Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi dan objektivitas adalah fondasi utama. Namun, seringkali kita melihat praktik di lapangan di mana Pokja Pemilihan (Pokmil) melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya, terutama dalam tahap evaluasi penawaran teknis. ​Salah satu kasus yang cukup menggelitik adalah ketika peserta tender digugurkan hanya karena alasan teknis ...

Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh wacana sebuah proyek pengadaan berskala masif untuk mendukung operasional program pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Tidak tanggung-tanggung, pengadaan peralatan penunjang (seperti perangkat elektronik dasar) tersebut diisukan menyentuh volume jutaan unit dengan total anggaran fantastis yang mencapai angka triliunan rupiah. Sorotan tajam muncul bukan ...

  Jebakan “Terima Kasih”: Memahami Batasan Gratifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam dunia pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, interaksi antara Pejabat Pengadaan, Pokja, PPK, dan penyedia adalah sebuah keniscayaan. Namun, dinamika ini memiliki batasan etis yang sangat tegas. Salah satu isu yang paling sering dianggap remeh namun memiliki konsekuensi besar adalah pemberian ...

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering kali dihadapkan pada dilema antara efisiensi komersial melalui konsolidasi terpusat dan kecepatan respons pemenuhan kebutuhan di tingkat daerah. Ketika komoditas yang diadakan bersifat kritikal—seperti alat diagnostik medis—keterlambatan dalam siklus pengadaan bukan lagi sekadar masalah penyerapan anggaran, melainkan risiko keselamatan jiwa masyarakat. Baru-baru ini, mencuat ...

Dinamika regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kembali memasuki babak baru dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dari sekian banyak perubahan, ada satu pergeseran paradigma yang sangat fundamental terkait “siapa yang berhak membuat aturan turunan”. Mari kita bedah hilangnya ...

Produk Konsultan Perancangan adalah Dokumen Perencanaan Teknis Konstruksi Meluruskan Istilah “Konsultan Perencana” dan “Konsultan Perancang” dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Halo rekan-rekan pengadaan! Dalam praktik pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, kita sangat akrab dengan istilah konsultan perencana. Paket-paket seperti “Perencanaan Pembangunan Gedung”, “Perencanaan Peningkatan Jalan”, atau “Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum” hampir ...

Beberapa waktu lalu, dunia sempat dikejutkan dengan kesepakatan awal (MoU/LoI) antara Amerika Serikat dan Iran. Pasar langsung merespons positif, sanksi seolah mulai melonggar, dan kelegaan melanda banyak pihak. Namun, ada satu peringatan krusial: kesepakatan yang paling berbahaya bukanlah kesepakatan yang gagal sejak awal, melainkan kesepakatan yang runtuh setelah semua pihak ...

Sebagai bentuk perpanjangan atau turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata cara belanja bersumber dari APBN/APBD secara umum (serta secara khusus pada APBDesa), setiap pengeluaran negara harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam ketentuan APBN/APBD, khususnya pada Pasal 28 ayat (1), telah diatur secara spesifik mengenai bentuk-bentuk Kontrak yang ...

Dalam dunia komputasi, analogi yang paling tepat untuk memahami perangkat keras adalah melihat industri ponsel pintar. Kita mengenal Android sebagai Open Ecosystem, di mana sistem operasinya dapat digunakan oleh berbagai produsen seperti Samsung, Infinix, atau LG untuk merilis produk dengan merek masing-masing. Sebaliknya, Apple dengan macOS atau iOS, serta Huawei ...

Disclaimer: Artikel ini adalah karya fiksi. Nama, karakter, tempat, dan peristiwa yang digambarkan di sini adalah produk imajinasi penulis atau digunakan secara fiktif. Setiap kemiripan dengan orang sebenarnya, hidup atau mati, atau peristiwa nyata adalah murni kebetulan. ​Kronik Sang Pewaris: Napas Konflik Kepentingan dan Gunung Emas 58 Ton ​Di usia ...