Sebenarnya cara PBJP itu kan ada 2, Swakelola atau Penyedia. Kesetaraan keduanya dalam Peraturan PBJP cara Pengadaan ada 2, melalui Penyedia atau Swakelola, keduanya ada kontrak nya yang dapat digunakan dalam pembayaran PBJP. Permasalahannya adalah di mindset, terutama orang-orang non PBJ…. Beberapa kasus pekerjaan jasa konsultansi yang di kerjakan dengan ...

E-Purchasing adalah proses pengadaan yang pemilihan penyedianya dilakukan dengan cara pemesanan pembelian barang/jasa yang dilakukan secara elektronik, metode ini menggunakan medium toko daring atau katalog elektronik. Sebagai sebuah medium, toko daring dan katalog elektronik bersifat memudahkan, namun kemudahan tersebut sebaiknya tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan dalam media tersebut adalah permasalahan integritas, bukan ...

Mini Kompetisi Katalog Memahami dan menerapkan ketentuan umum e-purchasing katalog melalui metode mini-kompetisi dllakukan terhadap 2 (dua) atau leblh Penyedla Katalog Elektronlk yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen {PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. adalah penting untuk memastikan ...

Selamat pagi bapak/ibu, izin menyampaikan informasi dan menjelaskan terkait undangan terlampir kegiatan Knowledge Sharing – P3DN Sektor Konstruksi Kegiatan ini difasilitasi secara tatap muka online/ daring bagi Perangkat Daerah selain stakeholders DPUPR Kab. Kutai Barat (dapat diikuti umum) melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan dilaksanakan pada : Rabu-Kamis, 17-18 April 2024 ...

Jangan tergoda dengan uraian bahwa Jenis Kontrak Lumsum itu seluruh risiko di tanggung oleh penyedia. Karena apa? pada dasarnya pelaku usaha itu bertindak berdasarkan untung-rugi, semakin tinggi risiko nya maka gain nya harus tinggi. penerapan kontrak lumsum dengan demikian sudah harus bisa menceritakan melalui dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja secara ...

HPS ketentuannya jelas dikecualikan hanya untuk PBJP di bawah 10 juta rupiah, e-purchasing, atau pekerjaan terintegrasi. Selain itu wajib di susun HPS untuk menjadi alat penilaian kewajaran harga. Karena digunakan untuk memperhitungkan kewajaran harga maka nilai total HPS itu perlu diketahui, yang diumumkan adalah nilai HPS keseluruhan, sedangkan rinciannya bersifat ...

Jangan lupa bahwa e-Purchasing itu hadir sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan keberadaan e-marketplace pada PBJPemerintah. Jadi walau ada pengaturan PBJP dikecualikan dimana pelaku usaha nya memiliki mekanisme tersendiri namun mau masuk dan mengikuti ekosistem PBJP ya tidak dilarang.

  Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021, bentuk kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: Bukti pembelian/pembayaran: Digunakan untuk pengadaan dengan nilai hingga Rp10.000.000,00. Kuitansi: Untuk transaksi hingga Rp50.000.000,00. Surat Perintah Kerja (SPK): Digunakan untuk jasa konsultansi hingga Rp100.000.000,00 dan pengadaan lainnya hingga Rp200.000.000,00. Surat Perjanjian: Untuk pengadaan di atas Rp200.000.000,00 ...

Kontrak Payung pada prinsipnya adalah untuk mengikat harga satuan pada periode tertentu untuk kuantitas dan waktu barang/jasa yang belum diketahui. sedangkan BBM itu harganya sudah ditetapkan dengan jelas oleh Pemerintah dan dipublikasikan meluas, oleh karena itu BBM tidak perlu di kontrak payungkan, dan oleh karena itu secara regulasi BBM adalah ...