PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Download di : Kepmen PUPR No.524 Tahun 2022 – Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi   Per-tanggal 27 Mei 2022 : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal ...

Dasar aturan : Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : UNDUH Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d  diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada ...

Dasar aturan : Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : UNDUH   Dalam Pengadaan Khusus terdapat Pengadaan Dikecualikan, diatur dalam PerLKPP 12/2018, salah satu kategorinya adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan ...

Pertanyaan ditujukan kesaya : dalam pengawasan P3DN yang dilakukan oleh BPKP dalam siswas siera.bpkp.go.id…PPK diwajibkan melakukan validasi monitoring dan realisasi TKDN dari belanja yang sudah terinput dalam SIRUP LKPP RI pada tahapan monitoring PPK diwajibkan mengisi persentase TKDN yang terdapat dalam belanja/paket pekerjaan pertanyaannya … bagaimana kita menentukan TKDN dalam ...

Pertanyaan pada saya : Pak konsul..PPK ada anggaran laptop core i7 16jt, tp di ekatalog yg ber tkdn harganya 20jt up.. Core i7 ada yg tkdn 40% Saya sarankan utk sesuaikan spesifikasi sesuai kebutuhan saja, core i5 yg bsa masuk dan ber TKDN dengan revisi spesifikasi tnpa merubah pagu Tp ...

Susun spesifikasi teknis dalam rincian atau produk yang akan diadakan cek website http://Tkdn.kemenperin.go.id cari produk tersebut dalam hal sudah ada produk bersertifikat tkdn ditambah bmp 40% keatas maka wajib beli produk dalam negeri produk yang dibeli tidak harus produk yang ditemukan tkdn + bmp >= 40%, yang wajib dibeli adalah minimal ...

Pada Pelatihan kompetensi PBJ Level 1 diperkenalkan konsep manajemen risiko, kemudian pada tiap slide dan modul dari cluster kompetensi disajikan tabel identifikasi risiko dan penanganannya. Tujuannya? Upaya menumbuhkan budaya sadar risiko Syukur-syukur kalau jadi punya kapabilitas melakukan identifikasi, analisa, menakar toleransi risiko, dan membuat treatment / mitigasi risiko Apresiasi saya ...

  Yth. Bapak/Ibu, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP mengundang Bapak/Ibu dalam acara Serap Aspirasi dalam rangka Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang akan diselenggarakan pada: Sesi I: Untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Hari/Tanggal: Kamis, 2 Juni 2022 Sesi II: Untuk Asosiasi dan Pelaku Usaha Hari/Tanggal: ...

Misal ada soal sebagai berikut : Kementerian Kesultanan di Provinsi Naras Gunaq memiliki beberapa Satuan Kerja, yaitu Satuan Kerja A, Satuan Kerja B, dan Satuan Kerja C, pada tahun anggaran 2023 memiliki kebutuhan Pengadaan komputer All-In-One (AIO) untuk digunakan dalam pekerjaan administrasi, kebutuhan tersebut diumumkan di Rencana Umum Pengadaan sebagai ...

Pada Perpres PBJP (Perpres 12/2022) disebutkan bahwa : pada Pasal 26 ayat (2) Nilai HPS tidak bersifat rahasia pada Pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia   Pemberlakuan sifat informasi HPS di Indonesia ini menarik, mengingat di negara lain HPS bahkan pagu bersifat rahasia, perhatikan saja aplikasi e-Procurement negara ...