Pasal 18 Perpres 16/2018 yang membahas Perencanaan pada ayat (7) berbunyi : (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. penyusunan biaya pendukung. Pada bagian Bab V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, lebih spesifik pada Bagian ...
Selengkapnya
PMDN 77-2020 dan Perpres PBJP
Selengkapnya
Alih daya sering menjadi perhatian emosional khususnya berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, status ketenagakerjaan, keamanan dan kepastian status pekerjaan, dan perdebatan badan usaha mengambil keuntungan dan terkadang cenderung dipersepsikan mengambil keuntungan bahkan eksploitasi. Alih daya sebenarnya menjadi pertimbangan ketika sebuah organisasi menyadari bahwa inti utama aktifitas/bisnisnya bukanlah suatu bidang pekerjaan ...
Selengkapnya
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat ketentuan yang digunakan untuk “memuluskan” transisi dari Perpres 54/2010, diantaranya : Pasal 89 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 1.Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ...
Selengkapnya
Tidak ada salahnya sesekali melihat apa yang tertulis di masa lalu, aturan yang mau kita bahas dalam artikel ini adalah Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Definisi Pengadaan : Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang ...
Selengkapnya
Menurut saya karena dana nya APBN, tapi pelaksananya adalah Pemda maka Pemda beroperasional dengan DIPA APBN DEKON-TP dan diluar dari PP 12/2019, PMDN 70/2019, PMDN 77/2020, makanya saya berpendapat Dapat digunakan adanya PPK di Daerah, karena ruh nya adalah APBN. Boleh? Boleh saja, tapi kalau memang PPK nya Pemda tadi ...
Selengkapnya
Saya sadari Opini terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dan Keberadaan PPK PBJP dalam Pemerintah Daerah kalau artikel itu kepanjangan, kemudian intepretasinya kok ada yang menafsirkan beda, jadi saya ringkas saja : Dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya Pemerintah Daerah itu tidak absolut otonom, yang ditetapkan Pemerintah Pusat ...
Selengkapnya
Fungsional PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) makin tenar, Kelas/Grade Jabatannya naik, dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana yang grade nya hanya bernilai 1, JF PPBJ memiki Grade yang relatif tinggi. Kenaikan ini telah disetujui, dan secara resmi dapat dibaca di dokumen berikut ini : Surat Kepala LKPP – Perubahan Kelas Jabatan ...
Selengkapnya
Pasal 68 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa aspek Pengadaan Berkelanjutan Pengadaan berikut ini : ekonomi sosial lingkungan hidup Air Limbah dari fasilitas Kesehatan, diolah dan dapat digunakan untuk : pemeliharaan ikan, artinya bila ikan tersebut hidup maka IPAL memang berfungsi dengan baik secara berkala kolam ikan tersebut ...
Selengkapnya
Disclaimer Opini ini adalah Opini Pribadi saya, kemampuan penalaran hukum saya bisa dibilang relatif rendah karena pengalaman saya tidak setinggi para ahli lainnya, untuk hal ini silahkan saya diberi masukan apabila saya keliru. Kekeliruan tersebut akan diperbaiki agar artikel ini menjadi semakin baik, untuk aturannya bisa diunduh terlebih dahulu disini ...
Selengkapnya