apakah UUPA mengatur peralihan hak atas tanah? Prolog Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan berkaitan dengan peralihan Hak atas Tanah diatur dalam Pasal-pasal pada UUPA meliputi Pasal 20, 28, 35, dan 43 dan berhubungan dengan Peralihan Hak atas tanah juga menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah ...
SelengkapnyaUMUM
Dinamika Kebudayaan – Statis atau Dinamis atau Kekal?
Pengantar Artikel kali ini secara argumentatif disertai contoh konkrit mencoba menjelaskan apakah kebudayaan itu pasti berubah (dinamis), tetap (statis), atau kekal? Dengan demikian mari melihat dari sifatnya “Kebudayaan” apakah bisa berubah, atau tidak mungkin berubah? Kebudayaan dalam pengertian sempit seringkali diartikan sebagai adat tradisi atau kebiasaan sehingga seringkali dicontohkan dengan ...
SelengkapnyaGrasi Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Perspektif Tata Usaha Negara
Pendahuluan Menurut UU No. 22/2002 dan UU No. 5/2010, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi adalah salah satu dari empat hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia. Karena sifat alamiah Grasi yang memberikan “pengampunan” dan “pemaafan” diberikan kepada terpidana ...
SelengkapnyaTiga Bentuk Negara yang memberikan Peran dan Fungsi Berbeda Bagi Pemerintahan-nya
Berikut ini adalah tiga bentuk negara yang memberikan Peran dan Fungsi Berbeda bagi Pemerintahannya : bentuk political state : semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintahPada awalnya kekuasaan raja / monarki bersifat absolut dan belum ada pembagian kekuasaan, kemudian saat ini berkembang adanya pemisahan dimana raja hanya memegang fungsi legislatif ...
SelengkapnyaTiga Unsur Administrasi Negara Menurut C.S.T. Kansil
Menurut C.S.T Kansil ada 3 pengertian administrasi yaitu : (1) Sebagai aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekjen, Irjen, Gubernur, Bupati dan sebagainya) pokoknya semua organ yang menjalankan administrasi negara ; (2) Sebagai fungsi atau sebagai aktifitas ...
Selengkapnyahubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara tak lepas dari definisi administrasi Administrasi : segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (Etika Administrasi Pemerintahan, The Liang Gie, Djohermansyah Djohan, Milwan), kemudian administrasi dalam arti sempit yang berbunyi semua kegiatan tulis-menulis, ketik-mengetik, catat-mencatat, surat-menyurat serta pengurusan ...
SelengkapnyaSenarai Singkat Istilah-Istilah Ilmu Hukum
Kaidah Sosial Masyarakat : Sedikitnya ada dua orang atau lebih yang hidup bersama, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling tergantung, dan saling terikat satu sama lain. Ego : Manusia yang beraksi Alter : manusia yang bereaksi Zoon Politicon : Manusia adalah mahluk sosial yang sebagai mahluk sosial tidak mungkin dapat hidup ...
SelengkapnyaDefinisi Hukum Menurut Beberapa Ahli Hukum
Lambertus Johannes Van Apeeldorn yang merupakan seorang ahli dengan latar belakang profesi profesor Sejarah Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum di Universitas Amsterdam berpendapat bahwa hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang dapat membuat definisi secara memuaskan. Lagi pula pada umumnya definisi ada ruginya, sebab tidak dapat mengutarakan ...
SelengkapnyaHubungan antara Hak atas Tanah dengan Hak Penguasaan atas Tanah
apa yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah? apa yang dimaksud hak penguasaan atas tanah? apa hubungan antara hak atas tanah dengan hak penguasaan atas tanah? Untuk menjawab ketiga pertanyaan fundamental terkait Hak dalam Hukum Agraria diatas, maka perlu diketahui terlebih dahulu serba serbi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun ...
SelengkapnyaSerba-Serbi Tanah Guntai (Tanah Absentee)
Pembahasan Dalam menenjelaskan tanah guntai berkaitan dengan administrasi pertanahan masih terdapat kaitan yang erat dengan materi landreform di Indonesia (Materi Landreform dapat dibaca disini). Berbicara terkait dengan tanah guntai maka dapat dilakukan dengan menilik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. ...
Selengkapnya