PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Perbedaan Keadaan Kahar dan Pengadaan Khusus untuk Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat

Perbedaan Keadaan Kahar dan Pengadaan Khusus untuk Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat, dapat dijelaskan sebagai berikut : Sifat dan Kondisi : Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat :Penanganan mendesak menyangkut keselamatan banyak orang (Pasal 59 ayat (1) dan PerLKPP 13/2018) Keadaan Kahar  :Diluar kehendak yang sifatnya berhubungan dengan kontrak (Pasal 1 angka 52 ...

Selengkapnya

Masa sanggah untuk Proses Pemilihan Penyedia melalui SPSE yang gagal

sanggah

Ketika dilakukan Tender/Seleksi/dll melalui SPSE, pada saat tidak ada penyedia yang dapat melanjutkan proses tahapan pemilihan penyedia (nol alias tidak ada yang lulus), apakah proses tersebut langsung dibatalkan? Proses Pengadaan yang memiliki peran andil dari Kelompok Kerja Pemilihan memiliki potensi kegagalan dan tidak dapat 100% tanpa celah, berikan saja masa ...

Selengkapnya

Persiapan Pengadaan, Kapan?

persiapan pengadaan

Kejadian yang selalu berulang-ulang, hingga melewati pertengahan tahun masih ada proses pelaksanaan pengadaan yang akan baru mau mulai dilakukan. Iya….. akan, baru, mau, mulai, dilakukan…… Mulai era Peraturan Presiden Nomorr 54 tahun 2010 yang terakhir kali dirubah dari Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 hingga Peraturan Presiden Nomor 12 tahun ...

Selengkapnya

Pejabat Pembuat Komitmen yang dilaksanakan oleh PA/KPA dan sebagian tugasnya dilaksanakan oleh PPTK

pejabat pembuat komitmen

Dengan memadupadankan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa : Dalam hal PA/KPA melakukan perikatan maka yang bertindak sebagai PPK adalah PA/KPA tersebut. Dalam hal PA/KPA menugaskan PPTK yang memiliki kompetensi maka PPTK tersebut melaksanakan tugas : a. menyusun ...

Selengkapnya

Hakikat Pengadaan Darurat

pengadaan khusus

Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat  termasuk Pengadaan Khusus, dalam Pengadaan Khusus terdapat jenis-jenis Pengadaan sebagai berikut: Penanganan Keadaan Darurat PBJ di Luar Negeri PBJ dikecualikan Penelitian Tender/Seleksi Internasional, PBJ Pinjaman Hibah Luar Negeri PBJ Penanganan Keadaan Darurat agar tidak disamakan dengan Pengadaan yang dilakukan di masa darurat bencana, PBJ Penanganan Keadaan ...

Selengkapnya

Pengadaan dan pemenuhan identifikasi kebutuhan

Saat ini tengah berlangsung proses pengadaan ASN dengan seleksi CASN, baik berupa CPNS dan CPPPK, sudah umum kita ketahui bahwa proses pelaksanaan ujian ini dilakukan dengan CAT yang memerlukan komputer, bagaimana memenuhi kebutuhan teridentifikasi ini? Pengadaan dapat dilakukan dengan menentukan jenis pengadaan, dapat berupa : Pengadaan Barang Jasa Lainnya Tinggal ...

Selengkapnya

Perubahan Persepsi dan Potensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Persepsi selalu berubah seiring dengan perkembangan jaman, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dulu vs kini : menjadi PNS itu pekerjaan idaman banyak orang, sedangkan zaman sekarang menjadi pekerja industri ekonomi kreatif dan menjadi pesohor online dipandang sebagai “jalan ninja” yang kekinian; memiliki properti di perempatan lampu merah zaman dulu dipandang ...

Selengkapnya

Perhitungan HPS tidak dapat digunakan sebagai Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Lingkup Pengawasan

Makna aturan ini adalah dengan ilustrasi sebagai berikut :   Misal proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan persentase keuntungan sebesar 10% adalah Nilai HPS termasuk PPN sebesar Rp10Milyar. Lalu dari proses Tender pekerjaan konstruksi itu terdapat penyedia yang memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp8,5M. Artinya ada penawaran yang lebih rendah dari ...

Selengkapnya

MoU/Nota Kesepemahaman pada Swakelola Tipe III dan Tipe IV di Era Perpres 12/2021

swakelola tipe i dan tenaga ahli

Saat ini yang memerlukan MoU di 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan kontrak swakelola hanya swakelola tipe II saja. Hal ini dikarenakan penyederhanaan secara administrasi. Poin lain dari penyederhanaan ini adalah relaksasi secara administrasi mengingat swakelola tipe III dan tipe IV ini sifatnya adalah empowering society/pemberdayaan masyarakat, dimana nuansa pemberdayaan ini ...

Selengkapnya

Cek status sertifikat PENGADAAN Barang dan Jasa

d75c0930 3e30 4930 8e02 35a5ca5f8416

Cek status sertifikat PENGADAAN Barang dan Jasa, bagaimana caranya? Salah satu sistem pendukung PBJP dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b menyebutkan SPSE didukung oleh sistem lain, salah satunya adalah : Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; Untuk pengelolaan SDM salah satu aspeknya adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan unit ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?