Pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) telah dibahas pada pasal 3 ayat (3) mengenai cara untuk memperoleh barang/jasa bagi instansi pemerintah, yaitu dengan cara: 1. Swakeola; dan/atau 2. Penyedia. Bagaimana menentukan Cara pengadaan yang tepat? LKPP telah membantu untuk menentukan hal tersebut dengan membuat bagan sebagai berikut ...
Selengkapnya
Baru-baru ini saya dapat konsultasi, Instansi X melaksanakan tender cepat untuk pengadaan mobil ambulance, namun hasil tender cepat yang dimenangkan oleh Pokmil tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditenderkan. Tindak lanjut yang harusnya dilakukan? Pada Tender Cepat pemenang adalah penawar termurah yang telah diklarifikasi oleh pokja tender cepat. Koordinasikan dengan Penyedia ...
Selengkapnya
Mari kita simak bunyi dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada angka 24 Pasal 1 : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ...
Selengkapnya
Peraturan Pengadaan dalam bentuk Peraturan Presiden saat tulisan ini dibuat masih mencantumkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam pengadaan publik, baik pengadaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermakna harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain dengan peraturan Pengadaan Barang/Jasa ...
Selengkapnya
Mari kita perhatikan bahwa tujuan pengadaan sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 4 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk : a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkanpenggunaanprodukdalamnegeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan ...
Selengkapnya
Masih melanjutkan apa yang ada di artikel : Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Artikel yang saya tuliskan kemarin dengan tautan diatas tentunya memunculkan pertanyaan, apakah peningkatan dalam proses manajemen dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan hanya memberikan pelatihan dan pembinaan? Jawabannya jelas tidak. UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam pengadaan ...
Selengkapnya
Kapasitas Kelembagaan dan Kapasitas manajemen merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk di dalamnya adalah bagian dari penganggaran. Penganggaran (budgetting) adalah bagian yang perlu mengintegrasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu juga proses pengadaan publik juga perlu terintegrasi dalam ...
Selengkapnya
Hari ini saya mendapat konsultasi terkait peoduk dalam katalog Elektronik yang tidak ada tombol keranjang untuk memulai transaksi, apa yang harus saya lakukan? Demikian tanya rekan saya tersebut. Saya meminta tautannya dan login ke akun PPK saya, saya menghadapi hal yang sama, setelah saya lihat status produk adalah import dan ...
Selengkapnya
Software Produk dalam negeri saat ini ada banyak, sebagai aset tak berwujud dapat saja dikategorikan dalam proses pengadaan barang, tinggal di instalasi,kalaupun ada konfigurasi mungkin perlu di utak-atik sedikit, jadi untuk software yang tinggal diinstall saja atau memasukkan lisensi, ini bisa termasuk dalam pengadaan barang. Namun setiap perangkat lunak itu ...
Selengkapnya
Pertanyaan : Assalamualaikum wr.wb, Mau Tanya Temen2 dan Para Suhu Klw Untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Yang di Persyaratkan SKT tetapi yang di Kirim SKA, Apakah Mengugurkan ? Klw pun gugur adakah aturan yang tertuang di Perlem 12 Tahun 2021, Terimakasih banyak Atas Bantuan Jawabannya 🙏🙏🙏🙏🙏 Jawaban saya pribadi bisa dilihat ...
Selengkapnya