uu cipta kerja,umkoperasi
Gambar dimiliki oleh Dinas Perikanan Kab. Kutai Barat sebagaimana di capture dari https://diskan.kutaibaratkab.go.id/pasar-olah-bebaya-melak-wadah-penjualan-produk-ikan-segar-dan-olahan/

UMK dan Koperasi Dapat Jatah Proyek Pengadaan

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah terdapat kewajiban sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam https://monev.lkpp.go.id/  pada tahun 2021 terdapat Paket Pengadaan melalui Penyedia sebagai berikut :

 

tepra

Dengan demikian bila terdapat Pagu Total sebesar Rp700.006.309.000.000.000 maka 40% nya adalah sebesar Rp 280.002.523.600.000.000, angka yang fantastis bukan? Artinya Pemerintah di dorong untuk melaksanakan penggunaan Barang/Jasa (Produk) dengan nilai 40% dari total Anggaran untuk UMK-Koperasi.

Diharapkan terciptanya lapangan kerja dari pemberlakuan UU Cipta Kerja dan termasuk Perpres ini segera terwujud. Pelaku Usaha dapat melaksanakan sounding peluang di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdekat dengan menggunakan aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro

Pelaku Usaha
Sebelumnya Opini berkaitan dengan Perpres 12 tahun 2021 dan Permendagri 77/2020 (Boleh diabaikan)
Selanjutnya Syarat Penyedia dan Evaluasi Tender Pengadaan Barang

Cek Juga

pembinaan pelaku usaha pbjp

Apakah tidak ada Peraturan tentang Sanksi Daftar Hitam pada Era Perpres 12/2021?

Jawabannya TIDAK Dalam Perpres PBJP kita tidak menghapuskan tentang Daftar Hitam. Hanya saja persepsinya Daftar ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: