Catatan Pengadaan : Klarifikasi apa yang meragukan agar tidak jadi masalah

Pada sebuah forum FGD yang menghadirkan kami sebagai narasumber tanggal 3 Juni 2022 ini kami mendiskusikan sebuah case dimana Pokmil (diluar UKPBJ yang menghadirkan saya sebagai narsum) menggugurkan bukti sewa peralatan sebuah pekerjaan konstruksi.

detil case nya adalah ada perjanjian sewa yang disajikan perusahaan A selaku peserta tender, perjanjian sewa tersebut antara Perusahaan A dan Perusahaan B, turut dilampirkan pernyataan penguasaan alat oleh perusahaan B bahwa alat dengan nama C pada bukti kepemilikan adalah benar milik perusahaan B dan disewakan pada perusahaan A sebagai dokumen terpisah.

Dokumen tersebut seharusnya sudah cukup, tapi Pokmil UKPBJ yang diangkat tersebut menggugurkan karena menganggap C tidak memiliki keterkaitan dengan B. Disini terjadi kesalahan :

  1. Keterkaitan antara B dan C seharusnya sudah cukup dari surat keterangan penguasaan alat.

  2. Andai pun penguasaan alat tersebut dokumennya bernama berbeda antara B dan C, hal ini tidak menggugurkan.

  3. Bila ragu, pokmil harusnya mengklarifikasi, klarifikasi dahulu sebelum menggugurkan walau menurut saya hal ini tidaklah perlu diklarifikasi mengingat perbedaan nama tidak mengakibatkan gugur.

  4. Dalam hal klarifikasi muncul (andai) dokumen lain yang menerangkan kebenaran tersebut saat klarifikasi dan dokumen atau keterangan tersebut tidak di upload di penawaran SPSE, hal ini bila ditunjukkan dalam klarifikasi bukan terkategori post bidding karena keterangan / dokumen tersebut menerangkan apa yang sudah / alat yang sudah ditawarkan dalam penawaran, post bidding terjadi bila alat yang ditawarkan X Namun di klarifikasi dijadikan / diusulkan alat Y.

Solusi dari permasalahan ini?

Evaluasi Ulang, jangan malah keukeuh tidak menerima koreksi.

Demikian.

Sebelumnya Solusi Agar Tidak Takut Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Selanjutnya Ini pentingnya dokumentasi video saat pengiriman barang/jasa

Cek Juga

Memaknai ketentuan preferensi harga (Aspirasi Perubahan Perpres 12/2021)

Baik Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: