Tidak ada E-Katalog ternyata susah juga

Pendahuluan Sebagai PPK yang biasa mengurus belanja untuk kebutuhan yang sifatnya rutin, saya termasuk orang yang sangat mengandalkan Katalog Nasional LKPP  yang juga dikenal sebagai e-Catalogue, e katalog, atau katalog elektronik. Bagaimana tidak? ketika jalan nanya AC dingin atau tidak untuk memastikan titik mana yang perlu perawatan AC, sering ditanyai ...

Selengkapnya

Apakah Surat Pesanan termasuk Rancangan Kontrak yang perlu ditetapkan?

Pengantar Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c disebutkan salah satu tugas PPK adalah “Menetapkan Rancangan Kontrak”, pasal 28 menyebutkan bahwa Bentuk Kontrak terdiri atas : bukti pembelian/pembayaran kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan Sebagaimana judul artikel, Apakah Surat Pesanan termasuk Rancangan Kontrak yang perlu ditetapkan? ...

Selengkapnya

Kebutuhan Display Profesional

Akar Kebutuhan Mengapa bisa terdapat kebutuhan untuk melakukan Pengadaan Videotron/Video Wall/Display Profesional? Biasanya ruang rapat itu tersedia Proyektor, untuk ruang rapat ukuran kecil, Proyektor dapat memenuhi kebutuhan tersebut, namun bagi daerah saya yang tidak ada gedung pertemuan kemudian terdapat sebuah ruangan besar untuk melakukan rapat besar yang memang peserta nya ...

Selengkapnya

Pengadaan Videotron/Video Wall/Display Profesional

Pengantar Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saya pernah melakukan Pengadaan Video Wall, baik Video Tron, Video Wall, atau Digital Signange sebenarnya sama-sama Pengadan Barang dalam spesialisasi Layar Profesional atau dikenal dalam bahasa asing Profesional Display. Bagaimana melakukan identifikasi kebutuhan untuk produk Profesional Display? saya melakukan identifikasi kebutuhan dengan melakukan beberapa ...

Selengkapnya

Pengadaan Genset

Artikel kali ini akan membahas tentang pengalaman penulis dalam menyusun dokumen perencanaan hingga persiapan, paket pekerjaan ini memang pada dasarnya tidak terlaksanakan karena skema pasar yang tidak memungkinkan, dimana kebutuhan sudah terspesifikasi jelas produk tertentu dengan pertimbangan benefit jangka panjang dan kemudahan purna jual, namun skema pelaksanaan pemilihan penyedia yang ...

Selengkapnya

Jaminan Pemeliharaan pada Pengadaan Barang

Pengantar Pasal 1 angka 48 menyebutkan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah : Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ...

Selengkapnya

PPK era Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 16 tahun 2018

Perbedaan Definisi Pasal 93 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa berlakunya Perpres 16 tahun 2018 menyatakan Perpres 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya masih berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pelaku Pengadaan di ...

Selengkapnya

Kompetensi di Era berbasis Merit, Gelombang Baru ASN!!!

Pendahuluan Tulisan ini dikeluarkan saat lagi hype dengan Kelulusan saya mengikuti salah satu Jenjang Kompetensi berbasis SKKNI, Kompetensi tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pekerjaan saat ini. Dan kelulusan atas sebuah Jenjang Kompetensi baru yang biasanya dimiliki oleh rekan-rekan yang melakukan Induksi di Perusahaan Mining, Pembinaan UMKM, dan Pemberdayaan ...

Selengkapnya

Pengalaman Mengikuti Pembentukan Pemberi Keterangan Ahli LKPP 2017

Pendahuluan Postingan ini akan bercerita bagaimana kegiatan Pembentukan Calon Pemberi Keterangan Ahli (CPKA) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2017 silam, terlepas dari hasilnya saat itu, merubah banyak cara berpikir saya untuk menjadi seseorang yang kompeten di sebuah bidang. Ket : Bersama rekan-rekan, Narasumber, dan Panitia Kegiatan ...

Selengkapnya

Bila ternyata Pagu tersedia tidak mencukupi HPS, apa yang harus dilakukan PPK?

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hakikatnya berbentuk Peraturan Presiden yang dengan demikian menjalankan amanat Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan kekuasaan Pemerintah, dengan memperhatikan yang dilaksanakan adalah salah satunya UU Administrasi Pemerintahan, maka Perpres 16 tahun 2018 sangat kental dengan prosedural berbasis Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengadaan Barang/Jasa ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?