Basic dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah manajemen rantai pasok dan manajemen logistik, saat saya S2 dulu salah satu pakar yang menjadi ahli di bidang ini berlatar belakang dari Militer. Pada prinsipnya kunci keberhasilan dari Pengadaan Barang/Jasa adalah kedisiplinan. Dengan demikian sebagaimana bidang ilmu lainnya, kunci sukses dari proses ...

Pada Rencana Umum Pengadaan terdapat opsi untuk mengkategorikan pengadaan berkelanjutan yang memberikan informasi bahwa paket tersebut di desain untuk pengadaan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial secara bersinergi. Namun karena cakupan ketiganya yang sangat luas, cara melakukan evaluasi keberhasilan pengadaan berkelanjutan atau sustainability procurement ini menjadi jarang ...

Dalam 3 tahapan besar proses pengadaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dimulai dari : Tahap Perencanaan : dalam proses perencanaan terdapat SIRUP untuk mengumumkan semua informasi hasil proses perencanaan pengadaan. tahap Persiapan : pada SPSE baik pada E-Pengadaan Langsung, E-Tender/Seleksi, E-Katalog, dll terdapat fitur untuk mengunggah dokumen hasil persiapan pengadaan ke ...

Cara Pengadaan dengan cara : Swakelola; Penyedia; Pro-kontra dan aspek-aspek dari tiap Cara Pengadaan ini bila kita bahas adalah sebagai berikut : Pengadaan Melalui Cara Penyedia Pro: Keahlian dan Spesialisasi: Penyedia biasanya memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk mengerjakan proyek dengan standar tinggi. Efisiensi Waktu: Penyedia dapat menyelesaikan proyek ...

Pemanfaatan Anggaran PBJ dalam pelaksanaan kegiatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada tiga tahap utama, yaitu : – Perencanaan – Persiapan – Pelaksanaan Dalam tahap Perencanaan salah satu aspek berkaitan biaya dilakukan estimasi untuk persiapan pagu anggaran. Setelah Pagu Anggaran siap digunakan, pada tahap Persiapan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan cara melalui ...

Dalam hal komoditas produk barang/jasa tidak dapat lagi dipesan karena walau dulu tayang pada ekatalog V5, namun pada saat ini dinonaktifkan etalase nya namun ketika akan bermigrasi ke V6 masih ada kendala, apa yang bisa dilakukan?   Menunggu secara terukur adalah jawabannya, terukur disini adanya mitigasi risiko, bila memang barang/jasa ...

Swakelola sebagai salah satu cara Pengadaan memiliki kelebihan : Efisiensi biaya Kendali penuh atas proses Pengembangan kapasitas internal Pengurangan ketergantungan pada pihak penyedia tentunya hal diatas dapat terjadi bila sumber daya untik menghasilkan barang/jasa itu sudah dimiliki semua.

Tiap kali lihat skor seleksi CPNS baru, buat saya itu pengingat ngga boleh berhenti belajar…. Tiap kali seleksi profesional seperti ini saya selalu merasa suara langkah generasi baru di belakang itu sebagai tantangan…. Bukan ancaman, tapi tantangan…. Dalam satu lingkungan kalau saya ngga bisa bekerja sama baiknya (atau melebihi) dari ...

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Proses pengadaan yang baik tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan pemerintah terpenuhi, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Proses pengadaan yang baik tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan pemerintah terpenuhi, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa Transparansi adalah kunci utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan transparansi, setiap langkah dalam proses pengadaan dapat diawasi oleh publik, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan korupsi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi antara lain: Publikasi Informasi Pengadaan: Informasi mengenai rencana pengadaan, proses seleksi, dan hasil pengadaan harus dipublikasikan secara terbuka melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-procurement, dapat membantu meningkatkan transparansi dengan menyediakan platform yang memungkinkan semua pihak untuk memantau proses pengadaan secara real-time. Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses pengadaan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas antara lain: Pelaporan dan Audit: Setiap tahapan pengadaan harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara berkala. Selain itu, audit independen harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan. Pengawasan oleh Lembaga Independen: Lembaga pengawas independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP,  dan APIP, harus dilibatkan dalam mengawasi proses pengadaan untuk memastikan akuntabilitas. Manfaat Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel Pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel memiliki berbagai manfaat, antara lain: Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Mengurangi Potensi Korupsi: Transparansi dan akuntabilitas membantu mengurangi potensi korupsi dengan memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel akan lebih efisien dan efektif, sehingga hasil pengadaan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam konteks Diklat PPK Tipe B, terdapat beberapa jenis paket pengadaan yang dapat dijadikan objek laporan. Salah satu kategori yang relevan adalah pekerjaan yang tidak kompleks dan/atau tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Berikut adalah ciri-ciri dari jenis paket pengadaan tersebut: Paket B/PK/JL dengan nilai Rp200 Juta s.d Rp 15Milyar, dapat juga menggunakan hingga Rp50 Milyar (Kecil sampai dengan Non-Kecil segmen Pelaku Usaha Menengah) selama memang pengerjaannya tidak kompleks atau tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik, apakah dengan nilai sebesar itu ada kemungkinan demikian? bisa saja bila nilai pekerjaan itu ...