UMUM

Usaha perorangan merupakan jenis usaha yang dimiliki olehseorang pemilik tunggal dimana seseorang membentuk suatu badan usaha atas dasar kepemilikannya sendiri. Badan usaha ialah sebuah rumah tangga ekonomi yang memiliki tujuan dalam mencari sebuah keuntungan dengan faktor-faktor produksi. Usaha jenis ini biasannya dikenal dengan istilah Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dimana ...

P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia (edisi pertama) menyebutkan sistem pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutup. Arti-nya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan ...

Usaha dan kegiatan yang dimulai sejak penetapan tujuan, serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, hingga termasuk segenap usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah dalam satu kesatuan yang terdiri atas rangkaian kegiatan penataan. Rangkaian-rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok dalam bidang pemerintah ini merupakan kegiatan aparatur negara dalam melayani ...

PENDAHULUAN Misi pendidikan Indonesia secara umum adalah meratakan pendidikan yang bermutu tinggi kepada seluruh masyarakat pada segala lapisan di Indonesia sebagaimana merupakan cerminan Pasal 31 UUD 1945 yang menyerukan :Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ...

Sebagaimana kita ketahui bersama kaidah hukum memberikan perlundungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia dibandingkan ketiga kaidah sosial lainnya. Kaidah hukum dapat mencapai hal tersebut dengan cara melalui perumusan yang jelas dan disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi/penguasa yang berwenang (Negara). Pelaksanaan tercapainya keadilan yang bersifat ...

Sebagaimana disebutkan, dasar hukum Catur Tertib Petanahan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa rencana pembangunan selama ...

secara umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), dimana masing-masing berdefinisi : Administrasi usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan ...

Berdasarkan buku Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif Integratif dan Pencegahannya – Edisi Pertama oleh Dr. Anantawirakrama Tungga Atmadja, M.Si., Ak., CA dan Nengah Bawa Atmadja, M.A., pernyataan tersebut disebutkan oleh Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creghton pada tanggal 3 April 1887. Pernyataan yang secara harafiah kami terjemahkan secara ...

Dalam Organisasi dan Manajemen kita mengetahui adanya organisasi ala Jepang, yang menerapkan disiplin, sistim promosi kerja yang berorientasi proses secara pelan namun berbasis kompetensi, ketepatan waktu (kanban) dan akurasi dalam pekerjaan. Praktik nya adalah sistim Just in Time milik Toyota yang menerapkan Kanban yang bisa menghasilkan siklus logistik yang efektif. ...

Jimly Asshidiqi mengemukakan bahwa istilah  konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa latin “constitutio” yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan ...