Pertama-tama, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga peraturan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan adminimistrasi pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja (UU Omnibuslaw). Mari kita tilik Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, ...
SelengkapnyaChristian
Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Download : Perpres Nomor 68 Tahun 2021
SelengkapnyaMembedakan antara Jenis Kontrak dengan Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Podcast melalui Anchor.fm dapat diakses disini : Klik disini Podcast melalui Spotify, episode ini dapat diakses melalui : Klik disini untuk membuka episode ini di Spotify Untuk keseluruhan Episode-episode Podcast di Spotify dapat mengakses : Klik Disini untuk Semua Episode
SelengkapnyaMemberdayakan UMKM, tanggung jawab bersama pengelola APBN/APBD
Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 40% Barang/Jasa agar dibelanjakan kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha-Usaha yang dilaksanakan Koperasi, tujuannya adalah untuk memberikan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bergerak di Usaha-usaha dengan segemn Kecil tersebut. Penerapan kebijakan yang diamanatkan dalam UU ini tertuang jelas ...
SelengkapnyaSanggah Banding dan Kewenangan Menjawab
Pada Pasal 10 Perpres Pengadaan disebutkan bahwa KPA memiliki kewenangan untuk menjawab Sanggah Banding pada Tender Pekerjaan Konstruksi, muncul beberapa pertanyaan yang bisa timbul dalam pelaksanaan. Bila dalam sebuah Satker K/L atau Perangkat Daerah Pemda tidak menetapkan/tidak ada KPA, siapa yang menjawab? Mari kita ingat bagaimana hadir nya seorang KPA, ...
SelengkapnyaPenentuan Cara Pengadaan
Pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) telah dibahas pada pasal 3 ayat (3) mengenai cara untuk memperoleh barang/jasa bagi instansi pemerintah, yaitu dengan cara: 1. Swakeola; dan/atau 2. Penyedia. Bagaimana menentukan Cara pengadaan yang tepat? LKPP telah membantu untuk menentukan hal tersebut dengan membuat bagan sebagai berikut ...
SelengkapnyaKarakteristik Tender Cepat
Podcast melalui Spotify, episode ini dapat diakses melalui : Klik disini khusus episode ini Untuk keseluruhan Episode-episode Podcast dapat mengakses : Klik Disini untuk Semua Episode
SelengkapnyaTender Cepat tidak sesuai Spesifikasi dalam Dokumen Pemilihan, bagaimana?
Baru-baru ini saya dapat konsultasi, Instansi X melaksanakan tender cepat untuk pengadaan mobil ambulance, namun hasil tender cepat yang dimenangkan oleh Pokmil tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditenderkan. Tindak lanjut yang harusnya dilakukan? Pada Tender Cepat pemenang adalah penawar termurah yang telah diklarifikasi oleh pokja tender cepat. Koordinasikan dengan Penyedia ...
SelengkapnyaAdministrasi Pemerintahan di Era UU Cipta Kerja (Omnibuslaw)
Sebelumnya telah kita bahas Administrasi Pemerintahan yang telah dirubah melalui UU Cipta Kerja melalui artikel : Administrasi Pemerintahan?Pada artikel ini kita telah membahas : Upaya menyinkronkan jalannya Pemerintahan Adanya Standar dalam Administrasi Pemerintahan Persyaratan Diskresi Pembuatan Keputusan Secara Elektronik Mari kita lebih lanjut bahas terkait apa yang terbaru dari UU Cipta Kerja ...
SelengkapnyaApa itu Organisasi Kemasyarakatan, apakah termasuk Pelaku Pengadaan?
Mari kita simak bunyi dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada angka 24 Pasal 1 : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ...
Selengkapnya