UMUM

Hukum Ketenagakerjaan dan model empat sektor Steve Wadell

Sebagaimana peran dan hubungan antara masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan bisnis pada umumnya disetiap negara, di indonesia juga berlaku model empat sektor dalam lingkungan alamiah. Model lingkungan alamiah ini sebagaimana dikemukakan oleh Steve Wadell adalah dalam aspek alamiah nya sebagai sebuah kesatuan lingkungan alamiah terdiri atas keseluruhan sektor Pemerintahan, keseluruhan ...

Selengkapnya

Hukum Tata Negara, definisi dan mengapa perlu dipelajari?

Hukum tata negara memiliki pengertian yang beraneka ragam dikemukakan oleh para pakar tergantung dari sudut pandang yang dipakai, beberapa pakar tersebut mengemukakan Hukum Tata Negara antara lain : Van Vollenhoven mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang ...

Selengkapnya

Kerusakan Lingkungan, dan penyatuan persepsi atas dikotomi Peran Pemerintah Pusat atau Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan berkelanjutan demi Keberlangsungan Lingkungan

Keberlangsungan lingkungan hidup pada negara Republik Indonesia tidak hanya menjadi perhatian dari Era Otonomi Daerah, dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memiliki pengaturan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup yang mana pada Pasal 28(H) disebutkan”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik ...

Selengkapnya

Pembangunan Daerah, Aktifitas Ekonomi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Dampak Pada Sosial Budaya dan Lingkungan

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima dan pemungutannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk diterimakan sebagai pendapatan dalam APBD, pemisahan antara alokasi keuangan dari pusat dan daerah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah-daerah dalam era otonomi daerah di era desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang ...

Selengkapnya

Unsur-Unsur dalam Konsumen selaku Konsumen Akhir yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

dalam Ketentuan Umum yang berada pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada Bagian Penjelasan ...

Selengkapnya

Konsumen dan Perlindungannya

Konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna “pemakai barang hasil produksi”, “penerima pesan iklan”, dan “pemakai jasa”, dalam relevansinya pada aktifitas pelaku usaha akan terdapat “gesekan” dan potensi permasalahan yang menghadirkan “Hukum Perlindungan Konsumen”, Konsumen itu sendiri memiliki beragam pengertian dari para ahli, yaitu : ·         AZ. Nasution (1993) ...

Selengkapnya

Peran teknologi informasi dalam layanan Pemerintah, khususnya Pemerintah Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya bila menilik penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya sudah hampir serupa dengan penerapannya pada penyelenggaraan proses bisnis pada sektor swasta, perlu diingat kembali teknoliogi informasi tidak hanya sekedar implementasi aplikasi sistem informasi dalam penunjang proses bisnis administrasi kepemerintahan untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, hal ini terlihat dari sejarah e-Government yang ...

Selengkapnya

Rezim Baru ilmu hukum, Cyber law dan Hubungan Antara Tata Hukum (HATAH)

Kegiatan pada dunia siber memiliki karakteristik yang tidak berwujud, tidak terbatas oleh ruang teritori kewilayahan suatu negara, mudah diakses dari mana saja, namun interaksinya dapat membuat kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sekalipun tidak berhubungan secara langsung dan fisik. Oleh karenanya terdapat kebutuhan untuk mengatur sehingga melahirkan rezim hukum ...

Selengkapnya

Pendekatan Integrated Marketing Communication pada Pemungutan Pajak, apakah sudah dilaksanakan sebagai upaya yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak?

Pajak sebagaimana definisinya oleh beberapa ahli  dan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :   1.       Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  (Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH) 2.       Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh ...

Selengkapnya

Pajak Daerah, mensejahterakan atau mematikan?

Pajak menurut saya pribadi adalah sarana bagi orang yang lebih mampu untuk mendistribusikan “kelebihan” kemampuannya tersebut melalui negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Tentu saja definisi ini adalah menurut penulis pribadi, bagaimana dengan pendapat lainnya terkait pajak? , Amerika serikat mengumpulkan pajak untuk digunakan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?