakup persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penilaian kinerja penyedia. E-procurement menjadi solusi modern untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan sistem ini, semua tahapan ...

Selengkapnya

Penelitan sebagai Pengadaan Khusus

Pada aturannya dalam Perpres PBJP diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dituliskan sebagai berikut : Pasal 62 : Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dalam bentuk Penelitian (1) Penelitian dilakukan oleh: a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian;dan b. pelaksana penelitian. (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ...

Selengkapnya

Perubahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi hasil pemilihan e-Purchasing

Walau Perubahan kontrak pada e-Purchasing itu dimungkinkan, namun untuk perubahan yang meliputi pekerjaan tambahan yang tidak di e-purchasing kan, saya pribadi menganggap pekerjaan yang menjadi tmabahan yang belum terdapat dalam proses e-Purchasing saya cenderung memberikan treatment yang berbeda dibandingkan dengan kontrak hasil tender/tender cepat, tidak bisa serta merta menambah item ...

Selengkapnya

Pengadaan Berkelanjutan dan aspek di dalamnya

Penerapan Pengadaan Berkelanjutan menerapkan aspek : ekonomi sosial lingkungan hidup tentunya untuk produk tertentu penerapan pengadaan berkelanjutan ini mudah dilakukan, contoh : Paket pengadaan makan dan minuman, pemenuhan aspeknya : aspek ekonomi : makanan dan minuman tersebut memiliki harga yang wajar bvila dibandingkan di pasar; aspek sosial : proses pembuatan ...

Selengkapnya

Re-alokasi Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada proses pemilihan penyedia itu belum menjadi sesuatu yang sifatnya terealisasi. Artinya bila dalam Hasil Tender dengan pagu Rp300juta diperoleh pemenang dengan nilai Rp250juta, hal ini merupakan efisiensi pada proses pemilihan penyedia. Bila mau di realokasikan, hendaknya lakukan realokasi dengan memberikan ruang 10% dari nilai kontrak, karena kontrak ...

Selengkapnya

Peran PPK pada Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Cara Swakelola

PPK pada prinsipnya membuat “komitmen” bersama agar proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara Swakelola dapat berhasil, hal ini dengan menetapkan garis besar dalam proses-proses sebagai berikut untuk menjadi pedoman : Perencanaan PPK menentukan Jenis Swakelola dan Rencana Umum Pengadaan PPK menetapkan input, proses, dan output yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini ...

Selengkapnya

Pengadaan Kendaraan Listrik Pemerintah

Pertanyaan pagi ini : izin bertanya, Pengadaan kendaraan dinas jabatan esolon IV boleh gak membeli kendaraan listrik?   Sudah ada Inpres nomor 7 tahun 2022, jadi sebenarnya bukan boleh atau tidak lagi, menjadi sebuah instruksi sebenarnya. Hanya saja Cari yang setara standar eselon IV untuk standar yang setara kalau motor ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?