Pada Daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. NPHD menjadi penting sebagai pengatur hak dan kewajiban dalam proses penyaluran belanja hibah. Semuanya bergantung pada Naskah Perjanjian Hibah, ketika dilakukan proses belanja hibah, maka harus jelas dahulu belanja Hibah berupa kas uang atau barang/jasa. Kemudian untuk Belanja Hibah ...
SelengkapnyaTag Archives: Pelaksanaan
Negosiasi pada katalog
Perhatikan cara Pengadaan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) disebutkan melalui swakelola dan / atau penyedia, artinya bisa sebuah pekerjaan dilakukan dengan swakelola dan penyedia untuk menghasilkan barang/jasa hingga serah terima. Proses Pengadaan non konsultasi berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan metode pemilihan e-purchasing. sebut saja sebuah ...
SelengkapnyaBayar dulu, atau gunakan dulu?
Izin konsul suhu sekalian disini, kontrak berakhir 04 Agustus 2021, pekerjaan selesai 7 Juli 2021, PPK melakukan pengujian dan selesai tanggal 30 Juli 2021 dan dilakukan serah terima dari Penyedia kepada PPK dan hasil pengadaan telah diserahkan pada KPA Satker. Hanya saja saat ini tanggal 3 Agustus karena covid, staf ...
SelengkapnyaPemerintah Bangkitkan Industri TIK Dalam Negeri lewat Belanja Produk Bidang Pendidikan
Akhir-akhir ini santer dan riuh soal kebijakan Pemerintah untuk belanja produk Telematika dalam negeri yang harganya lebih mahal daripada produk impor. Wajar hal ini ribut dan seolah diluhat dari harga saja pemerintah seolah salah dengan kebijakan ini, wajar sekali karena kelangsungan usaha dibidang TIK banyak dipengaruhi oleh APBN/APBD melaluo belanja ...
SelengkapnyaKeadaan Kahar Perpres PBJP 12/2021
Keadaan Kahar berbeda dengan Pengadaan Khusus Penanganan Keadaan Darurat, Keadaan Kahar adalah kondisi yang tidak diharapkan dan mempengaruhi pelaksanaan kontrak PBJP. Ketentuan yang berpengaruh pada kontrak terkait pengadaan Kahar pada Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 dengan ketentuan : Pasal 55 (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. (2) ...
SelengkapnyaLingkup Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021
Sebagaimana telah diundangkan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia lingkup pelaksanaan teknis dari PerLKPP 12 tahun 2021 adalah sebagaimana terlihat di bagan sebagai berikut : Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara PENYEDIA dapat digambarkan menjadi 6 (enam) tahap secara umum, namun di gambar ...
SelengkapnyaFormat Penilaian Kinerja Penyedia
Jangan lupa, saat ini telah berlaku Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PA/KPA/PPK dapat melakukan penilaian kinerja Penyedia dengan format yang sederhana sebagai berikut : DOWNLOAD : Format Dokumen Penilaian Kinerja Penyedia Untuk Pedoman Pengisian, merujuk PerLKPP 4/2021 : Aspek, Indikator dan Bobot ...
SelengkapnyaAspek PBJ Berkelanjutan pada area Sosial
PBJ Berkelanjutan memiliki area pada : Lingkungan hidup sosial Ekonomi ketiganya perlu diimplementasikan secara harmonis. Aspek Sosial dan Ekonomi berhubungan, dimana salah satunya adalah suasana kerja yang adil, adil disini sesuai dengan situasi lingkungan dan regulasi yang berlaku. contoh mudahnya adalah menerapkan Upah Minimum Regional pada pekerjaan jasa kebersihan dalam ...
SelengkapnyaDesain Medium Bis Pemkab Kutai Barat
Jadi dulu pengalaman di tahun 2019 saya melakukan pengadaan bis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, riset spek, desain, dan hal-hal lainnya digodok bersama tim, pengadaannya lancar jaya selesai, dan gambar desain nya (yang dibuat oleh tim saya) ternyata dipandang menarik, bukti apresiasi desain itu ketika orang lain yang tidak saya kenal ...
SelengkapnyaIsu Penting dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Beberapa isu penting menurut pengamatan saya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah : profesi pengadaan barang/jasa pemerintah : saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah telah dipandang sebagai sebuah profesi dengan hadirnya jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari sisi ketenagakerjaan pun sudah terdapat Keputusan Menteri Tenaga Kerja berkaitan dengan standar kompetensi kerja nasional ...
Selengkapnya