pakai bagan aja jelasinnya ya, prinsipnya kita pakai SPOK Bahasa Indonesia sederhana saja hehehe : Bagan diatas ada versi PDF nya biar gak susah baca (siapa tahu gambarnya pecah) : Download Bagan Memaknai MDP Konstruksi terkait Preferensi Harga soal “typo” diatas, saya sengaja memang pakai screen capture dari ...
Selengkapnya
Sebenarnya tidak susah, hanya saja kita yang mungkin membuat susah…. Mungkin lho ya…. Mungkin…. 🤭🤣 Nah sekarang terkait Preferensi Harga, hanya diberlakukan terhadap Pengadaan Barang, aturannya berbunyi demikian di Perpres 12/2021, beda dengan Perpres 16/2018 yang memberlakukan pada pengadaan barang/jasa, namun kesamaannya masih diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas ...
SelengkapnyaTerkait Produk TKDN + BMP minimal 40% maka wajib Belanja produk minimal TKDN 25%, pakar yang saya ajak diskusi menjelaskan sebagai berikut : Betul Pak C yang kita dorong ada local content/kandung DN, yg ditunjukan dengan besaran nilai TKDN. JADI sebenarnya yang jadi ukuran adalah TKDN. Jadi Kalau ada barang ...
SelengkapnyaLanjutan dari artikel : ini Mengapa ketika terdapat hanya 1 produk dengan TKDN + BMP >= 40% Pemerintah diwajibkan membeli Produk Dalam Negeri (PDN) dengan TKDN 25% saja tanpa memperhatikan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)? Kalau tekstual aturannya membeli TKDN 25% ketika produk menjadi wajib apabila sudah terdapat produk ...
SelengkapnyaPertanyaan terkait TKDN dan PBJP masih ada sih sampai sekarang, perlu pemahaman dan saya dengan sabar menjelaskan…. Pesan WA ini masuk hari ini, masih relevan jadi artikel : CG (saya) PAS (inisial penanya) PAS : TKDN 40% itu untuk 2023 untuk Laptop, WAjib semua sudah kah PaK C?? ...
Selengkapnya
di kolom Komentar saya mendapat pertanyaan sebagai berikut : Assalamuallaikum, Dengan Hormat, Kami lagi menjalankan adendum kontrak kerja pengadaan hewan ternak di salah satu Balai Veteriner, dan kami dikenakan sanksi keterlambatan 1/1000 per hari. dengan rincian sebagai berikut: 1. Nilai Kontrak adendum yaitu 200 ekor x Rp. 13.750,500,- = Rp.2.750.100.000.- ...
SelengkapnyaMengapa di MDP Pengadaan Langsung ada format Surat Perjanjian beserta SSUK dan SSKK????? Kita jangan bingung membaca MDP, terutama terkait dengan format bentuk kontrak yang menghadirkan SPK dan Surat Perjanjian…… Pengadaan Langsung secara umum memang memerlukan negosiasi teknis dan negosiasi harga, untuk barang/jasa dengan nilai secara umum : Pengadaan Barang ...
Selengkapnya
Sebenarnya proses Pengadaan Barang/Jasa itu mudah, namun karena (tidak bermaksud menggeneralisir) yang umum nya di baca oleh teman-teman itu lebih pada proses teknis pengadaan, makanya jadi kesulitan ketika menilik hal-hal yang perlu pemikiran logika mendasar. Prinsip Pengadaan diatur dalam Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; ...
SelengkapnyaSalam Pengadaan! Saya relatif pemula untuk pendalaman tentang Model Dokumen Penyedia yang ada dalam PerLKPP 12/2021, maka artikel ini saya tulis berdasarkan pemahaman saya, sungguh saya berharap ada masukan dari artikel ini. Baiklah, mari kita mulai, dengan pertanyaan besarnya, yaitu : Apakah dalam Metode Pemiihan Tender Cepat untuk Pekerjaan ...
Selengkapnya
Pertanyaan yang masuk beberapa waktu lalu pada saya : Mohon maaf mengganggu ijin bertanya Pak.Terkait dengan Proses Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi dengan RO berdasarkan SE LKPP Nomor 3/2022 itu kenapa tidak menggunakan Dokumen Kualifikasi. Kira kira bapak bisa jelaskan . Terima kasih sebelumnya ya 🙏🙏🙏 Jawaban saya : Repeat Order ...
Selengkapnya