Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Ekologi Pemerintahan” : Soal : Secara ekologis, visi, dan misi organisasi pemerintah berpengaruh timbal balik dengan sistem pemerintahannya. Karena visi dan misi akan menentukan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sebuah pemerintah. ...
SelengkapnyaChristian
Makalah: Analisis Penerapan Hukum Wagner (Law of Ever Increasing State Activity) pada Pengeluaran Pemerintah di Indonesia
Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah “Tata Kelola Keuangan Pemerintahan” : Soal : Hukum Wagner atau Law of Ever Increasing State Activity oleh Adolph Wagner mengamati bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional. Wagner berpendapat bahwa semakin ...
SelengkapnyaAnalisis Kritis Dikotomi Etika: Konvergensi Pemikiran Aristoteles, Plato, Minangkabau, dan Siri’ dalam Kepemimpinan Publik
Artikel ini saya terbitkan di website milik saya sendiri untuk menjawab pertanyaan Tugas 1 Mata Kuliah Etika Pemerintahan : Etika Barat sering dianggap lebih individualistik, sementara etika Timur cenderung komunal. Analisis pernyataan tersebut secara kritis dengan merujuk pada pemikiran Aristoteles, Plato, serta ajaran Minangkabau dan si’ri!! Melakukan unggahan kembali atau ...
SelengkapnyaDokumentasi : Kegiatan Pembinaan Pemerintah Desa se-Kabupaten Kutai Timur 2026 (diselenggarakan Oleh PPKN)
Dokumentasi : Slide Materi : 1. Materi 1 2. Materi 2 3. Materi 3 dan 4 4. Materi 5 5. Materi 6 7 dan 8
SelengkapnyaUang Muka Wajib Dijamin: Membaca Logika Pasal 29 dan 34 Perpres PBJP
Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), uang muka sering dipahami hanya sebagai fasilitas percepatan bagi penyedia. Padahal, jika dibaca secara utuh, pengaturan uang muka dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya hingga Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyimpan satu prinsip penting: setiap uang muka adalah risiko yang ...
SelengkapnyaPengadaan Berkelanjutan Era Perpres 46/2025: Jangan Sekadar “Centang” RUP, Kenali Urgensi Green Soft Talent Management (GSTM)
Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kita sering kali dihadapkan pada rutinitas yang seolah-olah mengutamakan pemenuhan syarat administratif semata. Di era yang akan dan sedang menyongsong Perpres 46/2025, aspek Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) kini semakin ditekankan. Namun, mari kita renungkan sejenak: apakah pelaksanaannya di lapangan sudah menyentuh substansi, atau ...
SelengkapnyaFormat RFI siap pakai
Setelah membaca : RFI : Sonar dalam Radar Pengadaan Dari RFI ke Spesifikasi: Menjembatani Pasar dan Kebutuhan Nyata Berdasarkan artikel-artikel tersebut, berikut ini adalah format RFI yang bisa digunakan : Unduh Format RFI Siap Pakai Semoga bermanfaat!
SelengkapnyaDari RFI ke Spesifikasi: Menjembatani Pasar dan Kebutuhan Nyata
Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), satu kesalahan klasik yang sering terjadi adalah jarak antara apa yang dibutuhkan dan apa yang disediakan oleh pasar. Spesifikasi disusun di ruang rapat, sementara realitas pasar berada di luar sana. Di sinilah Request for Information (RFI) seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen—tetapi dilanjutkan sebagai proses ...
SelengkapnyaRFI : Sonar dalam Radar Pengadaan
Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), banyak yang masih menganggap Request for Information (RFI) sebagai sekadar dokumen pelengkap. Padahal, jika dipahami dengan benar, RFI adalah salah satu instrumen paling strategis dalam tahap perencanaan pengadaan. RFI bukan proses pemilihan penyedia. Ia tidak mengikat, tidak menjanjikan pekerjaan, dan tidak menghasilkan kontrak. RFI ...
SelengkapnyaIndustri Kreatif dalam PBJP: Ketika Gagasan Dihargai… atau Justru Dicurigai
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering dipahami sebagai aktivitas administratif: menyusun spesifikasi, memilih penyedia, lalu mengeksekusi kontrak. Namun jika kita kembali pada arah kebijakan, PBJP sesungguhnya adalah instrumen strategis negara. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam kebijakan PBJP, khususnya pada Pasal 5 huruf h yang berbunyi: “mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri ...
Selengkapnya