Pendahuluan Proses penyusunan HPS acapkali menjadi hal yang merupakan momok dan menimbulkan kebingungan bagi kawan-kawan pelaku Pengadaan di seantero jagad Indonesia, ternyata ada cara sederhana untuk menyusun HPS secara keahlian : 1. Bedakan antara SHS dan HPS Jangan menyamakan antara Standar Harga Satuan dengan HPS, HPS adalah harga pasar, sehingga ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Ini pentingnya dokumentasi video saat pengiriman barang/jasa
Jasa ekspedisi/kurir saat ini sudah ada banyak yang dapat mengakomodir proses pengiriman, proses pengiriman barang/jasa saat ini dapat memanfaatkan jasa dari penyedia jasa ekspedisi tersebut untuk mengirimkan barang dari pelaku usaha kepada pemesan barang/jasa, dalam hal ini barang/jasa pada saat proses pengiriman perlu di dokumentasikan dalam bentuk video sebagai upaya ...
SelengkapnyaCatatan Pengadaan : Klarifikasi apa yang meragukan agar tidak jadi masalah
Pada sebuah forum FGD yang menghadirkan kami sebagai narasumber tanggal 3 Juni 2022 ini kami mendiskusikan sebuah case dimana Pokmil (diluar UKPBJ yang menghadirkan saya sebagai narsum) menggugurkan bukti sewa peralatan sebuah pekerjaan konstruksi. detil case nya adalah ada perjanjian sewa yang disajikan perusahaan A selaku peserta tender, perjanjian sewa ...
SelengkapnyaSolusi Agar Tidak Takut Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kelembagaan dan SDM Pengadaan perlu diperkuat, saat ini LKPP sebagai pihak yang membuat kebijakan Pengadaan Pemerintah telah berhasil menghadirlan berbagai penguatan, dari sisi kelembagaan sudah ada guideline yang menjadi upaya perbaikan berkelanjutan, dari sisi SDM telah terdapat serangkaian program pelatihan yang memperkuat berdasarkan kamus kompetensi yang telah ditetapkan. Kedua hal ...
SelengkapnyaSolusi dalam Mengukur TKDN pada Pekerjaan Konstruksi
Untuk mengukur kandungan TKDN dalam sebuah paket pekerjaan konstruksi, maka serahkan kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian pada saat menyusun KAK Konsultan Perancang uraikan ketentuan bahwa Konsultan tersebut menghitung realisasi TKDN dari pekerjaan konstruksi yang diawasinya. Ketika akhir pekerjaan maka konsultan pengawas menyerahkan informasi tersebut kepada Penandatangan ...
SelengkapnyaApa yang perlu dilakukan oleh PPK setelah proses Pemilihan Penyedia Selesai
Bila melihat berbagai tahapan yang telah dilalui oleh PPK bersama unsur Pelaku Pengadaan yang melaksanakan proses pemilihan penyedia, either itu Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) atau Pejabat Pengadaan (PP), dalam proses sebelum pemilihan penyedia dimulai akan ada pembahasan bersama yang dilakukan antara PPK bersama Pokmil/PP. pembahasan dalam proses sebelum pemilihan penyedia ...
SelengkapnyaPenyusunan Pangkalan Data Vendor Potensial
Pangkalan Data (Database) dari Penyedia/Vendor/Supplier Potensial dapat dikategorikan sebagai 3 kategori, yaitu : approved supplier; preffered supplier; emergency supplier. Berdasarkan Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 yang diterbitkan LKPP, definisi ketiganya antara lain : Approved Supplier : adalah para penyedia yang sudah lulus dan mampu setelah masuk ke ...
Selengkapnya“Verifikasi” bukanlah Evaluasi pada Tender Cepat Menggunakan SIKAP
Makna Verifikasi menurut KBBI : pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya Makna Evaluasi menurut KBBI : pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya Tender Cepat berdasarkan ...
SelengkapnyaKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
Download di : Kepmen PUPR No.524 Tahun 2022 – Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi Per-tanggal 27 Mei 2022 : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal ...
SelengkapnyaPengadaan Dikecualikan – Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
Dasar aturan : Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : UNDUH Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada ...
Selengkapnya