PPK era Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 16 tahun 2018

Perbedaan Definisi

Pasal 93 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa berlakunya Perpres 16 tahun 2018 menyatakan Perpres 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya masih berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pelaku Pengadaan di Perpres 16 tahun 2018 merupakan unsur dalam Pengadaan yang diganti dalam Perpres baru ini.

Era Perpres 54/2010

Definisi PPK dalam Pasal 1 angka 7 Perpres 54 tahun 2010 adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Era Perpres 16/2018

Dalam Pasal 1 angka 10 Perpres 16 tahun 2018 definisi PPK dirubah menjadi :

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pembahasan

Karena sudah diganti, maka PPK yang sekarang berlaku di era Perpres 16 tahun 2018 tidak sama dengan PPK pada Perpres 54 tahun 2010, karena berbeda definisi akibat penggantian ketentuan, maka tugas nya pun berubah. Perubahan ini merubah drastis bahwa PPK di proses Pengadaan tidak lagi hanya sebatas pada Pelaksanaan, namun memang sudah berperan dalam 4 Bab pada 3 aspek besar dalam Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 3 Bab itu adalah :

• Perencanaan
  • Bab IV Perencanaan
• Persiapan
  • Bab V Persiapan
• Pelaksanaan
  • Bab VI Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
  • Bab VII Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia

Seluruh tahapan tersebut ada peran kontribusi PPK, sedikit, sedang, atau banyak, peran nya ada di dalam, hal ini membedakan dengan Perpres 54/2010 yang fokus penekanannya hanya pada Pelaksanaan. Perhatikan lagi bahwa PPK di Perpres 54 tahun 2010 pada Pasal 11 menyebutkan PPK memiliki “tugas pokok dan kewenangan”, hal ini diganti total dalam Pasal 11 Perpres 16 tahun 2018 menjadi “Tugas” sebagaimana dituliskan di Pasal 11 ayat (1), sedangkan pada Pasal 11 ayat (2) “melaksanakan Tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA”, karena berasal dari Pelimpahan Kewenangan, dengan demikian tugas nya menjadi beda dengan apa yang dituliskan dalam Perpres 54 tahun 2010, dan sifat pelimpahan kewenangan ini bersifat tidak mandatory bagi Pejabat yang dilekatkan jabatan tertentu kecuali memang Pejabat tersebut memang telah dilekatkan kewenangan berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) dan telah menerima reward disana, hal ini tidak disadari secara penuh oleh para Pelaku Pengadaan atau pihak yang berkaitan dengan Pengadaan, walaupun saya bisa saja keliru dalam menarik sebuah kesimpulan, para ahli Hukum di bidang Ilmu Hukum bisa berdebat cukup panjang hanya dalam masalah intepretasi kalimat sederhana dalam sebuah Peraturan Perundangan, sehingga sangat mungkin bagi para pembaca untuk menarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan tugas PPK antara kedua Perpres Pengadaan tersebut bisa sama, sedikit berbeda, atau berbeda sama sekali.

Penutup

Demikian kami sampaikan sekilas berkaitan dengan apa yang dirubah dalam Perpres 16/2018 dari sebelumnya Perpres 54 tahun 2010, semoga apa yang dapat kami sampaikan disini dapat dipahami dengan baik dan dapat diperluas menjadi pemahaman dengan skala yang lebih besar, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan salam pengadaan!

Baca Juga, artikel lainnya terkait PPK :

• Cara Membuat beserta Contoh dokumen Laporan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan dari PPK kepada PA/KPA

• Bila ternyata Pagu tersedia tidak mencukupi HPS, apa yang harus dilakukan PPK?

• Contoh Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan PPK kepada PA/KPA

• Tugas PPK dalam Melakukan Perencanaan Pengadaan

• Kompetensi dalam menyusun Rancangan Kontrak, cara Menetapkan Rancangan Kontrak, beserta Contoh Penetapan Rancangan Kontrak

• Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah

• Pengenaan Denda

• Penyelenggara Swakelola Kelompok Masyarakat

• Sekilas Pengadaan #1 Pelaku Pengadaan

• Pemberian Penjelasan, tahap menunggu pertanyaan untuk menjawab?

• Latihan Soal Materi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa – Pejabat Pembuat Komitmen

• Materi Ngerumpi PeBeJe #1 Pelaku Pengadan : Pejabat Pembuat Komitmen

• Pengendalian Kontrak untuk Pengadaan dengan Katalog Elektronik

• Pejabat Pembuat Komitmen Pelaku Pengadaan yang Strategis

• Urgensi Pengaturan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

• Contoh Kertas Kerja Penerimaan Hasil Pengadaan pada Pengadaan Barang

• Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Masalah I – HPS

• Cara Menyusun Harga Perkiraan Sendiri Jasa Kebersihan Berbasis Keluaran

• Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi

• Cara Menggalang Dukungan Terlaksananya Konsolidasi Pengadaan Lintas Unit Kerja

• Pekerjaan Konstruksi apakah wajib dilakukan dengan Cara Penyedia?

• Penyusunan Kerangka Acuan Sub-Kegiatan APBD

• Pejabat Pembuat Komitmen adalah “Line Manager”

• Konsolidasi Pengadaan

• Pemilihan Penyedia Katalog

• Sanksi pada Proses Pemilihan Penyedia dalam Katalog

• Kontrak Pengadaan Publik

• Membuat Program Mutu Bersama Penyedia Untuk Pengendalian Kontrak

• Key Performance Indikator Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

• Delegasi Atribusi dan Mandat pada PBJP

• Upah Minimum dan Konsep “Upah Sundulan” dalam Penyusunan HPS

• Nuisance Berujung Pada Penolakan

• Penilaian Penyedia oleh Pengguna Jasa

• Spend Management Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Persiapan Penggunaan Bela Pengadaan

• Pengadaan Barang Jasa, Responsif, Capaian Keberhasilan Pemerintah, dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

• Persaingan Pasar

• Pakta Komitmen Keselematan Kerja Konstruksi

• Zombieland Double Tap dan Identifikasi sebagai Sarana-Prasarana pendukung Penunjang Keputusan dan Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Cara melakukan konsolidasi Pemilihan Penyedia dari 2 Paket Pengadaan (atau lebih)

• Komunikasi yang buruk, apakah menjadi salah satu risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Memorandum of Understanding dan Kontrak Swakelola, untuk apa?

• Pelayanan Prima (Service Excellence) dan Keterkaitannya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Program Mutu dalam Pelaksanaan Kontrak, jangan (sering) dilupakan

• Ahli Pengadaan apakah juga Ahli Hukum?

• Penyusunan Spesifikasi Teknis menggunakan Standarisasi Internal untuk Pengadaan Barang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa

• Penyusunan HPS dan analisa pasar terkait sumber data referensi penyusunan HPS

• Pemberian Penjelasan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan formalitas sekedarnya atau tahapan strategis untuk keberhasilan proses pengadaan?

• Implementasi Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Proses Pengadaan Langsung

• Kebutuhan vs Keinginan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah