PPK pada prinsipnya membuat “komitmen” bersama agar proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara Swakelola dapat berhasil, hal ini dengan menetapkan garis besar dalam proses-proses sebagai berikut untuk menjadi pedoman : Perencanaan PPK menentukan Jenis Swakelola dan Rencana Umum Pengadaan PPK menetapkan input, proses, dan output yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini ...

Pertanyaan pagi ini : izin bertanya, Pengadaan kendaraan dinas jabatan esolon IV boleh gak membeli kendaraan listrik?   Sudah ada Inpres nomor 7 tahun 2022, jadi sebenarnya bukan boleh atau tidak lagi, menjadi sebuah instruksi sebenarnya. Hanya saja Cari yang setara standar eselon IV untuk standar yang setara kalau motor ...

Penyedia dalam hal perlu melakukan klaim atas perpanjangan waktu karena hal yang diluar kendali mengusulkan kepada PPK sebagai bentuk upaya mengendalikan mutu jadwal kontrak, dilakukan sesuai ketentuan kontrak yang tertulis, misal karena ada pekerjaan kegiatan warga setempat sehingga tidak bisa penyedia mengakses lokasi untuk bekerja, dan dilakukan secara real time ...

pada Perpres PBJP dısebutkan pıhak yang membentuk UKPBJ dalam hal ını Menterı/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ sebagai organisasi yang memberikan dukungan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dukungan tersebut mencakup berjalannya peran pada bagian pengelolaan pengadaan, penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, advokasi, dan pembinaan. Fungsi ini sedikit berbeda dibanding dengan sektor ...

walau sudah ada produk dari konsultan perancang, untuk project dengan kompleksitas tinggi sangat diperlukan proses reviu untuk mengendalikan biaya dalam tahap persiapan pemilihan penyedia, tujuannya agar kelemahan dokumen persiapan pengadaan dapat segera disempurnakan dan pada saat penyedia pekerjaan konstruksi terpilih bekerjaN tidak diperlukan perubahan kontrak yang taraf anggarannya signifikan. Biaya ...

Bergantung seberapa sensitif kerahasiaan pekerjaannya?????? misalkan pekerjaan yang bersifat rahasia karena kebocoran  informasi bersifat fatal bagi pekerjaan, maka diumumkan secara umum saja. Contoh : Pengadaan Pembuatan Soal Ujian yang dilaksanakan secara Swakelola, diumumkan saja sesuai judul, tidak perlu di detilkan sampai informasi sensitif.   Bagaimana dengan pekerjaan yang benar-benar sensitif, ...

MOOC Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 bisa diikuti melalui tautan : https://elearning.lkpp.go.id/course/index.php?categoryid=46 Pelatihan PBJP level 1 ini merupakan entry course yang dilaksanakan secara massive open online course (MOOC) bagi siapa saja yang berminat terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya bagi yang (namun tidak terbatas pada) mau berkarir di Pengadaan Barang/Jasa. MOOC ini ...

Asuransi disini (artikel ini) diluar dari Jaminan-Jaminan yang telah diatur dalam Perpres. Misal kita melaksanakan sebuah pengadaan barang/jasa, dan bagian dari komponen pekerjaan itu memerlukan asuransi dalam penerapannya/pengoperasiannya. Pengadaan Barang/Jasa barang berteknologi tinggi dan berbahaya, sehingga dalam proses transfer pengetahuan, para tenaga ahli dan tenaga terampil yang diterapkan dan ditugaskan ...

Diatur dalam Pasal 53 ayat (5) Perpres PBJP bahwa Pembayaran dapat dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima setelah Penyedia menyampaikan Jaminan atas Pembayaran yang akan dilakukan. Bagaimana bila Pengadaan penggunaan perangkat lunak/ lisensi? misal aplikasi Zoom Meeting. bayar 1 tahun pasti lebih ...

pemasukan harga berulang secara elektronik atau e-reverse auction bukan / tidak dikategorikan sebagai post bidding, walau harga tersebut dilakukan setelah (post) penawaran harga (bidding) dilaksanakan. Hal ini karena e-reverse auction dilakukan secara elektronik dan sudah disetting akan diberlakukan sejak awal dalam dokumen pemilihan. Kemudian e-reverse auction dilakukan secara elektronik oleh ...