Setiap dampak selalu dimulai dari kepemimpinan yang paling dekat : “memimpin diri sendiri” . Cara memimpin diri sendiri : 1. Kenali dirimu dengan jujur : seorang pemimpin sadar kekuatan dan kelemahannya. . 2. Tentukan nilai/ value sebagai kompas hidup : keputusan yang konsisten lahir dari nilai yang jelas. . 3. ...

@dr.monikalukut♬ Kiss the rain – Richard Abel

@dr.monikalukut “Sebenarnya siapa kita, sampai tidak menginginkannya? Kita terlahir untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam diri kita. Dan saat kita membiarkan cahaya diri bersinar, kita secara tidak sadar mengijinkan orang lain untuk berbuat serupa” (John C Maxwell) Semangat bertumbuh 💜 #salamsehatjiwa #belajarbarengdocmon #leadershipinspiration ♬ nhạc nền – Love Yourself – Love ...

Salah satu kekeliruan paling sering muncul dalam diskursus pengadaan barang/jasa pemerintah adalah cara memandang Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS kerap diperlakukan seolah-olah ia adalah harga final, harga ideal, bahkan harga “paling benar” yang harus selalu identik dengan nilai kontrak. Ketika harga kontrak lebih rendah, sebagian pihak tergoda untuk bertanya: “Mengapa ...

Dalam praktik birokrasi sehari-hari, persoalan pengadaan sering kali tidak berhenti pada aturan tertulis, tetapi justru tersendat pada keraguan administratif. Salah satu pertanyaan klasik yang kerap muncul adalah: “Apakah Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) kepala K/L/PD boleh melakukan proses kontrak?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dampaknya bisa signifikan. Kegiatan tertunda, jadwal meleset, ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kerap ditempatkan pada posisi yang keliru. Tidak sedikit pihak memandang HPS seolah-olah merupakan harga paling benar, paling akurat, bahkan harga ideal yang harus dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir. Cara pandang inilah yang kemudian melahirkan kekeliruan serius: HPS dijadikan dasar untuk menghitung kerugian ...

Salah satu kesalahpahaman yang masih sering muncul dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah anggapan bahwa Swakelola tidak memerlukan kontrak dan karenanya lebih “longgar” dalam aspek administrasi pembayaran. Padahal, jika ditarik ke ketentuan normatif, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Pasal 48 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa ...