Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Download Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disini :
16 Komentar
Pingback: Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: PjPHP/PPHP dihapus, gimana? - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Konsolidasi Pengadaan sebagai Strategi Optimalisasi yang wajib dikuasai PA/KPA - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Pengadaan di luar Negeri - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Pengadaan Luar Negeri dan Advance Procurement - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Model Dokumen Swakelola dan Dokumen Swakelola - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Pengadaan DAK pada Obat-Obatan Wajib Katalog tapi tidak tersedia, gimana? - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Format Kontrak Swakelola - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Perubahan definisi ketentuan e-Purchasing dan Pengaruhnya pada proses penyusunan HPS - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Pencantuman uang muka pada rancangan kontrak - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Jasa Internet Provider dan Pasar yang terbatas, termasuk Pengadaan Dikecualikan? - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Penunjukan Langsung berbeda dengan Pengadaan Khusus Pengadaan Barang/Jasa untuk Penanganan Keadaan Darurat - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Contoh Kasus Penunjukan Langsung - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah era Perpres 12/2021 - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa
Pingback: Mengapa Masyarakat diberikan kanal pengaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Optimalisasi Pengadaan demi Memajukan Bangsa