Dalam praktik pengadaan jasa event organizer, salah satu risiko yang paling sering muncul namun kerap diremehkan adalah ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang dianggarkan dengan jumlah peserta yang benar-benar hadir. Kondisi seperti menganggarkan 500 peserta tetapi yang hadir hanya 400 bukan sekadar persoalan teknis acara, melainkan berpotensi menjadi persoalan akuntabilitas ...

Dalam praktik ideal, strategi pengadaan seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia perlu dirancang, dikembangkan, dan dijalankan sebagai bagian integral dari strategi organisasi secara keseluruhan. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan hal sebaliknya: strategi organisasi disusun pada satu ruang perencanaan, sementara strategi pengadaan dikembangkan pada ruang lain yang terpisah, dengan logika dan ...

Dalam praktiknya, organisasi publik tidak pernah berhadapan dengan satu rantai pasok tunggal. Setiap aktivitas pelayanan melibatkan beragam pemasok, jenis barang/jasa, serta kelompok pengguna akhir yang berbeda. Ada kebutuhan yang bersifat produk akhir—seperti pengadaan komputer atau jasa kebersihan—namun ada pula kebutuhan yang menuntut proses panjang dan keterlibatan intensif dari sisi pengguna. ...

Dalam perkembangan tata kelola modern, pengadaan barang/jasa tidak lagi layak dipahami sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Pengadaan semestinya diposisikan sebagai bagian integral dari rantai pasok pemerintah—sebuah proses kunci yang menghubungkan perencanaan kebutuhan, penyediaan barang/jasa, proses pemanfaatan, hingga penyampaian manfaat kepada pengguna akhir, yaitu masyarakat. Untuk memahaminya secara sederhana, bayangkan sebungkus ...

Pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana publik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDesa. Karena itu, seluruh prosesnya wajib mematuhi prinsip-prinsip pengadaan dan sering kali berada dalam ruang pengawasan yang ketat. Kondisi ini kerap melahirkan rasa “kecurigaan” yang berlebihan, sehingga para pelaku pengadaan cenderung menghindari interaksi. Padahal, hubungan antara pembeli dan ...

Pengadaan barang/jasa publik tidak pernah benar-benar bersifat statis. Ia terus bergerak dan berevolusi, mengikuti perubahan cara negara memahami perannya dalam melayani masyarakat. Pada tahap awal, pengadaan kerap dipersepsikan sebatas aktivitas administratif: negara “membeli” barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Fokusnya sederhana—barang tersedia, pekerjaan terlaksana, anggaran terserap. Namun, seiring meningkatnya ...

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, uang muka sering diposisikan secara ekstrem: diberikan penuh sesuai persentase yang ditetapkan dalam Perpres PBJP secara penuh. Pola pikir ini sesungguhnya menyederhanakan persoalan dan berpotensi menimbulkan risiko hukum, keuangan, maupun tata kelola kontrak. Padahal, secara konseptual dan normatif, uang muka bukanlah kompensasi prestasi, melainkan instrumen ...

Dalam proses pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode evaluasi penawaran merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga rasional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Di titik inilah sering muncul diskursus—terutama pada pengadaan konstruksi—tentang bagaimana meritokrasi dapat diterapkan tanpa melanggar koridor regulasi. ...

Pengadaan yang Dewasa: Ketika Kontrak, Sistem, dan Etika Bekerja dalam Satu Nafas Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, persoalan jarang muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berawal dari asumsi kecil yang dibiarkan, detail administratif yang dianggap remeh, atau keputusan teknis yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pada titik tertentu, semua ...