PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan untuk menghitung kandungan lokal itu jelas, ada peraturan terkaitnya…. prinsip nya mudah di hitung, yang perlu kita perhatikan disini :   TKDN itu dihitung menggunakan peraturan tersebut, kemudian data dukung nya ada, lalu ada lembaga yang memverifikasi, kemudian hasil verifikasi tersebut di validasi Kementerian terkait dan terbitlah sertifikat TKDN, ...

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, ...

Saat ini untuk menayangkan produk dalam etalase katalog amat mudah, kemudahan ini tujuannya untuk mempermudah pelaku usaha agar dapat menjadi mitra dari Pemerintah sebagai Penyedia Barang/Jasa. Namun ternyata dari kemudahan atas kehadiran sistem yang dibuat oleh Pemerintah ternyata ada saja pelaku usaha yang tidak berniat baik mendukung tujuan dan kebijakn ...

Apa peran nya? mari kita lihat tugas UKPBJ di tahap Pengadaan secara umum : Saat penganggaran tahun berikutnya dimulai, UKPBJ memberikan dukungan untuk membantu bagaimana pemaketan selaras dengan anggaran saat pemilihan penyedia UKPBJ mereviu persiapan pengadaan dari PPK untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan setelah dapat penyedia, PPK menjadi pengendali ...

Apakah ada aturan standar honor/gaji tenaga ahli untuk tim swakelola ? Secara aturan di Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) bahwa :   Kalau aturan untuk pengusulan standar nya diatur di Pasal 24 Perpres PBJP…. Karena sifatnya “mengusulkan” maka penyusunan nilai nya sepertinya memang berdasarkan telaah keahlian. Tidak ada ...

Kontrak tidak berjalan dengan baik karena umumnya kurang pemahaman bahwa setelah tanda tangan segalanya akan baik saja. Kita belum berbicara soal kompetensi berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis ya, karena dengan lulus Sertifikasi PBJ Level-1 seharusnya dipahami bahwa tahapan Pelaksanaan Kontrak adalah : penetapan SPPBJ Penandatanganan kontrak Pemberian / tidaknya uang muka ...

Berdasarkan metode Pemilihan Penyedia, metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas : Untuk Pengadaan Langsung (Nilai maksimal sampai dengan Rp100juta) dan Penunjukan Langsung (memenuhi Kriteria Pasal 41 ayat (5) Perpres PBJP) dilaksanakan dengan Metode SATU FILE Untuk Seleksi baik Seleksi Badan Usaha maupun Seleksi Konsultan Perseorangan ...

Pada Pasal 81 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 terdapat bunyi pengaturan sebagai berikut : Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana. Pelanggaran tersebut antara lain : dalam ...

Pasal 32 Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) dapat kita rangkum sebagai berikut : Jaminan Sanggah Banding diberlakukan dalam proses pemilihan penyedia hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Tender atau Tender Cepat). besarannya 1% dari nilai HPS Pekerjaan Konstruksi yang disanggah bagi Pekerjaan Konstruksi tunggal, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi ...

Apakah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat bertugas di LPSE? Pertama-tama kita sepakati dahulu bahwa tugas dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) itu bukan hanya melakukan tender/seleksi, di Kamus Kompetensi Teknis yang lama selain kompeten di Jenis Kompetensi Pemilihan Penyedia, JF PPBJ juga perlu kompeten di Jenis Kompetensi ...