Sering kali kita menganggap bahwa pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah hasil dari sebuah rencana jahat yang sistematis—sebuah plot keserakahan yang direncanakan di ruang tertutup. Namun, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam ekosistem ini, saya mulai melihat pola yang berbeda.
Pelanggaran tidak melulu lahir dari niat jahat absolut. Sering kali, itu adalah akumulasi dari bias kognitif dan beban psikologis yang menekan para pelakunya hingga ke titik jenuh.
Beban Psikologis: “Iklim Ketakutan” vs. Akuntabilitas
Sebagai praktisi, kita sering terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai “iklim ketakutan.” Fenomena kriminalisasi yang mengintai setiap penyimpangan administratif membuat banyak pengelola pengadaan lumpuh. Ketika setiap kesalahan—sekecil apa pun—langsung dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), beban mental ini menciptakan cognitive bias yang fatal.
Alih-alih fokus pada value for money, pengelola pengadaan sering kali mengalami loss aversion (keengganan terhadap kerugian). Mereka lebih memilih untuk “aman” dengan mengikuti prosedur yang kaku, meski tidak efisien, daripada mengambil langkah inovatif yang sebenarnya legal namun berisiko disalahartikan sebagai pelanggaran hukum. Padahal, faktanya, penentuan tindak pidana harus dibuktikan secara ketat melalui unsur perbuatan melawan hukum, niat jahat (mens rea), dan kerugian negara yang nyata.
Nudge dalam Etika Pengadaan: Mengarahkan Tanpa Memaksa
Di sinilah ilmu ekonomi perilaku dan teori Nudge (dorongan halus) masuk. Jika kita tahu bahwa manusia tidak selalu rasional saat berada di bawah tekanan, mengapa kita tidak mendesain “arsitektur pilihan” yang lebih baik dalam sistem pengadaan kita?
-
Penyederhanaan Proses: Mengurangi kerumitan administratif bukan sekadar efisiensi, tapi juga mengurangi ego depletion (kelelahan mental) pengelola pengadaan yang sering memicu shortcut atau jalan pintas yang berisiko.
-
Transparansi Berbasis Sistem: Penggunaan katalog elektronik dan toko daring untuk barang standar adalah bentuk nudge untuk mendorong perilaku yang lebih jujur dan kompetitif, karena mengurangi ruang bagi intervensi manusia.
Etika Bukan Sekadar Pasal, Tapi “Sense”
Sebagai ASN yang berinteraksi dengan PBJP saya belajar bahwa etika bukan sekadar membaca pasal secara letterlijk. Pelaku pengadaan harus menumbuhkan sense—sebuah indra intuitif untuk merasakan apa yang rahasia dan apa yang tidak.
Misalnya, kerahasiaan rincian HPS adalah harga mati. Namun, memahami bahwa tujuan pengadaan adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan adalah kompas moral yang lebih kuat daripada sekadar takut pada audit.
Pesan untuk Sahabat Pengadaan
Mari kita berhenti melihat pengadaan hanya sebagai transaksi administratif. Ini adalah ekosistem. Mengandalkan kualitas moral saja tidak cukup karena manusia bisa berubah, dan mengandalkan sistem saja pun bisa diakali.
Kita butuh perpaduan antara:
-
Sistem yang proaktif dalam memitigasi risiko.
-
Pemahaman proporsionalitas hukum agar kita tidak terjebak dalam ketakutan yang melumpuhkan.
-
Etika yang terinternalisasi, bukan sekadar kewajiban formal.
Akhir kata, pengadaan publik bukan sekadar belanja, tetapi tentang bagaimana kita memberikan kontribusi bagi kelangsungan dan daya tahan hidup masyarakat kita. Tetap teliti, tetap berintegritas, dan selalu kedepankan asas akuntabilitas.
Salam Pengadaan!
