PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kalau manajemen risiko di pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dilakukan untuk jenis pengadaaan tertentu saja, atau cara pengadaan tertentu saja, atau bersifat selektif tanpa ada aktifitas manajemen, apakah benar proses pengadaan barang/jasa pemerintah itu berisiko? atau jangan-jangan memang sejak awal kita yang lalai? Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinir untuk mengarahkan dan ...

Jaminan Pelaksanaan berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 bisa bernilai 5% dari HPS dan 5% dari Nilai Kontrak, bergantung dari Penawaran, namun Kontrak Payung tidak memiliki nominal, dan di artikel ini salah satu cara untuk menetapkan jaminan pelaksanaan bagi kontrak payung adalah pekerjaan yang konkrit, namun dalam hal harga satuan itu ...

Umum Risiko adalah ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan, dalam beberapa standar lainnya disebut juga Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik yang diperkiraan maupun tidak diperkirakan, berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan peluang atau ancaman, menimbulkan kerugian keuangan maupun non-keuangan dan atau menyebabkan pemilik pekerjaan dan/atau pihak pelaksana ...

Dalam buku Production Operations Management yang ditulis oleh William J. Stevenson, disebutkan bagi banyak orang istilah produksi selalu mengedahulukan dan telah melekat pada pabrik, mesin, dan jalur perakitan. Padahal dari Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saja, berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan ...

Kondisi saat ini : Administrasi pengadaan barang/jasa, khususnya pada proses pemilihan relatif mengkonsumsi waktu dan berulang-ulang, termasuk pada barang/jasa dengan komoditas yang rutin dan sebenarnya bisa dikonsolidasi; mutu hasil pengadaan bervariasi dan tidak standar walau pekerjaannya sejenis; kemampuan penyedia bervariasi; harga dapat bervariasi, termasuk dalam satu satker/unit kerja yang berada ...

Kontrak Lumsum berdasarkan Perpres 16 tahun 2018  khususnya pada Pengadaan Barang adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, ...

Pendahuluan Perhatikan bahwa dalam artikel 7 tingkatan Framework Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Best Practices dunia best preactices dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah : Sumber Hulu Barang/Jasa Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku, dalam hal ini Perpres 16 tahun 2018 beserta aturan turunannya Efisiensi penggunaan dana publik Akuntabilitas Value ...

Berkaitan dengan artikel : Pengadaan Barang/Jasa bersumber dengan Pinjaman / Hibah Luar Negeri Aspek Strategis dalam Pinjaman/Hibah dalam dan/atau Luar Negeri Lingkup Pengadaan Barang/Jasa pada APBN/APBD Filosofis Ruang Lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penjelasan : Dalam PBJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ...

Kontrak antara Penyedia dengan Pemerintah sebagai Pengguna berdasarkan buku excellence in Public Sector Procurement Kindle Edition by Stuart Emmett, yang kemudian saya kembangkan lebih lanjut dalam konteks Perpres 16 tahun 2018, adalah dalam kriteria sebagai berikut : Pemesanan : Penyedia : Kelangsungan Bisnis Pengguna : Dikirim/Tersedianya Barang/Jasa yang memenuhi identifikasi ...

Berdasarkan buku excellence in Public Sector Procurement Kindle Edition by Stuart Emmett, yang kemudian saya kembangkan lebih lanjut dalam konteks Perpres 16 tahun 2018, berikut ini adalah perbandingan kelebihan antara Tender/Seleksi : Keterbukaan Tender/Seleksi : Lebih terbuka bagi semua Pelaku Usaha dan terkadang hasil sudah dapat diprediksi sejak awal; Negosiasi ...