dalam kondisi tertentu tidak selalu melakukan pengadaan harus menghasilkan Barang berupa aset, dengan demikian keberadaan jenis pengadaan jasa lainnya menjadi sesuatu yang dapat menjadi solusi. Contoh pengadaan gedung Pemerintah dengan pekerjaan konstruksi belum tentu perlu dilakukan, saat ini birokrasi pemerintahan melakukan perampingan dengan kondisi keberadaan gedung menjadi hal yang belum ...
SelengkapnyaChristian
Menerapkan Pengadaan Berkelanjutan
Pasal 68 Perpres PBJP mengamanatkan PBJP dilakukan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, melputi : aspek ekonomi aspek sosial;dan aspek lingkungan hidup Aspek Lingkungan Hidup ini dilaksanakan untuk mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan dalam proses Persiapan Pengadaan yang dilaksanakan melalui Penyedia dapat dicapai dalam proses menyusun Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja. Perhatikan bahwa produk ramah ...
SelengkapnyaSiapakah yang berkewenangan menentukan pemilihan peggunaan klasifikasi SBU Badan Usaha untuk pemilihan penyedia?
Mohon sharingnya.. Siapakah yg berkewenangan menentukan pemilihan peggunaan klasifikasi SBU Badan Usaha untuk pemilihan penyedia? PPK/Pokja? Misal SBU AR102, AR104, RE102, dst.. Pada dasarnya apa yang dicontohkan diatas berkaitan dengan SBU Badan Usaha untuk Pemilihan Penyedia masih berkaitn dengan Spesifikasi Teknis dan Kemampuan Pelaku Usaha. Berkaitan dengan Kemampuan Pelaku ...
SelengkapnyaMateri Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa – Kegiatan Kanwil Perbendaharaan DJPb Wilayah Jawa Tengah 05 Januari 2022
Unduh : Pengadaan BarangJasa Desa-MSCG Video : Sosialisasi PBJ Desa Wilayah Jateng – 05 Januari 2022 – Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa (christiangamas.net)
SelengkapnyaDokumentasi : Sosialisasi Daring PBJ Desa secara Daring dengan Kemenkeu DJPb Kanwil JawabTengah 05 Januari 2022 (Daring)
Sosialisasi PBJ Desa Wilayah Jateng – 05 Januari 2022
Direct Link : Sosialisasi Pengadaan Barang Jasa di Desa – YouTube Materi dapat diunduh di : Materi Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa – Kegiatan Kanwil Perbendaharaan DJPb Wilayah Jawa Tengah 05 Januari 2022 – Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa (christiangamas.net)
SelengkapnyaMerespon Peningkatan Tarif PPN 11% yang berlaku di April 2022
Tarif Pajak Pertambahan Nilai akan diberlakukan sebesar 11% pada April 2022. Kebanyakan dari kita kemungkinan akan bermasalah dalam hal ini karena kebiasaan kita menyusun penganggaran dengan tarif PPN sebelumnya yang sebesar 10%, bagaimana kiat merespon nya? Paket Pengadaan secara gamblangnya dapat kita kategorikan jadi 2 kategori yaitu : nilai pekerjaan ...
SelengkapnyaMemanfaatkan Hasil Penilaian Kinerja untuk Mengendalikan Kontrak
Penilaian Kinerja saat ini sudah diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pembinaan Penyedia. Penilaian Kinerja kelak akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, karena PPK yang memiliki tugas melakukan penilaian kinerja akan menginput dalam SPSE. Besar kemungkinan hasil penilaian kinerha akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, namun prinsipnya hasil penilaian ...
SelengkapnyaKomposisi Pelaku PBJ di RSUD
Rumah Sakit Daerah merupakan Unit Kerja bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disini muncul KPA dengan citarasa PA, implementasinya seorang Direktur RSUD menjadi KPA dari Dinas Kesehatan sebagai PA, namun pada dasarnya pada pengelolaan RSUD, Direktur adalah KPA dengan keleluasaan PA. ...
SelengkapnyaMenjembatani SIPD dan SIRUP, ada prosesnya dan tidak 100% terotomatisasi
secara fitur, sudah ada : fitur tarik data RKA dari SIPD akun PA fitur identifikasi Pemaketan dari akun PPK Yang perlu diperhatikan : kode SKPD SIRUP harus sama dengan kode SKPD SIPD akses perlu dibuka oleh admin SIPD, untuk hal ini koordinasi antara LPSE dan Badan Keuangan wajib terjalin Satker ...
Selengkapnya