Sebelum berlaku PerLKPP 12/2021, untuk proses pengadaan melalui Penyedia berlaku : PerLKPP 9/2018 untuk pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, didalamnya termasuk proses pemilihan penyedia barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi non konstruksi. Untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi diatur dalam Permenpupr 14/2021. Pada PerLKPP 12/2021 peraturan ini ...
Selengkapnya
Pengadaan Obat adalah Pengadaan berjenis Barang, metode pemilihan yang tepat ditentukan seperti apa? Mari diingat kembali ayat (1) pasal 38 Perpres PBJP yang membahas Metode Pemilihan Penyedia bagi Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi, tertera : e-Purchasing pengadaan langsung penunjukan langsung tender cepat tender dengan demikian on the fly dilakukan sounding sebagai berikut: mencari ...
SelengkapnyaDownload di –> Sosialisasi Perpres 12 Th 2021 Matriks
SelengkapnyaDownload klik di –> Bela Pengadaan + Pengadaan Langsung
Selengkapnya
Materi dapat diunduh di : https://christiangamas.net/ms-training-and-consulting-pengadaan-dana-desa/
SelengkapnyaDownload Pengadaan di Desa – Kampung
SelengkapnyaDownload klik di –> Keputusan Deputi III Nomor 12 Tahun 2021_1813_1
Selengkapnya
Alur Bisnis Katalog Elektronik Semakin Dipermudah Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengubah proses bisnis katalog elektronik menjadi lebih sederhana. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pelaku usaha kecil dan mikro untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Aturan baru ini ...
Selengkapnya
pemilihan penyedia dengan metode e-Purchasing saat ini dilakukan melalui aplikasi, aplikasi tersebut adalah : katalog elektronik (e-katalog) toko daring Persiapan pengadaan untuk e-Purchasing dalam proses “Persiapan Pengadaan” memiliki keistimewaan dalam hal penyusunan HPS, dengan demikian perkiraan harga tidak perlu disusun HPS. Spesifikasi Teknis maupun rancangan kontrak/rancangan surat pesanan dapat given ...
Selengkapnya
Turunan dari Perpres 12/2021 yang menjelaskan Pedoman Swakelola adalah PerLKPP 3/2021, saat ini untuk Nota Kesepahaman / Memoranding of Understanding sekarang hanya diperlukan pada Swakelola pada Tipe II. Artinya tidak lagi diperlukan MoU pada Swakelola tipe III dan tipe IV seperti PerLKPP 8/2018. Demikian.
Selengkapnya