Terkadang dalam proses penetapan administrasi pemerintahan yang berpengaruh pada hak, masyarakat dapat saja menghadirkan bukti berupa dokumen-dokumen untuk mempertahankan, memperkuat, dan/atau menolak penetapan tersebut agar haknya tetap bisa dimiliki. Namun tentunya kegiatan ini wajib dilandasi dengan cara-cara yang baik dan tidak memalsukan dokumen. Saat ini surat / dokumen instansi kedinasan Kementerian/Lembaga/Pemerintah ...

Perubahan Perpres 54/2010 beserta seluruh perubahannya menjadi Perpres 16/2018 beserta seluruh perubahannya seringkali di media massa terkenal dianggap sedangkal “dulu istilahnya” Lelang, sekarang Lelang itu disebut “Tender”. Kemudian proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seringkali disebut “Tender”. Keterbukaan informasi dan kebebesan menyuarakan pendapat serta kebebasan membuat berita di era keterbukaan informasi ini ...

Ketentuan Uang Muka beserta pemberiannya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun apakah pasti dapat diberikan? mari cari tahu jawabannya, kenali apa tujuan pemberian uang muka, relevansi dengan tugas Pejabat Pembuat Komitmen, dan prosedur permohonannya serta seluk beluk tentang pemberian uang muka melalui podcast ini. Podcast melalui Anchor.fm dapat diakses ...

Salah satu lembaga independen adalah KPID yang merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Informasi Indonesia Daerah, lembaga ini bukan bagian dari Kementerian/Lembaga maupun Perangkat Daerah dalam sebuah Perangkat Daerah, dasar pendiriannya di Daerah pada tingkat provinsi adalah : UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran : Klik disini Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 ...

Pengadaan Barang/Jasa selain PBJ Pemerintah ada sektor PBJ lain yang bisa kita amati berkaitan dengan kesempatan bagi UMKM. Tentunya tidak lepas dari ingatan kita bersama-sama, bahwa saat rilis BeLa Pengadaan bagi Pemerintah, turut hadir juga Pasar Digital (PaDi) BUMN yang merupakan portal belanja pada UMKM. Dari berita yang disuarakan Detik ...

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh Pemda seluruh Indonesia merupakan aplikasi yang saat ini pemanfaatannya digunakan berupa fungsi Penganggaran dan fungsi Penatausahaan Keuangan. Beberapa catatan kami menerima berbagai konsultasi terkait penggunaan aplikasi ini adalah proses penganggaran yang terlalu rinci dan menyebutkan merek, penyebutan merek ini bila disadari ...

Podcast melalui Anchor.fm dapat diakses disini : Klik disini Podcast melalui Spotify, episode ini dapat diakses melalui : Klik disini untuk membuka episode ini di Spotify Untuk keseluruhan Episode-episode Podcast di Spotify dapat mengakses : Klik Disini untuk Semua Episode

Saat ini Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada PP 12 Tahun 2021. Pemerintah Daerah dapat saja melakukan Pergeseran Anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 PP 12/2019 yang berbunyi : Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek ...

Pertama-tama, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga peraturan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan adminimistrasi pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja (UU Omnibuslaw). Mari kita tilik Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, ...