Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia bukan sekadar seremoni pengibaran bendera pusaka atau rutinitas baris-berbaris di lapangan upacara. Di balik gema proklamasi dan rasa syukur atas delapan dekade lebih kemerdekaan bangsa, ada pertanyaan mendasar yang senantiasa relevan untuk kita renungkan bersama sebagai insan pengadaan: Di manakah letak kedaulatan bangsa ...

Hint / petunjuk : 1. Presiden selain pernah menikah punya istri perempuan, juga suka ama cowok 2. Sebelumnya dia seorang pejabat bagian dari sebuah kabinet presiden, kemudian jadi presiden 3. Istri yang kemudian jadi mantan Istri tidak mau sekedar jadi ibu negara dan jadi bagian dari kekuasaan negara dengan memiliki ...

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akuntabel dan mencerminkan kondisi pasar terkini kerap menjadi tantangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terutama ketika menghadapi pengadaan kebutuhan rutin dan berulang dengan fluktuasi harga yang dinamis. Dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan HPS wajib dihitung secara keahlian dengan menggunakan data dan ...

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP), ada satu pameo klasik yang selalu relevan: rancangan di atas kertas tidak selalu sama persis dengan realitas di lapangan. ​Sebaik apa pun perencanaan teknis, survei awal, maupun perancangan gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat, dinamika lapangan sering menghadirkan kondisi tak terduga ...

  Pengadaan obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) di sektor publik sering kali menjadi salah satu proses pengadaan yang paling menantang. Mulai dari struktur pasar farmasi yang dikendalikan oleh prinsipal produsen, perbedaan harga antar-Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang relatif tipis, hingga kendala kapasitas gudang penyimpanan dan hambatan administrasi internal. ...

    Pendahuluan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan tata kelola hijau kini bukan lagi sekadar wacana global, melainkan telah menjadi bagian integral dari regulasi nasional. Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia, komitmen ini secara eksplisit ditegaskan sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (termasuk ...

  Dalam dinamika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kita sering mendengar frasa yang tampak solutif di awal, namun beracun di akhir: “Kerjakan saja dulu, mas/mbak! Soal kontrak dan dokumen administrasi gampang, nanti disusulkan.” Di atas kertas atau dalam diskusi lisan, instruksi ini terkesan menunjukkan ketegasan birokrasi dalam mengejar target penyerahan pekerjaan ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, skema sewa kendaraan dinas masuk ke dalam kategori Jasa Lainnya. Namun, tidak sedikit Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pengadaan yang menghadapi kendala teknis dan administrasi saat menyusun rancangan kontrak serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terutama ketika menghadapi tuntutan skema pembayaran di awal ...

Pernahkah Anda mendengar tuduhan atau sindiran tajam publik: “APBD kan sudah disahkan DPR/DPRD, kenapa dinas kok lelet sekali belum belanja juga?” Atau sebaliknya, muncul kegeraman publik ketika melihat fenomena belanja barang yang tidak rasional di sektor publik—seperti kipas angin seharga Rp11 juta per unit atau kaos kaki Rp100 ribu per ...

  Ada pemahaman yang perlu diluruskan: Pengadaan Langsung tidak selalu identik dengan permintaan penawaran, klarifikasi, negosiasi, lalu kontrak SPK. Dalam Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya terdapat mekanisme yang lebih sederhana, yaitu pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia. Pada mekanisme ini, Pejabat Pengadaan pada prinsipnya mencari informasi barang/jasa dan harga, melakukan pemesanan kepada Pelaku ...